Persiapan Aksi Unjuk Rasa di Tengah Corona, Antara Kalkulasi Risiko Perjuangan dan Kemungkinan yang Bakal Terjadi

629 views

DPR tidak mengindahkan aspirasi dan tuntutan rakyat, mereka justru ngotot dan berkeras kepala membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga disahkan. Menyebabkan desakan kuat dari arus bawah anggota serikat pekerja/buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran meskipun di tengah-tengah maraknya Covid-19.

 

Reaktor.co.id – Seluruh pengurus organisasi serikat pekerja/buruh di tanah air, dari tingkat pusat hingga tingkat unit kerja (perusahaan) dihadapkan dalam posisi dilematis.

Disatu sisi desakan anggota untuk melakukan aksi massa sangat kuat, namun disisi lain pengurus dihadapkan situasi dan ketentuan terkait pandemi Covid-19.

Namun apa boleh buat, demi memikul tanggung jawab organisasi dan masa depan buruh. Oleh sebab itu pengurus tengah berpikir keras merumuskan berbagai skenario dan strategi agar semua langkah bisa efektif dan tidak malah menjadi bumerang. Pengurus siap menanggung risiko perjuangan.

Bahkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia ( MPBI ), yang merupakan forum konfederasi serikat pekerja/buruh dalam pertemuannya (6/4/2020) telah memilih jalan aksi. Langkah itu diambil lantaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak bisa dihentikan hanya sekedar dengan argumentasi. Tetapi harus dengan jalan aksi.

Lantas bagaimana dengan keselamatan massa aksi, mengingat pandemi corona belum usai. Telah disepakati dalam aksi nanti, peserta wajib memakai alat pelindung diri (APD). Seperti masker, kacamata dan handsanitizer tak boleh ketinggalan. Selain itu juga wajib menerapkan physical distancing.

Selama ini kaum pekerja/buruh industri dan jasa sudah terbiasa dan disiplin tekait dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilingkungan perusahaan masing-masing, jadi masalah APD tidak menjadi masalah dan buruh sudah memiliki budaya keselamatan yang cukup baik.

Salah satu contoh persiapan aksi unjuk rasa besar-besaran di tengah maraknya Corona dan pada saat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan oleh pengurus FSP LEM SPSI.

Hal itu disertai dengan kalkulasi risiko perjuangan dan kemungkinan yang bakal terjadi. Semua itu tertuang dalam surat pengurus pusat dan sedang disosialisasikan hingga ke unit organisasi terbawah.

Redaksi Reaktor menerima salinan surat tersebut dan mengutipnya secara lengkap :

Jakarta, 8 April 2020
Kepada Yth : Segenap DPD dan DPC FSP LEM SPSI seluruh Indonesia

Salam Perjuangan,

Kita semua prihatin dengan pandemi virus Corona yang melanda seluruh negara di dunia dan di negeri kita, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melindungi serta menyelamatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota FSP LEM SPSI dari wabah Covid-19 ini.

Pada kesempatan ini kami sampaikan, bahwa DPP FSP LEM SPSI telah melayangkan surat-surat kepada Presiden RI, DPR RI, Kapolri, dan surat terbuka kepada seluruh anggota DPR.

Juga melakukan siaran pers kepada seluruh media cetak, elektronik maupun media online tentang permintaan penghentian dan pembatalan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Adapun alasannya adalah bahwa negara sedang mengalami Wabah Virus Corona bahkan telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam. Dan seluruh bangsa sedang konsentrasi mencegah dan mengatasi penyebaran viru ini.

Sebagaimana seluruh anggota telah mengetahui, bahwa DPP FSP LEM SPSI telah merencanakan akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Tetapi dengan situasi bangsa yang sedang prihatin maka seluruh rencana aksi unjuk rasa tersebut dibatalkan sampai dengan teratasinya wabah Covid-19, demikian pula rencana rapat-rapat organisasi akan diatur sesuai dengan anjuran kementerian kesehatan.

