Peran Mahfud sebagai ‘Buldoser’ Revisi UU Ketenagakerjaan

132 views

Catatan  Arif Minardi

Perintah Jokowi bisa blunder jika yang diajak bicara nantinya salah sasaran dan tidak representatif. Kalau yang diajak bicara cuma tokoh SP yang selama ini sering diundang istana, hal itu justru bisa menimbulkan eskalasi aksi SP lebih besar.

Unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan

Reaktor.coid – Presiden Jokowi memberi perintah Menko Polhukam Mahfud MD agar berbicara dengan Serikat Pekerja (SP) terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan.

Mahfud yang akan diperankan sebagai ‘buldoser’ untuk meratakan jalan terwujudnya revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah pasti mendapatkan resistensi yang sangat tajam.

Mahfud yang selama ini pakar hukum tetapi belum memahami secara komprehensif masalah ketenagakerjaan hingga ke akarnya tentunya akan mengalami penentangan hebat dari pihak SP yang kondisinya kini sudah sangat kecewa hingga ke “ubun-ubun”.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya di mana,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

“Kita ingin dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat. Hukum untuk kesejahteraan, hukum untuk pembangunan,” ujar Jokowi.

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah harus menyelesaikan sejumlah persoalan di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan. “Ini karena regulasi kita yang telalu banyak,” katanya.

Jokowi juga menyatakan agar Mahfud secara intensif melakukan deteksi dini dengan cara membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Non Government Organisation (NGO), dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Perintah Jokowi itu justru bisa blunder jika yang diajak bicara nantinya salah sasaran dan tidak representatif. Kalau yang diajak bicara cuma sosok-sosok  SP yang selama ini sering diundang istana, hal itu jelas tidak akan efektif dan justru menimbulkan eskalasi aksi SP.

Peran Mahfud sebagai ‘bolduser’ akan terakselerasi dalam penyusunan Omnibus Law. Yang merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).

Sesuai dengan ambisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin yang mengajak DPR untuk segera menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Serikat pekerja perlu menata strategi dan arah perjuangan yang baru. Karena akan muncul kerisauan lagi dikalangan pekerja jika yang digambarkan sebagai Omnibus Law itu ternyata identik dengan draft revisi UU Ketenagakerjaan yang selama ini telah beredar. Dimana draft tersebut merupakan kehendak sepihak para pengusaha.

Prioritas pemerintahan Jokowi tentang Omnibus Law merupakan jawaban yang selama ini masih remang-remang terkait rencana pemerintah yang akan merevisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana rencana itu telah menuai penolakan dari mayoritas serikat pekerja di Indonesia. Pasalnya kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia masih memprihatinkan.

Semua pihak yang meminta revisi maupun yang menolak pasti mempunyai alasan yang argumentatif dan rasional, masing-masing tentu saja akan mempertahankan argumennya. Kedua argumentasi tersebut belum pernah bertemu dalam satu forum, malahan akhirnya berujung unjuk rasa besar-besaran seperti yang pernah terjadi pada tahun 2006.

Apakah peristiwa buruk masa lalu akan terulang lagi, apakah tidak ada terobosan dalam mencari solusi dari permasalahan yang selalu berulang, mengapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, berapa biaya dan sumber daya yang terkuras hanya untuk peristiwa yang sama dan berulang-ulang tersebut, pengusaha kehilangan jam kerja, puluhan ribu sampai dengan jutaan pekerja mengeluarkan biaya untuk unjuk-rasa, apakah memang harus begitu. Apakah mesti dengan cara unjuk kekuatan, kita ini bangsa beradab, negara hukum, menjunjung tinggi falsafah sila ke-4 Pancasila yaitu musyawarah.

Padahal kita mempunyai Lembaga Kerja SamaTripartit (LKS Tripartit) yang anggotanya adalah seluruh pemangku kepentingan di wilayah dunia usaha dan dunia ketenagakerjaan/perburuhan, dan lembaga ini diketuai langsung oleh Menteri sebagaimana dalam PP Nomor 5 Tahun 2005.

Jangan sampai pembuatan Omnibus Law justru menipiskan semangat bangsa ini memaknai Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. (AM).*

 

Mahfud MD Tolak Revisi UU 13 2003

Related Post

Leave a reply