PP 78/2015, Hadiah Terindah Jokowi untuk Pengusaha, Amat Pahit bagi Pekerja

172 views

Catatan  Arif Minardi

Geger tahunan penetapan upah terjadi sejak tahun pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid I. Yakni sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terbit secara diam-diam dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Reaktor.co.id – Kontan saja sebagian besar organisasi buruh menolak keras. Sejak saat itu hingga kini aksi jutaan buruh dilakukan secara bergelombang di 25 provinsi dan 200 kabupaten/kota.

Semua bersatu padu menuntut dicabutnya PP 78/2015, Bagi serikat pekerja/buruh PP itu ibarat hadiah terindah Presiden Jokowi untuk para pengusaha, namun terasa amat pahit bagi kaum pekerja di Indonesia.

Aksi untuk melawan kebijakan pemerintah yang menetapkan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi belaka terus marak hingga kini.

‎Sebenarnya yang dibutuhkan buruh bukan hanya kepastian kenaikan upah, tapi kesejahteraan upah layak dengan negosiasi tripartit di dewan pengupahan sesuai UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan dalih semu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah pada tanggal 23 Oktober 2015 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP itu kebijakan pengupahan seolah-olah diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. Upah; dan b. pendapatan non Upah,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PP ini.

Adapun kebijakan pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran Upah; g. denda dan potongan Upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen: a. Upah tanpa tunjangan; b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP tersebut.

Sementara dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut PP ini, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” bunyi Pasal 5 ayat (4) PP tersebut.

Adapun pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya keagamaan. Selain tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa: a. bonus; b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau c. uang servis pada usaha tertentu.

Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh, dan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan: a. pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

Sedangkan Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya Upah sebagaimanadilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Oktober 2015 itu.

Alasan Serikat Pekerja Menolak Keras PP 78/2015

1. Serikat Pekerja Tidak Dilibatkan dalam Kenaikan Upah Minimum.
Keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat ensensial dan prinsip. Di berbagai negara, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja. Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintahan sebenarnya telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Ini bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat.

Sejak 1982 di era rezim orde baru, Serikat Pekerja dilibatkan dalam surveyipasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Baru kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum, yang salah satu acuannya adalah hasil survei yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak akan terjadi lagi apabila PP Pengupahan diberlakukan, karena yang menetapkan besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah Pemerintah (Badan Pusat Statistik). Dengan demikian PP 78/2015 bisa dikatakan merupakan kebijakan yang memiskinkan buruh dan mengancam demokrasi dalam hal kebebasan berserikat.

2. Upah Minimum di Tanah Air masih lebih rendah dibading negara tetangga.

Upah minimum di Thailand pada saat PP 78/2015 diterbitkan mencapai Rp 3,5 juta, bahkan Filipina mencapai Rp 4,2 juta . Sementara itu, upah minimum rata-rata di Indonesia hanya berada dalam kisaran 2 juta. Di Jakarta saja, sebagai ibu kota negara, upahnya hanya 2,7 juta. Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflansi + pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahun penyesuaian upah di Indonesia hanya dalam kisaran 8 persen (bahkan bisa lebih kecil). Padahal harga kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakpastian.

3. PP Pengupahan Merupakan Skenario Pengusaha.

Dalam paket ekonomi jilid I s.d III, Pengusaha sudah mendapatkan semua kemudahan yang mereka inginkan. Serikat pekerja pun mendukung langkah pemerintah untuk melindungi dunia usaha dengan penurunan tarif listrik untuk industri, gas untuk industri, dan memberikan bantuan/kemudahan bagi pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap pekerja. Namun dalam paket ekonomi jilid IV, yang diterima kaum pekerja seperti susu dibalas air tuba. Kenaikan upah dibatasi hanya sebatas inflansi dan pertumbuhan ekonomi, dan bisa dipastikan nilainya akan sangat kecil sekali. Dengan kata lain, pemerintah telah membuat kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah. Kebijakan seperti ini curang dan tidak adil bagi buruh.

4. PP 78/2015 Bertentangan dengan Konstitusi.

Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dan Pasal 28D ayat (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam PP No 78/2015 memuat bahwa Formula kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak);telah mereduksi kewenangan Gubernur serta peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam penetapan upah minimum.

Adapun instrumen untuk memenuhi hidup layak itu adalah KHL. Tetapi dengan adanya PP Pengupahan tersebut, KHL tidak lagi dipakai sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum. Memang, besarnya KHL akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Tetapi karena kenaikan upah minimum sudah diikat hanya sebesar inflasi + pertumbuhan ekonomi, maka keberadaan KHL (meskipun ditinjau setiap 5 tahun sekali) tidak akan berarti. Kebijakan seperti ini hanya akal-akalan.

Faktor Pertimbangan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di banyak negara tidak terlepas dari kebijakan ILO berkenaan upah minimum sebagaimana tercermin dalam sejumlah konvensi dan rekomendasi ILO.

