Polisi Takkan Proses Pemberitahuan Aksi Demo 15-20 Oktober 2019

225 views
Demo Mahasiswa Bergerak

Demonstrasi Mahasiswa (Foto: Twitter)

Reaktor.co.id, Jakarta — Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tidak akan memproses pemberitahuan aksi demonstrasi mulai besok, Selasa 15 Oktober, hingga 20 Oktober 2019 atau hari pelantikan presiden.

Dalam aturan, aksi demo tidak memerlukan izin polisi, namun cukup dengan pemberitahuan kepada kepolisian.

Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono menyatakan, pihaknya tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dilakukan terkait pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

“Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu,” kata Gatot dilansir detikcom, Senin (14/10/2019).

“Mulai besok sudah kita berlakukan,” tegasnya.

Ia berharap agenda pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang berlangsung kondusif. Gatot mengimbau warga turut menjaga keamanan dan citra negara. Sebab, banyak tamu asing yang akan hadir dalam pelantikan presiden-wapres.

“Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara akan hadir. Juga utusan-utusan khususnya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono. Ia mengatakan unjuk rasa yang digelar tanpa pemberian izin dinyatakan ilegal.

“Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses, sehingga kalau pun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Eko.

Di sisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo saat pelantikan presiden 20 Oktober.

Menurut Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit atau Abbas, dalam aksi itu pihaknya akan menyampaikan poin yang sama saat demo beberapa waktu lalu, yakni penolakan terhadap UU KPK dan RKUHP.

“Kalau kemarin kita sudah konsolidasi juga di Kalimantan. Dan hasilnya, kita mengawal pelantikan presiden. Kita aksi di pelantikan. Tidak ada bahasan di tanggal 14 Oktober. Kita akan tetap tuntut presiden sama seperti tuntutan sebelumnya, salah satunya menerbitkan Perppu KPK juga,” tutur Abbas.*

 

Aksi Demonstrasi Demo Mahasiswa Pelantikan Presiden

Related Post

Leave a reply