Namun DPR RI tidak mengindahkan sama sekali permintaan penghentian pembahasan RUU tersebut dan tidak menghargai pembatalan aksi unjuk rasa.

DPR tetap ngotot akan membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, walaupun Omnibus Law RUU Cipta Kerja jelas-jelas ditolak oleh 99 % kaum pekerja/buruh yang bersama keluarganya mewakili 80 % rakyat Indonesia.

Dan yang lebih mengenaskan dan menyesakkan kita semua, seolah-olah DPR telah kehilangan sensitivitas dan kepeduliannya atas keselamatan rakyat yang tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19 ini.

 

Buah Simalakama

Berdasarkan aspirasi yang berkembang dikalangan anggota, yang ternyata Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dianggap sama berbahayanya dengan virus Corona, karena menyangkut hajat hidup buruh di masa depan.

Memang menjadi dilema bagi DPP FSP LEM SPSI, seperti buah simalakama. Jika tidak unjuk-rasa RUU Cipta Kerja akan mulus disyahkan dan menjadi penyesalan seumur hidup, sementara itu, jika unjuk-rasa keselamatan anggota terancam wabah virus corona.

Sebelum memutuskan untuk aksi unjuk-rasa, berikut kami sampaikan kalkulasi resiko dan beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila melakukan aksi unjuk-rasa, yaitu :

1. Jika unjuk-rasa, tidak dijamin RUU tersebut dibatalkan, tetapi setidaknya sudah berusaha keras dengan segala resiko, itulah namanya perjuangan.
2. Jika unjuk rasa, ada kemungkinan RUU dibatalkan, ini yang sesuai harapan.
3. Jika unjuk-rasa, ada kemungkinan terinfeksi covid 19, itupun jika tidak mengikuti petunjuk, prosedur, dan syarat-syarat berunjuk-rasa.
4. Jika unjuk-rasa, asalkan mengikuti petunjuk, prosedur, dan syarat-syarat berunjuk-rasa, seperti contohnya; harus menggunakan ADP (alat pelindung diri) dan menjaga jarak antar pengunjuk-rasa (phisical distancing), maka 99% dapat terhindar dari infeksi covid 19,
5. Jika tidak unjuk-rasa, RUU Cipta Kerja 90 % kemungkinannya akan disahkan, inilah yang dinamakan sama berbahayanya dengan covid 19, dan bencana bagi masa depan buruh.
6. Jika tidak unjuk-rasa, kecil kemungkinan RUU Cipta-Kerja dibatalkan
7. Jika tidak unjuk-rasa, belum tentu aman juga dari terinfeksi covid 19, karena pekerja harus tetap bekerja, kecuali diliburkan dan benar-benar tinggal dirumah.

Begitulah apabila pimpinan negeri yang tidak sensitif terhadap rakyatnya, dalam keadaan darurat wabah covid-19 pun masih sempat-sempatnya membuat kita dalam posisi dilematis.

Kami, kaum buruh tidak mengerti bagaimana cara berpikir para pimpinan negeri ini. Sebagai pimpinan negara seharusnya dapat memperkirakan setiap membuat kebijakan dan dampak dari kebijakan yang dibuatnya, bukannya memanfaatkan “kesempatan dalam kesempitan” untuk kepentingan kelompoknya.

Kapolri telah mengeluarkan maklumat tentang larangan adanya kerumunan masa, atau jika ditafsirkan agar membatalkan seluruh rencana yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa diantaranya unjuk rasa.

Dalam keadaan darurat bencana Covid-19, sebelum melakukan aksi unjuk-rasa, DPP FSP LEM SPSI akan meminta kepada Kepolisian agar mengingatkan kepada pemerintah dan DPR, untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dapat memancing unjuk-rasa besar-besaran.

