Polemik Eksekusi Kebiri, Tak Perlu Repot, Biarkan Robot Bertindak

172 views

Untuk pertama kalinya, vonis berupa kebiri kimia diputuskan di pengadilan Indonesia. Namun, hingga kini, kejaksaan masih mencari rumah sakit yang bisa mengeksekusi putusan yang sudah inkrah ini.

advanced robotic surgery machine at Hospital,some of major advantages of robotic surgery are precision, miniaturisation, smaller incisions, decreased blood loss, less pain, and quicker healing time

Reaktor.co.id, Mojokerto – Kejaksaan mesti menemukan solusi terkait dengan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor.

“Jika begitu masalahnya, kenapa tidak robot saja yang bertindak,” kata seorang tenaga medis rumah sakit di Bandung kepada Reaktor.co.id yang tidak mau disebut namanya.

Muhamad Aris (20), asal Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi terpidana pertama yang harus menjalani hukuman kebiri kimia setelah terbukti melakukan perkosaan terhadap 9 anak.

Selain vonis hukuman kebiri kimia, Aris juga harus menjalani hukuman kurungan 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Seperti diberitakan oleh TV One, bahwa IDI menolak menjadi eksekutor dari hukuman kebiri kimia. IDI menolak jadi eksekutor lantaran hukuman kebiri dengan alasan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Pihak jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di PN Mojokerto, hanya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 17 tahun dan denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Kasus perkosaan terhadap 9 anak yang menjerat Aris, disidangkan di PN Mojokerto. Terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Latar Belakang Pijakan Kebiri Kimia

Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimia (kimiawi) serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Perppu ini akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016.

Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

Robot untuk Pembedahan

Jika IDI tetap bersikeras menolak melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia, pemerintah perlu mencari metode eksekusi yang lain dengan bantuan teknologi. Robotika bisa menggantikan fungsi dokter untuk tugas eksekusi hukuman kebiri.

Saat ini sudah banyak robot yang sangat membantu bidang kedokteran, seperti untuk pembedahan, pembiusan, dan tindakan medis lainnya.

Robot kini sangat membantu para dokter dalam melakukan proses pembedahan yang rumit dengan lebih aman dan dengan ketangkasan yang lebih tinggi ketimbang tangan dokter.

Robot untuk pembedahan atau robotic surgery terus berkembang dan harganya semakin terjangkau oleh rumah sakit di Tanah Air. Kini operasi bedah sudah beralih dari operasi besar menjadi operasi dengan luka operasi yang kecil (sayatan kecil) dengan teknik laparoscopy.

Dengan fleksibilitas seperti diatas paramedis lebih mudah mengarahkan robot untuk melakukan bermacam operasi bedah pada pasien dalam waktu singkat dan sangat presisi hasilnya. (TS).*

eksekusi kebiri robotik

Related Post

Leave a reply