Pergantian Dirut BTN dan BRI Dinilai Sarat Kepentingan Politis

77 views

Direktur Utama Bank BTN Maryono diganti oleh Suprajarto mantan Dirut Bank BRI

Reaktor.co.id — Pergantian Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dianggap sarat kepentingan politis.

Penilaian itu disampaikan peneliti Institute for Development of Ecoonomics and Finance (Indef) Bhima Yudistira. Menurutnya, pergantian direksi bank tersebut terkait berakhirnya kabinet pemerintahan Jokowi pada Oktober 2019.

“[Pergantian posisi Direktur Utama BTN] lebih ke unsur politik daripada pertimbangan kinerja. Posisi strategis BUMN diisi oleh orang yang loyal ke Menteri BUMN. Jika Menteri BUMN-nya berganti, direksi dan komisaris akan tetap loyal ke Menteri BUMN lama,” ujar Bhima dikutip bisnis.com, Jumat (30/8/2019).

Dikatakannya, pergantian pimpinan BTN dan BRI bisa mempengaruhi kinerja kedua bank tersebut. Karyawan dan jajaran direksi bisa kehilangan motivasi karena pergantian direksi dilakukan bukan berdasarkan penilaian kinerja.

Bhima mengatakan, kepercayaan investor juga bisa anjlok. Selama satu minggu ini, harga saham BTN terus melemah.

“Saham BTN sudah turun sepekan terakhir akibat distrust dengan kebijakan RUPSLB Menteri BUMN. Cost yang harus ditanggung bank, market, karyawan dan Menteri BUMN berikutnya amat mahal,” tuturnya.

Hal senada dikemukakan Sinergi BUMN Institute yang menilai penunjukkan direksi dan komisaris BUMN saat ini cenderung menyesuaikan “selera” kelompok yang tengah berkuasa.

Sinergi menilai ada politisasi BUMN melalui penunjukan direksi/komisaris BUMN yang berafiliasi dengan partai politik.

“Terakhir, penunjukan Soekarwo, Ketua DPW Partai Demokrat Jatim sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia, kemudian berubah-ubahnya desain tata kelola BUMN dari rezim ke rezim,” tegas Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, dalam siaran persnya, Jumat (30/8/2019).

“BUMN tidak lagi sepenuhnya menjadi instrumen ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan secara kolektif, namun BUMN diposisikan sebagai entitas bisnis yang bekerja untuk kepentingan kelompok yang tengah berkuasa,” tegasnya.

Suprajarto ditunjuk menjadi Dirut BTN untuk menggantikan Maryono saat Suprajarto masih berstatus Direktur Utama BRI. Suprajarto menjadi Dirut BRI sejak 2017.

Suprajarto menyatakan mundur dari keputusan pemegang saham BTN. Dia mengaku tidak pernah diajak berdiskusi mengenai keputusan tersebut.

Serikat Pekerja BTN menolak pergantian Maryono dengan Suprajanto. Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara mengatakan, penolakan dilakukan karena keputusan penggantian posisi dirut itu merupakan bentuk perlawanan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno terhadap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi berpesan agar jajarannya di Kabinet Kerja tidak mengambil keputusan strategis sebelum periode pemerintahan berakhir Oktober 2019. Namun, nyatanya Kementerian BUMN tetap mengusulkan pergantian direksi di sejumlah BUMN yang termasuk kebijakan strategis.

Penunjukkan Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN setelah menjabat sebagai pimpinan pucuk Bank BRI juga dinilai tidak sesuai dengan prinsip manajemen karier bankir.

Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Ruslina Harsono menilai, penugasan direksi ataupun komisaris seharusnya dilakukan secara transparan. Namun, ia memahami penunjukkan direksi dan komisaris merupakan hak prerogratif pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Penolakan Suprajarto terhadap keputusan Kementerian BUMN yang menunjuk dirinya sebagai dirut BTN berimbas serius bagi keddua bank pelat merah tersebut. BTN dan BRI saat ini jadi tidak punya Direktur Utama.

Posisi Dirut BTN kosong lantaran Suprajarto menyatakan mundur dari jabatan tersebut. Suprajarto mengaku tidak pernah diajak bicara mengenai posisi barunya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Direktur Utama BTN.*

 

Dirut BRI Dirut BTN

Related Post

Leave a reply