Perlindungan Hukum Pekerja Freelance dan Informal Perlu Diperkuat

118 views

Ketentuan yang mengatur pekerja freelance perlu diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri. Perlu juga merevisi UU Ketenagakerjaan yang memuat perlindungan pekerja freelance dan informal.

Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja itu dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Untuk PKWT dibuat secara tertulis, berbahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan sebagai PKWTT. Ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT diatur dalam Kepmenakertrans No.100 Tahun 2004.

Kepmenakertrans ini mengatur beberapa jenis PKWT, salah satunya perjanjian kerja harian lepas atau dikenal dengan istilah freelance. Faktanya, perjanjian kerja freelance ini digunakan untuk berbagai jenis perusahaan termasuk di industri media dan kreatif. Pada industri media, pekerja freelance khususnya untuk jabatan kontributor.

Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (Sindikasi), Nur Aini melihat pekerja lepas sering menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti upah telat, kurang atau tidak dibayar. “Seringkali pekerja freelance bekerja tanpa batas waktu, upah lembur, jaminan sosial, kesehatan, serta perlindungan keselamatan kerja,” kata Nur dalam keterangannya, Senin (1/4/2019).

Terpisah, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan sejak awal seringkali perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis. Akibatnya, tidak ada norma yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perjanjian kerja jenis PKWT harus dibuat secara tertulis.

Ade menerangkan Kepmenakertrans No.100 Tahun 2004 mengatur perjanjian kerja harian lepas ini sekurang-kurangnya memuat nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja; nama/alamat pekerja/buruh; jenis pekerjaan; besaran upah dan/atau imbalan lainnya. Ade mengingatkan PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

Dia menilai Kepmenakertrans No.100 Tahun 2004 tidak merinci secara jelas kategori pekerja harian lepas. Karena itu, harus ada peraturan yang lebih tinggi, misalnya Peraturan Menteri untuk menegaskan apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti, kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerja lepas dalam program jaminan sosial.

“Perlindungan hukum bagi pekerja lepas sangat minim karena hanya diatur melalui Kepmenakertrans. Regulasi ini berpotensi besar diabaikan pengusaha, pemerintah harus menerbitkan peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri,” usul Ade di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Ade mengaku selama ini LBH Pers telah mengadvokasi beberapa kasus pekerja lepas. Salah satunya, kasus yang dialami fotografer Indonesia yang bekerja di perusahaan media asing. Modus yang selama ini sering terjadi yakni perusahaan secara sepihak memutus hubungan kerja karena dianggap hubungan keduanya hanya sebatas jual-beli. Padahal, pekerja sudah melakukan pekerjaannya selama bertahun-tahun.

Melindungi pekerja informal
Sekjen OPSI, Timboel Siregar mengatakan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 mendorong tren pasar kerja menjadi lebih fleksibel, seperti tenaga kerja freelancer dan informal. Tapi keberadaan pekerja freelance dan informal belum diatur dan dlindungi secara formal dalam regulasi. Padahal konstitusi mengamanatkan semua pekerja merupakan subyek yang harus dilindungi, tidak hanya pekerja formal.

Melansir data BPS pada Februari 2018, Timboel mengungkapkan jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 131 juta orang. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi melindungi pekerja informal. Dengan perlindungan itu, seluruh angkatan kerja serta keluarganya akan memiliki daya beli dan kepastian kesejahteraan. Memastikan tidak terjadi ekploitasi pekerja dan menjamin kepastian hukum bagi pekerja.

Timboel mencatat pekerja informal saat ini belum boleh mendaftar sebagai peserta Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, kebijakan ini harus dipertimbangkan agar pekerja informal bisa ikut menjadi peserta JP, sehingga mereka tetap memiliki daya beli ketika masuk usia pensiun.

Selain itu, usulnya, khusus untuk pekerja informal yang masuk kategori miskin, iuran kepesertaan jaminan sosialnya harus disubsidi negara. Begitu pula dengan perlindungan upah, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi bagi pekerja informal dan freelance yang upahnya di bawah upah minimum.

Tak hanya itu, pekerja informal dan freelance menurut Timboel layak mendapatkan pelatihan kerja. Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pelatihan ini. Pemerintah perlu juga memberikan kepastian bantuan hukum bagi seluruh pekerja. Untuk mengakomodir berbagai perlindungan itu bisa dilakukan melalui revisi UU Ketenagakerjaan.

“Jangan hanya pekerja formal, UU Ketenagakerjaan harus direvisi untuk menjamin perlindungan bagi pekerja freelance dan informal,” harapnya.

Freelance Melek Hukum

Related Post

Comments are closed.