Petisi Pangkal Perjuangaan, Gelora Serikat Pekerja Tolak dan Lawan Omnibus Law

448 views

Penolakan terhadap Omnibus Law Cilaka alias RUU Cipta Kerja (Ciker) muncul sporadis seperti jamur dimusim hujan. Spanduk, baliho dan lini massa media sosial penuh dengan pernyataan tegas menolak RUU yang dimata rakyat terkesan merupakan kepentingan asing.

Reaktor.co.id – Massa pekerja/buruh di seluruh Tanah Air kini tengah bergerak cepat melakukan konsolidasi total. Hal itu untuk menyikapi serta mengambil jalan perjuangan selanjutnya terkait dengan Ominbus Law Cilaka, yang kemudian disebut dengan RUU Cipta Kerja (Ciker).

Organisasi serikat pekerja/buruh mengadakan rapat nasional yang dikuti oleh seluruh jajaran pengurus pusat hingga cabang. Seperti yang dilakukan oleh FSP LEM SPSI yang mengadakan Rapimnas di Karawang.

Rapimnas Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSP LEM SPSI) dibuka oleh Sekretaris Umum FSP LEM SPSI Idrus (17/2/20) bertempat di Britz Hotel Karawang, Jawa Barat.

Suasana Rapimnas diselimuti oleh kondisi negara yang diwarnai oleh gelombang protes terkait RUU Ciker yang hingga kini semakin meluas. Tidak hanya dilakukan oleh serikat pekerja, namun juga oleh aktivis lingkungan hidup, nelayan, masyarakat kehutanan, masyarakat pertambangan, jurnalis, asosiasi pemerintah daerah dan segmen masyarakat lain.

Mencermati draf RUU Ciker yang telah tersebar, bisa dianalogikan bahwa rancangan pasal-pasalnya bagaikan memberi madu untuk investor, pengusaha serta tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain RUU itu bagaikan racun bagi para pekerja/buruh.

Publik juga khawatir bahwa RUU Ciker yang naskah akademisnya terdiri dari puluhan ribu halaman itu tentunya sangat bermasalah bagi pihak DPR yang diberi tenggat waktu oleh presiden untuk menyelesaikan dalam waktu seratus hari.

Publik sangat khawatir kondisi anggota DPR yang mudah masuk angin dan rentan politik uang itu tentunya tidak mampu menghapus atau mengganti pasal-pasal “beracun” yang dalam RUU Ciker yang sangat merugikan rakyat serta melemahkan masa depan bangsa.

Konstelasi politik di DPR yang cenderung mengelabuhi rakyat membuat energi perlawanan lewat aksi massa dan gejala perpecahan bangsa semakin mengemuka. Bukan mustahil omnibus law cilaka menjelma menjadi cilaka nasional dan malapetaka bagi rakyat.

“Kami sangat kecewa dengan pemerintahan rezim saat ini karena dari Serikat Pekerja tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja” tegas Idrus yang merupakan Sekum DPP FSP LEM SPSI ketika membuka Rapimnas, dikutip laman resmi Media FSP LEM SPSI.

Dalam kesempatan yang sama Idus sempat memberi informasi ada kejadian di kantor sekretariat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Jalan Cipinang Kebembem yang dikepung oleh sekelompok orang.

Mereka membakar ban dan berorasi mengaku sebagai kelompok pendukung omnibus law Cilaka yang selama ini ditolak oleh Seluruh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB).

“Kita harus terus melawan karena kalau tidak kita lawan maka pemerintah akan semakin otoriter dan menindas pekerja/buruh Indonesia” tambahnya.

Disela-sela Rapimnas ketua DPD FSP LEM Jatim Ali Muchsin menilai bahwa pemerintah saat ini dalam menyusun RUU Ciker terkesan diam-diam. Karena pada saat FSP LEM SPSI di undang oleh Moeldoko sebagai Kepala staff kepresidenan selalu menanyakan tentang draf omnibus law dan jawabanya selalu belum ada.

Namun, tiba-tiba pemerintah menyerahkan draf omnibus law pada DPR “masih menjadi misteri, sebenarnya pemerintah membuat RUU itu buat siapa, buat kesejahteraan buruh apa kesejahteraan pengusaha kok isinya mengebiri hak-hak buruh” tutur Ali.