Satu konvensi yang terpenting berkenaan dengan upah minimum adalah Konvensi ILO No 131 yang secara khusus mengatur upah minimum di negara berkembang, diadopsi tahun 1970.

Konvensi ini muncul di karenakan fakta bahwa perundingan bersama dan mekanisme lainnya dalam penentuan upah tidak berjalan seluas dan secepat yang di harapkan. Pada pasal 3 dari konvesi tersebut mensyaratkan bahwa pihak yang berwenang dalam menentukan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa unsur berikut ini:
(a) kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkat
upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan social dan standar kehidupan relative dari kelompok sosial lainnya.
(b) Faktor ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat
produktivitas, dan kemampuan untuk mencapai dan menjaga tingkat pekerjaan yang tinggi. ( the desirability of attaining and maintaining a high level of employment ).

Sayangnya konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Sehingga penetapan upah minimum yang kita lakukan masih berbasis pada kebutuhan hidup lajang dan bukan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.
Namun demikian, secara umum kriteria yang digunakan dalam penetapan upah minimum sebagian besar di adopsi dari konvesi ILO 131 tentang upah minimum.

Hal ini sebagaimana terlihat pada faktor pertimbangan upah minimum di Indonesia yang di atur dalam Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam permenaker No 13 Tahun 2012. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi :

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
2. Produktivitas makro
3. Pertumbuhan ekonomi
4. Kondisi pasar kerja
5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)
Dalam ketentuan ini di tegaskan bahwa dalam menetapkan upah minimum, gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan lima faktor diatas.

Pihak serikat pekerja juga mesti memahahi faktor diatas yang secara singkat diurai dibawah ini.

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

KHL merupakan faktor dasar dalam penentuan upah minimum di mana nilai KHL diperoleh melalui survey harga. Faktor-faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha marginal lebih merupakan faktor penyelaras atas nilai upah minimum yang akan di tetapkan oleh Gubernur.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Permenakertrans No 17/2005 Pasal 2 ayat (1): KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum dan juga pasal 4 ayat (5) : Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Ini menunjukkan bahwa nilai KHL hasil survey merupakan basis utama dalam penentuan upah minimum, tetapi keputusan nilai upah minimum yang tepat adalah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal di daerah setempat. Dalam situasi nyata, faktor produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal lebih merupakan keputusan yang bersifat politis karena bukan merupakan penjumlahan persentase atas produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan persentase usaha marjinal.

2. Produktivitas Makro.

Pengertian produktivitas di sini adalah produktivitas di tingkat makro dan bukan produktivitas di tingkat mikro (perusahaan). Di mana produktivitas tersebut merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama atau lebih dikenal dengan pendapatan per kapita. Dalam hal ini kita dapat mengukur ratio nilai upah minimum terhadap pendapatan per kapita di daerah tersebut.

3. Pertumbuhan Ekonomi.

Pengertian dari pertumbuhan ekonomi di sini adalah tingkat perkembangan perekonomian di daerah setempat yang di gambarkan oleh angka perkembangan pendapatan kotor daerah setempat atau di kenal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam hal ini kenaikan upah riel (setelah mempertimbangkan angka inflasi) maksimalnya adalah sebesar kenaikan PDRB, atau tingkat Upah Minimum yang di tetapkan tidak boleh lebih besar dari pendapatan percapita.

Kenaikan upah minimum yang maksimal adalah sama dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita di daerah setempat. Misalkan perkiraan angka inflasi 6 % dan pertumbuhan PDRB 6,7 % maka kenaikan upah minimum maksimal adalah 12,7 %.

4. Kondisi Pasar Kerja.

Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama. Misalkan data statistik  jumlah pencari kerja terdaftar di sebuah kota sebanyak 10.245 tenaga kerja; lowongan kerja yang tersedia hanya 1.245 tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja sebanyak 754 tenaga kerja.

Berarti hanya mampu menampung 1245/10245 = 0,12 atau 12,15 % dari total pencari kerja. Hal ini bermakna kondisi pasar kerja yang tidak seimbang antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Terkait dengan upah minimum, maka kenaikan upah minimum akan sangat membatasi lapangan pekerjaan yang ada dan menambah jumlah pengangguran yang sudah cukup tinggi.

5. Usaha yang paling tidak mampu atau marginal.

Sebagaimana negara yang memiliki pasar kerja bersifat dualistik, dimana 32 % dari buruh bekerja di sektor ekonomi formal dan 68 % bekerja sektor informal. Maka berdasarkan ketentuan yang ada seyogyanya upah minimum juga turut mempertimbangkan usaha yang paling marginal. Jika penetapan upah minimum tidak memparhatikan kemampuan usaha marginal maka dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kelompok buruh yang bekerja pada usaha marjinal. Kondisi seperti ini tentu akan sangat menyulitkan bagi kelompok marjinal sehingga dapat berdampak mematikan kelompok usaha tersebut.

Rumah LEM, Jakarta 17 Oktober 2019

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI,
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

Konvensi ILO nomor 131 Konvensi ILO nomor 87 PP 78 Tahun 2015

Related Post

Leave a reply