Pengusaha Setuju Aturan Upah Buruh Dirombak

86 views

Gaji DPR

Reaktor.co.id, Jakarta — Kalangan pengusaha menyatakan setuju aturan upah buruh/pekerja dirombak. Aturan mengenai kenaikan upah, baik yang diatur dalam UU 13/2003 dan PP 78/2015, dinilai perlu direvisi sebab sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, perombakan aturan upah minimum terkait masalah daya saing.

“Apindo bersama asosiasi lain sedang mencari solusi perubahan (aturan penetapan upah) di tengah kondisi saat ini terutama untuk masalah daya saing,” kata Adhi.

Namun, Adhi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan poin mana yang diusulkan untuk diubah. Adhi menambahkan, kalangan pengusaha juga mempertimbangkan kepentingan buruh.

“Kita juga mengerti buruh punya kepentingan yang perlu dilindungi,” katanya.

Ia memandang, kenaikan upah harus diimbangi peningkatan produktivitas. Menurutnya, kalangan pengusaha akan membahas lebih lanjut rencana revisi aturan pengupahan saat terbentuknya kabinet baru Presiden Joko Widodo.

“Saya kira setelah pemerintahan baru, kabinet baru kita akan membahas angka. Secara prinsip kita sepakat ada perubahan namun untuk hal teknis belum mengerucut. Artinya kita menyesuaikan kondisi global. Kalau perusahaan tidak berdaya saing, ancamannya perusahaan itu akan tutup,” kata Adhi.

Selama ini kalangan buruh meminta pemerinta merevisi PP 78/2015. Pasalnya, aturan ini berbeda dibanding aturan sebelumnya yang melibatkan burub dalam besaran kenaikan upah melalui dewan pengupahan.

Dalam PP 78/2015, penetapan upah setiap tahun didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan upah buruh tahun depan masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Artinya, kenaikan upah dihitung berdasarkan gaji minimum berjalan, dikalikan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan.

Kutipan Isi PP 78/2015 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015.

Dalam PP itu disebutkan, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Kebijakan pengupahan itu meliputi:

a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. Upah untuk pembayaran pesangon;
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Upah sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen:
a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pendapatan non upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya keagamaan. Selain tunjangan hari raya keagamaan, pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa: a. bonus; b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau c. uang servis pada usaha tertentu.

PP ini menegaskan, bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. (rml/cnbc/dtc/ant).*

 

Gaji UMK UMP upah upah minimum

Related Post

Leave a reply