Hasil Rapimnas

Rapat Pimpinan Nasional yang bertema “Bangkitkan serta Kuatkan semangat dan Solidaritas FSPLEM SPSI untuk melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja”, menghasilkan Petisi Pangkal Perjuangan. Petisi tersebut terdiri dari  delapan butir, yakni :

1. Menyatakan keluar dari SK 121 Komenko Perekonomian.
2. Menolak dengan tegas Omnibus Law.
3.Melakukan perlawanan dengan bentuk aksi yang masif.
4. Melalukan konsolidasi dengan pimpinan buruh lintas federasi dan Konfederasi, untuk membicarakan dan menolak Omnibus Law.
5. Memerintahkan kepada DPD, DPC untuk membuat dan meminta rekomendasi dukungan DPRD dan Bupati /walikota setempat untuk menolak omnibuslaw.
6.Deklarasi bersama seluruh federasi dan konfederasi
7. Membuat aliansi di daerah bersama sama dengan panduan DPP.
8. Membuat pamflet/narasi terkait Omnibus Law beserta dampak buruknya untuk disosialisasikan ke anggota dengan cara road sow.

Dalam Rapimnas DPP FSP LEM SPSI menyikapi Omnibus Law Cipta Kerja yang draf sudah masuk di DPR RI pekan kemarin.

Dalam Rapimnas mengemuka sikap organisasi yang jelas dan tegas bahwa organisasi ( FSP LEM SPSI) keluar dari Tim 121 yang dibentuk oleh pihak Kemenko Perekonomian.

“Kita akan keluar dari SK 121 yang dikeluarkan oleh Kemenko Airlangga Hartanto. Team dibentuk setelah draf itu jadi dan diserahkn ke DPR RI ini artinya kami sebagai buruh yang akan menerima Undang-undang tidak di ajak bicara, kami menolak untuk menjadi Team tapi ga tau isi Draft UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut”, tandas Ketua Umum Arif Minardi dalam Rapimnas.

Menurut ketua umum langkah-langkah teknis dan redaksinya secara resmi akan diterbitkan segera setelah konsolidasi Rapat Pimpinan DPP FSP LEM SPSI.

Buruh Bersatu

Tiada kata yang lebih dahsyat dalam perjuangan selain persatuan. Dengan persatuan niscaya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan persatuan, perjuangan organisasi tak bisa dikalahkan.

Keniscayaan, persatuan segenap FSP LEM SPSI, hingga persatuan antar federasi dan konfederasi. Jiwa persatuan harus terus ditumbuhkan.

Saat ini kepemimpinan serikat pekerja sedang mengalami ujian berat. Namun begitu tanggung jawab para pemimpin SP berbagai tingkatan kepengurusan membutuhkan tanggung jawab yang bisa jadi melebihi tugasnya.

Meminjam teori Max De Pree bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin itu adalah mendefinisikan realitas terkini secara cepat dan tepat. Meskipun dunia sekarang ini setiap detiknya dibanjiri oleh informasi, tetapi untuk mendefinisikan realitas terkini tidaklah mudah.

Karena realitas itu merupakan senyawa kompleks yang mengandung unsur pengendalian semangat zaman, deposit kecerdasan, tradisi intelektual serta navigator untuk memenangkan pertempuran atau persaingan.

Tak Pelak lagi, penolakan terhadap omnibus law cilaka muncul sporadis seperti jamur dimusim hujan. Spanduk, baliho dan lini massa media sosial penuh dengan pernyataan tegas menolak revisi yang terkesan merupakan pesanan asing yang berkiprah sebagai pemburu rente dan pemeras pekerja.

Para pekerja di seluruh Tanah Air dibuat geram dengan berbagai framing yang gencar ditaburkan oleh pengusaha bersama penguasa di berbagai media mainstream.

Penolakan RUU Ciker sudah menggelinding menjadi perlawan yang masif. Para pekerja yang belum bergabung di organisasi serikat pekerja/buruh justru menemukan kesadaran baru untuk melawan. Karena RUU Ciker jelas-jelas akan membuat nasibnya bisa terpuruk.

Pekerja melihat bahwa esensi dari RUU Ciker adalah pemerinah ingin lepas tangan dan tidak mau repot terkait ketenagakerjaan.

Keniscayaan serikat pekerja/buruh melakukan konsolidasi total untuk merencanakan perlawanan.
El pueblo unido jamás será vencido yang merupakan mantera perlawanan yang hebat mulai digelorakan.

Pembangkit semangat dan ritme yang menghentak jiwa itu mulai terlihat dalam rapat-rapat SP/SB terakhir ini.
Nuansanya menyerupai dengan lirik mars El pueblo unido jamás será vencido (bahasa Spanyol). Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan rakyat bersatu tak bisa dikalahkan”. (TS).*

Petisi Pangkal Perjuangan Tolak RUU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply