Politikus Partai Dominasi 5 Anggota BPK RI Periode 2019-2024

59 views

Pemilihan anggota baru BPK RI dinilai telah cacat sedari awal. Sebab, pemilihan anggota BPK, sebuah lembaga profesional, dilakukan melalui mekanisme politik.

Reaktor.co.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan penetapan 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Kamis (26 September 2019).

Sehari sebelumnya, 56 anggota dari 10 fraksi Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan memilih 5 anggota baru BPK RI itu melalui mekanisme voting (pemungutan suara) oleh.

Disepakati, 5 nama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota terpilih. Kelimanya adalah Pius Lustrilanang (43 suara), Hendra Susanto (41 suara), Daniel Lumban Tobing (41 suara), Achsanul Qosasi (31 suara), dan (29 suara).

Sebelum dilakukan voting, Komisi XI DPR RI menjaring 32 nama calon melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Dari penelusuran reaktor.co.id, 4 dari 5 nama anggota baru BPK RI itu berlatar belakang politikus partai polirik (Parpol), dan pernah menjadi anggota DPR RI: Pius Lustrilanang (politikus Partai Gerindra), Daniel Lumban Tobing (Politikus PDI Perjuangan), Achsanul Qosasi (Mantan politikus Partai Demokrat), dan Harry Azhar (Politikus Partai Golkar). Hanya satu orang yang murni pejabat karier di lembaga auditor itu, yakni Hendra Susanto.

Mekanisme politik

Mekanisme pemilihan anggota BPK dikritisi oleh Ekonom Indef Enny Sri Hartati. Menurut Enny, pemilihan telah cacat sedari awal. Sebab, pemilihan anggota BPK sebuah lembaga profesional melalui mekanisme politik.

“Persoalannya dalam prosedur dan tata cara pemilihannya. Dari awal memang penuh muatan politik karena memang DPR itu lembaga politik,” ujar Enny, Rabu (25 September 2019), dikutip dari bisnis.com.

Karenanya, Enny menegaskan, tidak mengherankan apabila seseorang dengan latar belakang politik terpilih menjadi anggota BPK dengan suara terbanyak dari voting yang dilakukan anggota Komisi XI DPR RI.

“Pasti sudah ada deal semisal Ketua DPR siapa, Ketua MPR siapa, Ketua BPK siapa. Ini menafikan pendapat publik, kalau publik tafsir begitu ya susah ditampik,” lanjut Enny.

Enny juga mengkhawatirkan kompetensi dari BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan atas seluruh lembaga negara ke depan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah, juga punya penilaian senada dengan Enny. Pieter menyesalkan posisi Ketua BPK kembali diisi oleh orang berlatar belakang politik.

“Kembali terpilihnya orang politik sebagai ketua BPK saya khawatirkan membuat posisi BPK menjadi tidak netral dan tidak menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Semoga saya salah,” tandas Pieter.

Profil 5 Anggota BPK RI Periode 2019-2024:

Pius Lustrilanang, politikus Partai Gerindra kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 1968. Mantan aktivis mahasiswa 1998 dan pernah melapor ke Komnas HAM sebagai korban penculikan oleh Tim Mawar ini menjabat Ketua DPP Partai Gerindra. Pius menjabat anggota DPR RI sejak 2009, dan kini  masih bertugas di Komisi IX DPR RI.

Daniel Tobing, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat ini, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 1967 ini menjadi anggota DPR RI dan bertugas di Komisi IV. Sehari-hari, ia menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.

Achsanul Qosasi, petahana (saat ini menjabat anggota III BPK) yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat.  Pria kelahiran Sumenep 1966 ini pernah menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Harry Azhar Azis, petahana (saat ini menjabat anggota IV BPK) yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, dari Partai Golkar. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR.

Pada 2017, Harry Azhar pernah dilengserkan secara aklamasi dari posisi Ketua BPK RI karena dianggap melanggar kode etik (kasus dokumen Panama Papers yang menyebutkan perusahaan milik Harry, Sheng Yue International, tercatat mendirikan perusahaan offshore di negara suaka pajak pada 2010).

Hendra Susanto, salah satu pegawai BPK. Ia menjabat sebagai Kepala Auditoriat I.B. BPK Jambi II.  Hendra pernah mengikuti seleksi anggota BPK pada 2017 namun meskipun namanya masuk daftar 13 nama yang direkomendasikan DPD RI kepada DPR RI, tidak lolos tahap Fit and Proper Test di Komisi XI DPR.

Masa jabatan anggota BPK RI periode 2014-2019 efektif akan berakhir pada 16 Oktober 2019 mendatang. Kelima nama terpilih itu akan diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, sebelum kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) RI. (AF)*

anggota BPK reaktor

Related Post

Leave a reply