Jika hak buruh untuk berunjuk-rasa sesuai UU tidak dapat dijalankan, maka Pemerintah dan DPR juga harus mengerti, artinya menghentikan seluruh hal-hal yang menimbulkan kontroversial, tidak malah membuat situasi jadi panas.

 

Jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan

Apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, secara ringkas dapat kami jelaskan, dampak terhadap masa depan buruh di Indonesia, sebagai berikut :

I. Hubungan Kerja : PKWT Bebas
1. Hubungan kerja seluruh karyawan dari seluruh level pendidikan termasuk sarjana bahkan S3 sekalipun, sebagian besar (90 %) akan berstatus PKWT (karyawan kontrak) bukan PKWTT (karyawan tetap) kecuali yang mempunyai skill khusus.Yang mempunyai skill khusus sangat jarang.
2. Dengan angkatan kerja yang melimpah, maka dampak dari PKWT tersebut adalah seluruh perusahaan baik besar maupun kecil akan mengganti karyawan tetapnya dengan karyawan kontrak.
3. Saat inipun sebetulnya banyak perusahaan besar yang menggunakan karyawan kontrak hampir berimbang dengan karyawan tetap. Dan direkayasa kontrak terus menerus seolah-olah sudah sesuai dengan UU. Sehingga jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, kami dapat pastikan cepat atau lambat akan diganti semua menjadi karyawan kontrak. Perkiraan kami paling lama 2 tahun dijamin sudah menjadi karyawan kontrak.
4. Status karyawan kontrak tidak ada kepastian upah/gaji, karir, PHK bisa sewaktu-waktu tanpa pesangon, tidak ada kenaikan gaji berkala, UMP terus menerus.
5. Tidak ada tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya, jikapun ada, tidak signifikan, paling-paling hanya buat pencitraan.
6. Tidak mempunyai daya tawar.
7. Disinilah berlaku hukum “supply and demand”. Karena supply tinggi, tidak ada tawar menawar menjadi karyawan tetap, dan terpaksa menerima menjadi karyawan kontrak.
8. Prinsip dan filosofi perlindungan ditujukan pada orang-orang yang tidak mempunyai daya tawar tinggi, disinilah negara harus hadir.
9. Tidak ada peran perlindungan dari pemerintah.

II. Tenaga Alih Daya (Outsourcing)
1. Pada dasarnya outsourcing bebas
2. Ini akan menyuburkan praktek-praktek koruptif terutama di BUMN. Praktek outsourcing di BUMN berbeda dengan di perusahaan swasta. Perusahaan Outsourcing yang dapat kontrak dari BUMN mendapatkan keuntungan tiap karyawan berkisar Rp 500.000 – Rp 1.000.000, itu terjadi 8 tahun lalu. Kenapa mesti melalui perusahaan outsourcing, jika kontrak langsung dengan orangnya, yang bersangkutan akan tambah penghasilannya perbulan Rp 500.000 – Rp 1000.000,- itu bagi karyawan kontrak sangat berarti sekali. Ini bisa dibilang penghisapan manusia atas manusia.
3. Pada prakteknya sama saja dengan karyawan kontrak terselubung.
4. Relatif tidak ada perlindungan dari pemerintah.

