Pengesahan RUU Pemasyarakatan Akhirnya Ditunda

96 views

Suasana rapat paripurna DPR RI (ilustrasi)

Reaktor.co.id – Menyusul derasnya kritik dan penolakan terhadap sejumlah pasal kontroversial yang tertuang di dalamnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU Pemasyarakatan) akhirnya batal disahkan rapat paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Selasa (24 September 2019).

Sebelum pengambilan keputusan, dilangsung forum lobi yang melibatkan unsur pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi di DPR RI, pimpinan Komisi III DPR RI, dan unsur pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Menkumham, Yasonna Laoly, menandatangani draft kesepakatan RUU Pemasyarakatan dengan perwakilan fraksi-fraksi saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa forum itu terdiri atas. Setelah lobi selesai, dia bertanya kepada peserta rapat.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan sepakat untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan. Namun, dalam rapat tidak dijelaskan sampai kapan penundaan pengesahan itu.

Dari Menkumham Yasonna Laoly diperoleh konfirmasi bahwa Pemerintah menghendaki RUU Pemasyarakatan itu dibahas kembali oleh DPR RI dan Pemerintah periode 2019—2024.

“Kita berharap di-carry over (dilimpahkan pada DPR-Pemerintah periode 2019—2024, red.) biar kita selesaikan. Paling tidak kita jelaskan ke publik,” ungkap Yasonna.

Sejatinya, kabar penundaan pengesahan RUU Pemsyarakatan sudah tercium usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertanahan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23 September 2019).

Presiden Jokowi bersama pimpinan DPR, Ketua Fraksi DPR, dan pimpinan Komisi III DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23 September 2019).

“Sikap pemerintah sangat memperhatikan suara masyarakat. Untuk itu, tadi dalam konsultasi, ada kemungkinan pengesahan RUU akan masuk dalam periode (DPR) berikutnya, carry over (periode 2019-2024),” ucap kepala Kantor Staf Presidenan (KSP), Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

“Ya namanya konsultasi pasti ada yang perlu didiskusikan dan seterusnya. Ada pandangan yang perlu didengarkan dari kedua belah pihak,” lanjut Moeldoko.

Sebagai informasi, beberapa pihak memandang sejumlah pasal di RUU Pemasyarakatan kontroversial antara lain ketentuan tentang hak narapidana (Napi) mendapatkan cuti rekreasional dan menghilangkan ketentuan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan rekomendasi kepada Napi korupsi terkait pengajuan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.

Pengertian Narapidana yang tertuang di UU 12/1995 mencakup semua termasuk koruptor, terpidana terorisme, kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan teroganisasi berhak mendapat remisi hingga bebas bersyarat. (AF)*

menkumham rapat paripurna reaktor RUU Pemasyarakatan

Related Post

Leave a reply