Pimpinan Serikat Pekerja/Buruh Jawa Barat Menolak Keras Revisi UU Ketenagakerjaan

295 views

Penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terjadi di berbagai daerah. Tak kecuali di Provinsi Jawa Barat yang merupakan basis industri terbesar dan memiliki jumlah pekerja terbanyak di Tanah Air. Situasi serikat pekerja/buruh mulai memanas terkait dengan keinginan pihak yang ingin merevisi UU Ketenagakerjaan.

Rapat LKS Tripartit Jawa Barat ( Foto FSP LEM Jabar )

Reaktor.co.id – Penolakan revisi terlihat pada rapat LKS Tripartit Jawa Barat di Bandung 18 Juli 2019. Rapat juga dihadiri oleh Dewan Pengupahan Jawa Barat serta para pimpinan Serikat Pekerja/Buruh Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu para pimpinan serikat pekerja/buruh yang hadir menyatakan menolak keras terhadap Revisi Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Penolakan dan aspirasi diakomodasi oleh Muhamad Sidarta Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat yang sekaligus juga sebagai Wakil Ketua LKS Tripartit Jawa Barat.

Dalam rapat itu juga mengemuka tuntutan agar UMSK 2019 Kabupaten Karawang segera diplenokan oleh Dewan Pengupahan Jawa Barat sesuai ketentuan dan tupoksinya.

Terlebih sudah ada rekomendasi dari  Bupati Karawang. Permintaan tersebut dimaksudkan agar para pekerja/buruh di Karawang bisa segera menikmati upah baru.  Sebagai catatan usulan tersebut juga telah disepakati oleh Wakil Ketua LKS Tripartit Jabar dari unsur Apindo dan Dewan Pengupahan, baik dari unsur serikat pekerja maupun Apindo.

Blessing in Disguise

Ditemui Reaktor.co.id secara terpisah di kantor FSP LEM SPSI Jawa Barat, Jalan Lodaya 40A, Kota Bandung, M Sidarta mengatakan bahwa revisi UU Ketenagakerjaan sangat menyakiti dan memukul kaum pekerja. Sangat logis jika penolakan terhadap revisi kini seperti jamur dimusim hujan. Terjadi dimana-mana dan kemungkinan besar bisa terjadi eskalasi.

“Reaksi penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan akan lebih dahsyat ketimbang peristiwa politik apapun, karena ini menyangkut perut. Yang terjadi berbeda sekali dengan agenda politik yang sarat transaksional, ini jelas berbeda, karena ini menyangkut perut dan hajat hidup rakyat luas”, tegas Sidarta.

M Sidarta ( foto istimewa )

Namun demikian, menurutnya keinginan pemerintah dan pengusaha untuk merevisi UU 13/2003 meskipun terasa pahit bagi pekerja, tetapi hal itu merupakan blessing in disguise.

Yakni masalah berat tetapi membawa berkah bagi organisasi serikat pekerja/buruh untuk bersatu padu dan semakin militan dalam bergerak.

Selain itu juga membuat keanggotaan serikat pekerja menjadi lebih solid dan bertambah militan jika para pengurus organisasi serikat pekerja/buruh mampu membuat agenda perlawanan secara efektif.

Agenda perlawanan untuk menolak revisi UU Ketenakerjaan mesti disiapkan secara besar-besaran, terkonsep dengan baik serta bersifat semesta Nusantara.

Sidarta mengatakan bahwa usaha dan pemberitaan terkait revisi ibaratnya membangunkan macan tidur. Sang Macan tentunya akan mengaum dan menerkam dimana-mana karena itu sudah menyangkut perut keluarga dan kelangsungan masa depannya.

Mestinya disadari oleh penguasa dan pengusaha bahwa membangunkan macan tidur seperti itu justru harganya sangat mahal dan kontra produktif bagi bangsa Indonesia. “Pemaksaan dan pelaksanaan revisi secara terang-terangan ataupun secara diam-diam akan membuat bagsa ini sayapmya terluka dan sulit bisa terbang tinggal landas menuju kamajuan,” kata Sidarta.

Menurut Sidarta gempuran terhadap UU 13/2003 terjadi berkali-kali. Gempuran-gempuran dari pihak pengusaha dan sebagainya antara lain berbentuk 23 kali pengajuan uji material terhadap UU itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasilnya sebagian ditolak, dikabulkan, atau dikabulkan sebagian. Itulah yang membuat UU 13/2003 dikatakan oleh pihak pengusaha kondisinya sudah “bolong-bolong” dan saatnya direvisi. Namun demikian meskipun katanya sudah bolong-bolong, eksistensi UU itu makin kokoh sebagai pelindung kaum pekerja.

Sejak kelahirannya, UU itu telah menimbulkan resistensi dari sebagian pengusaha. Karena UU itu dianggap terlalu berpihak kepada kepentingan pekerja. Padahal sejarah dan semangat pembentukan UU Ketenagakerjaan saat itu bisa dikatakan sebagai titik kulminasi perjuangan kaum pekerja Indonesia.

Karena sebelumnya penindasaan dan pelanggaraan terhadap kaum pekerja/buruh tak henti-hentinya dilakukan oleh rezim penguasa bersama pengusaha.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus pembunuhan pejuang kaum buruh Marsinah yang merupakan klimaks kekejian terhadap kaum pekerja. Semua kepahitan dan penderitaan kaum pekerja Indonesia setelah gerakan reformasi ditebus oleh negara dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-undang yang notabene kelahirannya dibidani oleh para tokoh pekerja yang duduk di lembaga legislatif  seperti Jacob Nuwa Wea dan kawan-kawan. (Totoksis).*

LKS Tripartit Jawa Barat Uji Material UU 13/2003

Related Post

Leave a reply