III. Upah Minimum
1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak ada, yang ada hanya Upah Minimum Provinsi (UMP).
2. Upah Minimum Sektoral tidak ada lagi, UMSP dan UMSK hilang.
3. Contoh : Di Jawa Barat, UMP biasanya diambil dari UMK Kabupaten/ Kota yang terendah di Jawa Barat yaitu UMK Kab. Banjar sebesar Rp 1,8 juta, maka UMPnya adalah Rp 1,8 juta. Jadi Upah Minimum Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa-Barat Upah Minimumnya sebesar Rp 1,8 juta. UMK Kab. Karawang yang Rp 4,5 juta, Kab. Bekasi Rp 4,4 juta, dan UMK Kabupaten/Kota lainnya yang lebih tinggi dari UMP dihapus, yang berlaku dideluruh Jawa-Barat adalah UMP sebesar Rp 1,8 juta.
4. Tujuan UMSP atau UMSK adalah agar klasifikasi perusahaan yang mempunyai kekhasan produksi dan mempunyai profit yang tinggi, sehingga karyawannya juga layak untuk mendapatkan upah lebih baik dari UMP dan UMK. Jika tidak ada pengaturan Upah Minimum Sektoral, perusahaan akan cenderung mengikuti upah minimum yang lebih rendah, walaupun sebenarnya mampu untuk membayar upah lebih tinggi. Inilah esensi dari UU, agar terjadi keseimbangan dan tidak ada kedzaliman.
5. Ada pejabat yang mengatakan bahwa upah yang sekarang yang sudah jauh lebih besar dari UMP, tetap atau tidak turun. Itulah “oknum pejabat” yang tidak visoner. Dia tidak tahu bahwa akibat dari dibebaskannya karyawan kontrak , maka yang sekarang karyawan tetap dengan upah Rp 4,5 juta atau lebih, secara perlahan tapi pasti paling lama 2 tahun akan mulai diganti dengan karyawan kontrak dan gajinya ikut UMP (Rp 1,8 juta) atau kalaupun agar kelihatan “beradab” dilebihkan atau ditambah sekedarnya dan agar terlihat ada Struktur Dan Skala Upah. Dan seluruh perusahaan besar akan mengganti karyawannya dengan karyawan kontrak, apalagi perusahaan menengah kecil.
6. Ada lagi Upah padat karya, yang besarannya dapat dibawah UMP.
7. Terlihat bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dibuat serampangan, tidak profesional, seperti yang tersirat dan dinyatakan para pakar/guru besar Fakultas Hukum UGM dalam buku yang berjudul “KERTAS KEBIJAKAN : CATATAN KRITIS DAN REKOMENDASI TERHADAP RUU CIPTA KERJA, Maret 2020”
8. Masih ada lagi Upah per jam. Dengan status karyawan kontrak, dapat terjadi dia mendapat upah dibawah UMP karena dibayar berdasarkan upah per jam. Namanya juga kontrak, tergantung isi kontraknya. Dengan angkatan kerja yang melimpah, orang asal mendapatkan pekerjaan, kebanyakan orang tidak akan membaca isi kontraknya yang penting kerja dulu.
9. Disinilah berlaku hukum “supply and demand”. Karena supply tinggi, upah rendah.
10. Tidak ada perlindungan dari pemerintah.
11. Prinsip dan filosofi perlindungan ditujukan pada orang-orang yang tidak mempunyai daya tawar tinggi, disinilah negara harus hadir dalam melindungi rakyatnya.

IV. PHK
1. PHK dipermudah dan cenderung bebas.
2. Karyawan tetap masih ada proses bargaining PHK tetapi sudah sangat lemah bargaining powernya.
3. Karyawan kontrak tidak mempunyai daya tawar sama sekali. Apabila perusahaan menginginkan PHK, tinggal diputus saja kontraknya.
4. Tidak ada peran dan perlindungan dari pemerintah, jikapun ada sangat kecil.

V. Pesangon
1. Walaupun di RUU Cipta Kerja ada pasal yang mengatur besaran pesangon, akan tetapi relatif sudah tidak berguna, hanya pasal pemanis saja.
2. Karyawan kontrak jelas tidak dapat pesangon, tinggal diputus saja kontraknya.
3. Karyawan tetap masih dapat pesangon. Karyawan tetap dengan skill tinggi, mempunyai posisi tawar tinggi biasanya jarang sekali berpikir masalah pesangon. Jadi pasal-pasal tentang besaran pesangon, pasal-pasal tersebut hanya sebagai pemanis saja. Karena hanya perusahaan besar yang mempunyai karyawan tetap itupun jumlah karyawan tetapnya sedikit (karena sebagian besar menggunakan karyawan kontrak), dan jikapun harus membayar pesangon karyawan tetap, tidak terlalu bermasalah bagi perusahaan, karena jumlahnya sedikit.
4. Prinsip dan filosofi perlindungan ditujukan pada orang-orang yang tidak mempunyai daya tawar tinggi, disinilah negara harus hadir.
5. Peran dan perlindungan pemerintah sangat kecil.

