Poin-Poin Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

182 views
Omnibus Law

Omnibus Law

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Rancangan UU “Sapu Jagat” itu akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020. Substansi RUU ini terdiri atas 11 klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerian/lembaga.

Setidaknya ada 82 Undang-undang dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan dengan omnibus law tersebut. Sebelas klaster yang dimaksud dalam RUU Cipta Lapangan Kerja adalah:

  1. Penyederhanaan perizinan tanah
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengendaliaan lahan
  10. Kemudahan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Klaster Ketenagakerjaan

Dari 11 klaster Omnibus Law tersebut, 10 di antaranya sudah selesai dibahas. Satu klaster yang masih alot pembahasannya adalah klaster ketenagakerjaan.

Berikut ini beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

1. Mengatur fleksibilitas jam kerja, proses perekrutan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, prinsip-prinsip fleksibilitas jam kerja (flexible working hours), kemudahan dalam proses perekrutan (easy hiring), dan kemudahan PHK (easy firing) masih dalam pembahasan teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Mempermudah perizinan tenaga kerja asing

Pemerintah juga akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui RUU Cipta Lapangan Kerja. Kemudahan yang diberikan antara lain dalam hal izin kerja dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Nantinya, TKA hanya perlu membayar pajak atas penghasilannya di Indonesia. Sebelumnya, TKA dikenakan pajak atas penghasilannya di Indonesia maupun di luar negeri.

3. Sistem pengupahan berbasis jam kerja

Pemerintah mengkaji perubahan skema gaji bulanan menjadi pengupahan per jam untuk mendukung fleksibilitas dalam bekerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sistem pengupahan per jam akan diatur dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pekerja yang bekerja delapan jam sehari atau 40 jam per minggu akan mendapat upah bulanan. Pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu akan menggunakan aturan pengupahan per jam. Pekerja yang mendapatkan upah per jam juga dapat bekerja di lebih dari satu perusahaan.

Sistem pengupahan per jam ini dinilai lebih adil. Pasalnya, pekerja yang rajin akan menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang sering izin atau tidak masuk kerja.

Pada sistem pengupahan bulanan, pekerja yang rajin dan yang tidak rajin bisa menerima upah yang sama. Rencana ini dikritik oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Bhima menilai, perubahan skema gaji bulanan menjadi upah per jam berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Penghasilan pekerja tidak tetap diprediksi berkurang sehingga mereka harus mengurangi konsumsinya.

4. Hubungan antara pekerja dan UMKM

RUU Cipta Lapangan Kerja juga akan mengatur tentang hubungan antara pekerja dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pada kesepakatan kerja.

Saat ini, ada dua jenis perjanjian kerja yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Isu paling kontroversial adalah sistem upah per jam. Kalangan buruh bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika skema upah per jam diberlakukan. (Kompas/Detik/CNBC)

 

 

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Upah Per Jam

Related Post

Leave a reply