Pengamat: Menaker Hanif Dhakiri Tak Mampu Lindungi Buruh

67 views

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dinilai tidak mampu melindungi buruh/pekerja. Karenanya, Hanif diprediksi akan diganti pada pemerintahan baru Presiden Jokowi.

Menaker Hanif Dhakiri

Reaktor.co.id, Jakarta — Kinerja Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri dinilai tidak mampu melindungi buruh. Padahal, seharusnya Menaker bisa mengeluarkan peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial, berkaitan dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh.

Penilaian itu dikemukakan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad.

“Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh kasus semisal soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di perusahaan Krakatau Steel,” katanya dilansir Jawa Pos, Selasa (8/10/2019)

Menurut Yasin, Hanif seharusnya mampu membuat peraturan yang bisa melindungi para pekerja. Hanif dinilainya tidak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan.

“Beberapa kasus yang parsial banyak sekali. Ada 4.000 buruh yang di-PHK masal, mereka datang ke Menaker, tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja enggak bisa,” ucapnya.

Menurut Yasin, menteri yang memiliki kans besar dipertahankan Jokowi di pemerintahan periode keduanya adalah menteri-menteri yang berprestasi.

Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional punya peluang lebih besar dilantik lagi. Pasalnya, menurut Yasin, menteri-menteri dari kalangan profesional lebih tampak kinerjanya.

Yasin mencontohkan, sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki kinerja bagus. Meskipun ada kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang.

Namun, hal itu tak lain demi menjaga sumber daya laut. Apalagi berdasarkan studi yang pernah dilakukan, penggunaan cantrang terbukti merusak sumber daya laut dan ekosistem karang.

Selain itu, Yasin mengungkapkan prestasi Susi adalah melawan illegal fishing. Bahkan, menteri nyenterik itu tidak segan-segan melakukan penenggelaman kapal.

“Dalam konteks penenggelaman Ibu Susi paling tinggi. Prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan illegal fishing patut diapresiasi,” ujar Yasin.

Selain Susi, menteri lain yang berpeluang dipertahankan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meski kebijakan-kebijakannya tidak ada yang revolusioner, namun terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara.

“Kunci keuangan negara itu ada di Ibu Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal. Membuka lebar-lebar akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental, tapi di politik Sri Mulyani berpotensi di Pilpres 2024,” katanya.

Sosok Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dinilai pantas untuk dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Menurut Yasin, meski awalnya banyak yang meragukan, namun prestasi Retno telah membuktikan kelihaiannya berkomunikasi dengan negara-negara lain.

“Pada awal-awal penunjukan Ibu Retno diragukan kemampuannya, termasuk komunikasinya dengan beberapa negara lain banyak diragukan. Tapi belakangan dia bisa menunjukkan seperti masuknya Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” imbuhnya.

Namun demikian, Retno masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti persoalan hukum yang banyak menjerat Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Yasin menilai, sejumlah menteri dari kalangan partai politik paling terancam tidak dipertahankan. Menurutnya, mayoritas dari mereka jarang berprestasi dan tidak memiliki terobosan baru.

Ia mencontohkan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang menjabat Menteri Perindustrian.

“Saya kira belum ada yang berpretasi. Seperti Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak bisa mendatangkan investasi di bidang industri. Stimulan-stimulannya tidak ada. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian,” jelasnya.

“Apalagi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap Enggartiasto Lukita lebih besar,” imbuhnya.*

 

Kabinet Menaker Menteri

Related Post

Leave a reply