PP 78/2015 Kurangi Fungsi Dewan Pengupahan dalam Penentuan UMK

60 views

Cabut PP 78/2015

Reaktor.co.id, Bandung — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengurangi fungsi Dewan Pengupahan di daerah dalam penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Menurut Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Cimahi, Uce Herdiana, fungsi Dewan Pengupahan berkurang sejak adanya PP Nomor 78 Tahun 2015.

Akibatnya, kenaikan UMK tahun 2020, termasuk di Kota Cimahi, pun baku berpatokan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sekarang dewan pengupahan itu berkurang fungsinya karena patokannya ke PP 78,” kata Uce, Rabu (6/11/2019).

Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang diisi oleh unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Awalnya, keberadaan lembaga tersebut bertugas menyusun nilai UMK yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Dulu KHL dihitung harus benar-benar. Sekarang KHL hanya rujukan, pembanding,” katanya.

Meski aturan kenaikan UMK sudah baku, Uce mengklaim Dewan Pengupahan Kota Cimahi masih memiliki peran dalam memediasi antara pengusaha dengan serikat pekerja di Kota Cimahi.

“Dewan pengupahan itu kita (bertugas) musyawarahkan antara pengusaha dan pekerja,” jelasnya dikutip Sindonews.

Dilansir laman Seskab, PP 78/2015 diteken Presiden Jokowi  23 Oktober 2015 dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam PP itu disebutkan, kebijakan pengupahan buruh/pekerja diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk upah dan nonupah.

Kebijakan pengupahan itu meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

Disbutkan juga  bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah sendiri terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut PP ini, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pendapatan non-upah buruh/pekerja berupa tunjangan hari raya keagamaan.  Pengusaha juga dapat memberikan pendapatan non-upah berupa bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan/atau uang servis pada usaha tertentu.

PP ini juga menegaskan, setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

PP 78/2015 juga menegaskan, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.*

 

dewan pengupahan PP 78/2015 Upah Buruh upah minimum

Related Post

Leave a reply