Perusahaan yang Enggan Bayar UMK dan Jamsos Diminta Tutup

36 views

Demo Buruh Temanggung

Reakto.co.id, Temanggung — Pengusaha atau perusahaan yang enggan membayar upah minimum dan jaminan sosial (Jamsos) kepada karyawannya diminta tutup.

Memberikan upah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan memberikan jaminan baik BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Bupati Temanggung, Muhammad Al-Khadziq, saat melakukan audiensi dengan perwakilan Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F Hukatan KSBSI) Kabupaten Temanggung, Rabu (14/8/2019).

Menurut Al-Khadziq, kewajiban perusahaan membayarkan upah pekerja, minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK), pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan kepada pekerja menjadi kewajiban pemilik usaha.

“Pembayaran BPJS memang wajib dibayarkan. Itu diatur di dalam Undang-undang. Muncul adanya masalah, ada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayarkan BPJS, betul kata para buruh, jika perusahaan tak mampu membayar, maka tidak usah membuat usaha. Karena buat apa membuat usaha, merekrut buruh, kemudian malah sembarangan, upah pekerjanya tidak sesuai UMK, kemudian tak membayarkan BPJS-nya,” tuturnya dilansir Suara Merdeka.

Menurut Al Khadziq, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pekerja, alih-alih memberikan manfaat, justru memberikan kesengsaraan kepada masyarakat (pekerja).

“Pelaku usaha saat merintis sebuah usaha tentu harus berpikir jauh, bagaimana membayarkan hak-hak kepada para pekerjanya,” tegasnya.

Dikatakannya, prinsip investasi yang akan dijalankan di Kabupaten Temanggung juga harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, hingga tingkat bawah.

“Jika investasi yang ada hanya membuat banyak masyarakat justru malah dikorbankan, maka lebih baik tak perlu ada investasi,” imbuhnya.

Kepala Cabang Pembantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Temanggung, Albertus Wahyudi Setya Basuki, menyebutkan, masih ada sejumlah perusahaan tak membayarkan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerjanya.

Saat audiensi berlangsung, ratusan buruh gabungan pekerja perusahaan melakukan aksi demonstrasi dengan mengepung Kantor Bupati Temanggung.

Dilanir Antara, aksi demonstrasi dilakkan karena massa buruh/pekerja merasa dikebiri perusahan. Massa menyampaikan gaji minim di bawah UMK dan tak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan.

Buruh juga menolak penggunaan skema PP nomor 78 tahun 2015 untuk UMK tahun 2020 yang dilakukan di Temanggung karena itu menghilangkan nilai tawar buruh, menghilangkan negosiasi buruh dengan pengusaha.

Selain mempertimbangkan angka inflasi ekonomi harusnya ada struktur skala upah, artinya gaji buruh yang bekerja satu tahun dengan yang dua tahun atau lebih itu tidak boleh sama.

UMK Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar Rp 1.682.000, tapi faktanya masih banyak perusahaan membayar di bawah nilai tersebut, malah masih ada sebuah perusahaan di Parakan membayarkan upah buruh dengan UMK tahun 2018.

Secara hitungan UMK, per hari berarti buruh harus menerima Rp 67.250 per hari, tapi hasil monitoring ada yang hanya membayar Rp 50.000-Rp 55.000 per hari.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial oleh negara guna menjamin rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.*

 

Aksi Demonstrasi Demo Buruh Jamsos UMK

Related Post

Leave a reply