VI. Lain-lain
1. Menurut kajian Pakar Fakultas Hukum UGM, berpotensi menghapuskan hak pekerja termasuk pekerja perempuan mendapatkan cuti sakit, cuti haid, cuti melahirkan, maupun cuti menikah dan menikahkan. Bahasa Pakar Hukum UGM masih halus, dalam bahasa buruh seluruh cuti tersebut dan cuti keagamaan tidak ada.
2. Menurut kajian Pakar Fakultas Hukum UGM, pasal sweetener sulit diimplementasikan.
3. Tidak ada sanksi pidana.

Uraian diatas adalah inti atau ruh bagi buruh. Sehingga ketika Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan otomatis memporak-porandakan ruh ketenaga-kerjaan dan itu menyangkut 51 juta pekerja dan jika dengan keluarganya akan meliputi 80 % rakyat Indonesia.

RUU Cipta Kerja tersebut dapat dikatakan sama dengan menghapus UU 13 Tahun 2003. Buruh disuruh bertarung sendiri melawan pengusaha karena relatif sudah tidak ada lagi peran dan perlindungan negara. Demikian tersebut ulasan ringkas seandainya Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.

 

Unjuk Rasa

Berdasarkan uraian tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja diatas, maka sangat wajar seluruh buruh sangat mengkhawatirkan RUU Cipta Kerja yang akan dibahas dan disahkan oleh DPR, karena sudah tidak ada lagi masa depan bagi buruh. Sangat beralasan pula jika dikatakan sama berbahayanya dengan virus corona.

Bagi buruh lebih baik aksi unjuk-rasa daripada sengsara tidak punya masa depan. Masalah masa depan ini menyangkut perut yang sangat sensitif. Apapun bisa dilakukan, jangankan hanya virus Corona yang belum tentu terinfeksi, mencuri atau merampokpun orang berani melakukan. Namun demikian, tentu saja DPP FSP LEM SPSI akan merumuskan unjuk-rasa yang aman dari ancaman virus Corona.

Oleh karena itu, jika DPR tetap bersikeras membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk disahkan, maka DPP FSP LEM SPSI menginstruksikan kepada seluruh anggota FSP LEM SPSI untuk mempersiapkan diri mengikuti aksi unjuk-rasa yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, peralatan yang harus dipersiapkan setiap peserta unjuk-rasa adalah APD (alat pelindung diri) sesuai standar, dan wajib mempunyai pengetahuan yang memadai tentang cara penyebaran Covid-19 dan cara menghindarinya.

Sehingga ketika berunjuk rasa, seluruh anggota dapat terhindar dari terinfeksi virus corona. Teknis di lapangan pada saat berunjuk-rasa, seperti physical/social distancing dan hal lain yang berhubungan dengan keamanan agar terhindar dari infeksi virus corona akan dirumuskan dan disosialisasikan dalam teklap.

DPP juga akan berkoordinasi dengan Pengurus Serikat Pekerja lainnya yang sepemikiran dalam rangka mensinergikan gerakan bersama. Dan tetap akan mengupayakan agar DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sehingga tidak perlu melakukan aksi unjuk-rasa.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Ir. Arif Minardi

Ketua Umum

Ir.Idrus, MM
Sekretaris Jenderal

Antara Kalkulasi Risiko Perjuangan dan Kemungkinan yang Bakal Terjadi Persiapan Aksi Unjuk Rasa di Tengah Corona

Related Post

Leave a reply