Penyelenggaraan Angkutan Nataru, Kemenhub Petakan Titik Krusial

212 views

Reaktor.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh stakeholder untuk berkoordinasi untuk melancarkan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kemenhub selaku leading sektor telah melakukan pengumpulan data dan menginventarisir titik-titik kritis dan krusial untuk diantisipasi guna melancarkan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru,” jelas Menhub dalam acara Pembukaan Posko Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/12)

Menhub Budi Karya mengatakan, Kemenhub telah melakukan pemetaan beberapa titik yang dianggap krusial seperti : Tol Layang Jakarta-Cikampek yang telah beroperasi pada libur natal 2019 dan tahun baru 2020 yang perlu dilakukan penjagaan karena berada di ketinggian sekitar 15 meter, Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang rawan kecelakaan, Angkutan Penyeberangan Merak – Bakauheni yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang karena beroperasinya tol lintas Sumatera, dan angkutan laut di wilayah Timur yang diprediksi terjadi lonjakan penumpang kapal.

“Kami telah bersinergi dengan TNI dan Polri pada Rapat koordinasi Nataru yang dipimpin Menkopolhukam bahwa selama ini koordinasi dilakukan dengan sangat baik untuk membantu tidak hanya untuk kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjamin keamanannya,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan berdasarkan prediksi akan terjadi lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak-Bakauheni karena pengoperasian tol lintas Sumatera.

“Kami menekankan agar PT ASDP menyiapkan sistem IT yang baik, membuat gate yang lebih banyak, dan menyiapkan lapangan parkir yang besar,”kata Menhub.

Kemudian terkait antisipasi lonjakan penumpang kapal di wilayah timur Indonesia. Menhub mengungkapkan telah mengalokasikan 40 kapal untuk membantu melayani wilayah Indonesia Timur dan beberapa diantaranya adalah bantuan kapal dari TNI.

“Untuk sektor laut terutama di wilayah Timur Indonesia agar penumpang kapal dapat terlayani dengan baik, namun di satu sisi keselamatan tetap terjamin. Karena kami tidak memperbolehkan kapal mengalami over kapasitas, ”lanjut Menhub.

Selain itu, Menhub juga menyoroti keselamatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, Selayar dimana pernah terjadi muasibah kecelakaan kapal.

“Kami melakukan evaluasi misalnya dengan memastikan tidak ada lagi penumpang kapal yang naik di atap (hal ini guna menjaga kestabilan kapal). Walaupun wewenang pengawasan ada di tingkat daerah, namun kami akan menempatkan personel khusus untuk mengawasi. Kami juga meminta agar penumpang tidak memaksakan berangkat jika melihat kapal sudah penuh,” ungkapnya.

Selain itu, yang menjadi perhatian Menhub adalah terkait kelaikan bus-bus Pariwisata. Menurut Menhub, pengawasan bus-bus pariwisata tidak mudah dilakukan karena memiliki banyak pool yang tersebar. Untuk itu, Menhub telah berkoordinasi dengan Polri bersama Dinas Perhubungan di daerah agar dilakukan random check terhadap bus-bus pariwisata yang tidak laik, atau belum dilakukan ramp check, untuk kemudian dilakukan law enforcement dan penertiban. Menhub juga meminta untuk disiapkan subsitusi dengan beberapa bus di tempat-tempat tertentu.

“Kami minta pemilik bus pariwisata melakukan self ramp check atau pengecekan mandiri, misalnya mengecek kondisi ban, mesin, dan hal penting lainnya. Kami minta masyarakat juga agar memilih bus pariwisata yang telah berstiker rampcheck di bagian depan bus. Ini dilakukan untuk menjaga aspek keselamatan,” ungkap Menhub.

Menhub juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan keluar kota dengan motor dan beralih menggunakan bus atau kereta api. “Kami juga terus berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan imbauan dan pelarangan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan sepeda motor karena sangat rentan mengalami kecelakaan dan 70% angka kecelakan merupakan kecelakaan motor,” tambah Menhub.

