Intimidasi Wartawan Peliput Demo Buruh, Polisi Langgar UU Pers

73 views

Stop Kekerasan terhadap Wartawan

POLISI mengintimidasi wartawan saat meliput aksi demo buruh di kawasan Gedung DPR/MRP, Jumat 16 Agustus 2019.

Diberitakan Antara dan CNN Indonesia, sejumlah wartawan media cetak, televisi, dan media online yang ingin meliput unjuk rasa buruh di kawasan Gedung MPR/DPR diduga mengalami intimidasi dari aparat kepolisian. Mereka diancam bahkan mengalami kekerasan fisik.

Kekerasan itu terjadi ketika massa pengunjuk rasa masih berkumpul di depan kantor TVRI. Namun, polisi membubarkan massa dan menggiring mereka ke mobil polisi sebelum demo digelar.

Fotografer Bisnis Indonesia Nurul Hidayat mengatakan, dirinya dipaksa menghapus foto pembubaran demo. Saat itu, dia tengah memotret momen ketika aparat mengamankan buruh pengunjuk rasa ke mobil tahanan di depan Gedung MPR/DPR.

Nurul sempat menolak menghapus hasil jepretannya. Namun akhirnya dia pasrah menghapus foto ketika beberapa polisi mengintimidasi.

“Dari awal ada yang pesan jangan difoto, tapi kami enggak menggubris karena ini area umum. Puncaknya pas masuk mobil, sempat narik baju wartawan Jawa Pos,” kata Nurul.

Wartawan foto Jawa Pos, Miftahulhayat juga mendapatkan perlakukan intimidasi polisi. Kala itu dia sedang mengabadikan para demonstran yang dibawa masuk ke mobil tahanan di depan gedung TVRI.

“Ini pemaksaan penghapusan foto,” kata Miftah yang terpaksa menghapus foto hasil jepretannya, meskipun dia sempat menolak menghapus.

“Saya hapus karena ada kata-kata intimidasi, ‘hapus kalau enggak lu sekalian gua bawa’,” kata Miftah menirukan intimidasi polisi.

Jurnalis lainnya dari SCTV dipukul oleh salah seorang aparat. Dia mengalami tindakan tersebut kala merekam tindakan polisi yang tengah membubarkan aksi buruh. Dia merekam menggunakan telepon seluler.

Hal serupa dialami seorang jurnalis Viva. Dia dipukul saat merekam polisi membubarkan pengunjuk rasa. Personel yang melakukan tindakan kekerasan itu juga meminta agar video dihapus.

“Hapus video tadi, kalau enggak saya bawa ke mobil,” katanya menirukan anggota polisi berbaju putih.

Wartawan Inews TV juga mendapat perlakukan intimidasi. Padahal, dirinya hanya meliput massa aksi yang berkumpul di depan TVRI.

Insiden intimidasi polisi kepada wartawan itu terjadi saat ketika massa dari organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) hendak menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Iring-iringan kendaraan mereka dihalau polisi.

Massa aksi ini terlihat mengenakan baju merah dan membawa beberapa atribut bendera bertulisan ‘Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003’. Selain itu, terlihat spanduk di mobil komando bertulisan ‘Tolak revisi UUK Versi Pengusaha dan Pemerintah, Indonesia Bukan Milik Kaum Modal’.

Massa tidak diperkenankan melintas menuju arah gedung DPR RI. Puluhan polisi menghalangi dan menutup Jalan Raya Gatot Subroto. Pengadangan juga terjadi di sejumlah titik masuk ke kawasan Senayan.

Polisi Melanggar UU Pers Pidana 2 Tahun!

Menyuarakan pendapat di muka umum merupakan hal yang dijamin oleh negara yang demokratis. Pengadangan terhadap aksi serikat buruh/pekerja yang akan berdemonstrasi merupakan tindakan pembungkaman terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.

“kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yangdijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak AsasiManusia,” demikian bunyi UU No. 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Tindakan polisi mengintimidasi wartawan dalam tugas jurnalistik juga melanggar UU, yakni UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 UU Pers menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 18 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Polisi mestinya memahami hal itu. Kalangan media bisa menempuh upaya hukum agar intimidasi dan kekerasan terjadap wartawan tidak terus terjadi. Polisi juga harus mengetahui dan memahami UU Pers, sehingga tidak arogan.*

 

Demo Buruh Kebebasan Pers Kekerasan terhadap Wartawan Polisi Intimidasi

Related Post

Leave a reply