Pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20, Hanif Pamer Kartu Pra Kerja

143 views


Reaktor.co.id – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menghadiri pertemuan para Menteri Tenaga Kerja anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting/G20-LEMM) di ANA Crowne Plaza Hotel, Matsuyama, Jepang, 1-2 September 2019.

Menurut Biro Humas Kemnaker, Menteri Hanif beserta koleganya akan menghasilkan Deklarasi Menteri Tenaga Kerja G20 yang meliputi upaya untuk mendorong pembentukan masa depan pekerjaan yang berpusat pada manusia (Shaping a Human-Centered Future of Work).

Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.

Pada kesempatan itu, Menaker RI berbagi dengan Menaker anggota G20 terkait program dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan demografi khususnya bonusnya demografi yang akan segera dialami Indonesia.

Menaker memberikan presentasi pada sesi tematik 2 terkait pekerjaan bagi kaum muda / youth employment.

“Pertemuan para menteri tenaga kerja G20 membahas solusi atas problematika ketenagakerjaan yang terjadi di negara masing-masing. Sehingga, ada saling berbagi informasi antar negara dan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Matsuyama.

Lebih lanjut, Menaker Hanif mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (antara 15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif. Ini akan menjadi modal peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan namun penduduk usia produktif harus menjadi tenaga kerja yang produktif dan kompetitif dengan skill yang baik.

“Bonus demografi ini tidak secara otomatis dinikmati begitu saja perlu didukung oleh kebijakan yang sesuai seperti perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian jumlah penduduk, serta kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibelitas dan keterbukaan pasar kerja.

Namun, penangangan bonus demografi ini harus menjadi bagian penting dari pencarian solusi bersama anggota G20. Itulah pentingnya kerja sama dan pertemuan LEMM ini,” kata Hanif.

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa dalam G20 LEMM ini, isu tematik lainnya yang dibahas antara lain employment of older workers and longer working life, new job opportunities in ageing societies for the future of long-term care work, gender equality, dan new forms of work.

“Hasil pertemuan para menteri tenaga kerja anggota G20 diharapkan akan dapat diimplementasikan dalam upaya membangun ketenagakerjaan di Indonesia,” kata Putri.

Pamer Kartu Pra Kerja di Forum G20

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri pamer Program Kartu Pra Kerja kepada negara-negara Anggota G20. Program yang akan berjalan pada tahun 2020 ini disebut Menaker sebagai sebuah kemudahan yang diberikan kepada pencari kerja, fresh graduate, dan korban PHK sebagai dampak dari digital ekonomi dan revolusi industri di tempat kerja.

Nantinya, masyarakat yang mendapat Kartu Pra Kerja akan mendapat fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau alih keterampilan dan akan mendapat insentif setelah mengikuti pelatihan kerja.

“Para pemegang kartu ini, akan diberikan hak untuk mengakses pelatihan kerja secara gratis di Balai Latihan Kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat menyampaikan Statement Country Session 2: Demographic Change (Youth Employment/Pekerja Muda) di Forum G20 Labour Ministers’ Meeting (G20 LEMM), Matsuyama, Jepang (1/9).

Menaker Hanif menjelaskan penguatan kompetensi SDM menjadi strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Kartu Pra Kerja yang di dalamnya memberikan pelatihan kerja, disebutnya sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi tersebut.

“Pemerintah terus memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mengurangi pengangguran usia muda. Ini juga akan membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional,” ujarnya.

Selain Kartu Pra Kerja, Menaker juga menjelaskan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM lainnya khususnya bagi pekerja muda antara lain kebijakan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan, revitalisasi BLK, pelatihan softskill di BLK guna mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan baru di era Revolusi Industri 4.0, serta program pemagangan berbasis jabatan. (TS/Kemenaker).*

Kartu Prakerja Kemnaker

Related Post

Leave a reply