Sebagai upaya untuk menurunkan jumlah sepeda motor, Kemenhub telah menggelar program Mudik Gratis sebanyak 55 bus bagi 2.475 penumpang dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, Menhub juga mengatakan bahwa angka penjualan tiket kereta api baru mencapai 57%, jadi masyarakat bisa memanfaatkan angkutan massal yang masih tersisa.

Terkait keamanan pada masa penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru, telah dilakukan penambahan personil keamanan pada fasilitas sarana dan prasarana transportasi seperti terminal, bandara, pelabuhan, dan stasiun KA.

Teleconference

Pada jumpa pers tersebut, Menhub Budi juga melakukan tele-confence terkait kesiapan sarana prasarana transportasi menghadapi penyelenggaraan Nataru yaitu Bandara Kualanamu, Sumatera Utara; KSOP Khusus Batam; Bandara Sultan Aji Mahummad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; dan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

Hasil tele-conference yang mengemuka antara lain dengan petugas di Bandara Kualanamu dan KSOP Khusus Batam. Menhub Budi menekankan agar petugas AVSEC Bandara Kualanamu melakukan pemeriksaan penumpang secara detail sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba melalui Bandara. Selain itu dirinya mengatakan agar petugas di Bandara ikut mengontrol harga tiket pesawat pada lokasi.

“Petugas AVSEC di Kualanamu agar menyiapkan SOP terkait peredaran narkoba melalui Bandara. Selain itu, Garuda sudah menjanjikan untuk menurunkan harga tiket di hari – hari tertentu. Agar (petugas) ikut mengecek,”tutup Menhub Budi.

Untuk pelabuhan penyeberangan di Batam, petugas melaporkan telah disiapsiagakan sebanyak 90 armada di pelabuhan penyeberangan seperti Batu Ampar, Harbour Bay, Batam Center, Sekupang, Nongsa Point Bahari, Waterfront Marina City. Menhub menekankan agar perusahaan pemilik kapal dan BUMN untuk memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Untuk menjaga Sinergitas dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder terkait, pada tahun ini Kemenhub mengeluarkan tagline “Nataru Asyik, Lancar, dan Selamat” yang menjadi target atau hal yang diharapkan bersama dari penyelenggaraan Angkutan Nataru.

Kebijakan umum Kementerian Perhubungan dalam selama Natartu yakni :

Untuk sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) :

1. Menetapkan 1 (satu) komando pada setiap sektor operasional, untuk menghindari perbedaan pandangan dan penetapan pengambilan keputusan;
2. Penyediaan tug-boat guna antisipasi cuaca buruk dan lain-lain;
3. Percepatan waktu bongkar/muat dengan pengawasan yang ketat;
4. Mengoptimalkan kedatangan/keberangkatan dan kecepatan kapal supaya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Manajemen operasional lalu lintas dan pengendalian kecelakaan lalu lintas;
6. Menyiapkan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan secara optimal, sesuai dengan prediksi demand;
7. Sarana yang beroperasi pada lintasan penyeberangan harus memenuhi standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan;
8. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang Over Dimension Over Load (ODOL) untuk mengantisipasi terhambatnya Pelaksanaan Angkutan Nataru.

Pengaturan Waktu Operasional Angkutan Barang selama Nataru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang selama masa Angkutan Nataru 2019. Demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas maka pada periode 20-21 Desember, 25 Desember, dan 31 Desember-1 Januari 2020 diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang.

“Obyek pembatasan operasional angkutan barang ini yaitu mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan. Pembatasan akan dilakukan di 6 ruas jalan tol dan 13 ruas jalan nasional,” ungkap Dirjen Budi.

Pembatasan operasional angkutan barang pada Periode Natal Tahun 2019 mulai 20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB. Pada hari Natal 25 Desember 2019 berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Sementara Periode Tahun Baru 2020 berlaku mulai 31 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pukul 24.00 WIB.

Pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta bahan makanan pokok. (TS).*

Angkutan Nataru kemenhub

Related Post

Leave a reply