Permukiman Buruh dan Quo Vadis Tapera

74 views

Rumah bukan sekadar alamat, 
dia tempat kepercayaan sesama pada yang meninggali.
―Pramoedya Ananta Toer (Bumi Manusia)

Apa makna rumah bagi buruh ?

Apakah sekadar tempat berangkat membanting tulang ?

Dan tempat kembali pulang ketika otot terasa remuk redam ?

Betapa  menggebu keinginan buruh untuk memiliki rumah

NAMUN masih banyak buruh yang tidak mampu membeli rumah dengan cara apapun. Jika ada buruh yang berani nekat mengambil kredit rumah bisa dipastikan penghasilannya akan ludes untuk mencicil angsuran setiap bulannya.

Hanya sedikit perusahaan yang memberikan tunjangan perumahan. Padahal sebenarnya tunjangan perumahan merupakan tunjangan tetap yang mesti diberikan kepada buruh.  Dengan adanya UU Tapera maka tunjangan perumahan buruh harus diintegrasikan dengan UU tersebut.

Pada saat pengesahan UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) langsung ditentang oleh pihak pengusaha. Kalangan organisasi pekerja juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan manfaat pasti bagi para pekerja. Mengingat pada saat ini gaji pekerja sudah dipotong dengan berbagai program, seperti BPJS, namun pelayanan dan manfaat yang didapat masih belum memuaskan pekerja. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatana masih buruk dan jauh dari harapan pekerja.

Permukiman kumuh kaum buruh ( Foto istimewa )

Semangat UU Tapera terlihat bagus, namun pelaksanaanya harus konsisten. Untuk itu perlu koordinasi secara instens dengan pihak wakil pekerja, pengusaha dan pelaksana teknis pembangunan perumahan pekerja. Adanya UU Tapera diharapkan masalah pembiayaan perumahan yang selama ini seret bisa teratasi dengan cepat. Apalagi kondisi keluarga para pekerja banyak yang sengsara karena tinggal berdesakan di kontrakan sempit dikampung kumuh dengan fasilitas sanitasi kesehatan yang buruk. 

Setelah kelahiran UU Tapera pemerintah harus segera membuat peraturan untuk menjalankan UU Tapera terutama terkait dengan prosentase besaran iuran Tapera. Hal diatas tidak boleh macet hanya karena adanya polemik dan keberatan dari pihak pengusaha terkait besaran iuran Tapera yang akan ditanggung bersama antara pekerja dengan pemberi kerja.

Penyediaan rumah rakyat, terutama untuk kaum pekerja selama ini merupakan masalah dunia yang sangat rumit. Di dunia terdapat beberapa skema untuk penyediaan pembiayaan perumahan. Ada dua model tabungan perumahan yang banyak diadopsi diberbagai negara, yakni tabungan kontraktual (contractual savings) dan Housing Provident Fund (HPF).

Tabungan kontraktual merupakan pengembangan dari sistem mutual building society yang pada mulanya dikembangkan di Inggris.  Mekanismenya sekelompok individu yang ingin memiliki rumah bergabung dan secara rutin menyimpan sejumlah uang hingga terkumpul cukup uang untuk membangun sebuah rumah yang akan dialokasikan untuk salah satu anggotanya melalui undian. Seluruh anggota kelompok tersebut akan terus menyetorkan uang hingga seluruh anggotanya telah memperoleh rumah.

Sedangkan sistem HPF muncul sebagai respon atas masalah yang timbul dalam perekonomian yang memiliki tingkat inflasi tinggi dan belum memiliki pasar modal yang berkembang. Situasi ini menyebabkan rendahnya animo masyarakat untuk menabung sehingga pada akhirnya akan menghambat kegiatan-kegiatan yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Sistem ini digunakan di Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan India.

HPF merupakan institusi keuangan khusus yang mengumpulkan iuran wajib yang dikumpulkan dari pekerja sektor swasta. Iuran yang dikumpulkan merupakan persentase tertentu dari gaji para pekerja, dan biasanya pemberi kerja turut memberikan kontribusi iuran yang besarnya proporsional dengan iuran pekerja. HPF kemudian mengelola iuran tersebut dan melakukan pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi.

Rusunawa ( Foto istimewa )

Para pengusaha harus memahami niat tulus dan semangat UU Tapera yang mana semangat utamanya adalah gotong royong. Alasan pihak Apindo menentang Tapera karena penyediaan perumahan bagi masyarakat merupakan kewajiban negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih terlihat klise. Karena penyediaan perumahan oleh pemerintah selama ini kurang dinikmati oleh kaum pekerja. Skema penyediaan rumah yang diamanatkan dalam UU Tapera sebetulnya bukan double program dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memiliki program sampingan membantu uang muka pengadaan perumahan bagi pekerja. Misi utama BPJS ketenagakerjaan bukan penyediaan rumah bagi pekerja.

Dalam UU semua pekerja wajib ikut Tapera, namun yang menjadi prioritas untuk memperoleh fasilitas rumah diutamakan adalah pekerja yang benar-benar tidak mampu. Sementara yang sudah punya rumah akan mendapatkan hasil investasi dana yang menjadi iuran. Hasil investasi tersebut bisa untuk biaya renovasi atau perbaikan rumahnya yang sudah rusak.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar pekerja. Pemerintah wajib memberikan akses kepada pekerja untuk dapat memperoleh permukiman yang berkeadilan sosial. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, selama ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh pekerja baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi pekerja pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah. (Totoksis, Arif)

permukiman kumuh rumah buruh

Related Post

Comments are closed.