Pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur Tuai Kritik

127 views
Desain Ibu Kota RI di Kalimantan

Desain Ibu Kota RI di Kalimantan.*

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Keseriuan rencana pemindahan ibu kota disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat 16 Agustus 2019.

Menurut Presiden, relokasi ibu kota negara ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta demi visi “Indonesia Maju”.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia itu diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya, Kamis (22/8/2019).

Disebutkan, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 3 ribu hektar untuk pembangunan tahap pertama. Luas keseluruhan 200-300 ribu Ha.

Sofyan menyatakan, lahan sekitar 3 ribu hektar akan dikunci lalu akan langsung membangun kantor presiden

“Begitu diputuskan di mana lokasinya akan kita kunci, mungkin tiga ribu hektar core (inti). Pertama ya tentu (bangun) Kantor Presiden, Kantor Menteri, DPR,” katanya.

Singkirkan Kalteng

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, calon ibu kota negara harus berada di tengah-tengah. Lokasinya di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Kita cari lokasi di tengah, memang di air, di Selat Makassar. Antara Kalimantan dan Sulawesi nah kita harus mikir Kalimantan Timur atau Sulawesi Barat,” katanya, Selasa (20/8/2019).

Terpilihnya Kaltim menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia menyingkirkan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang paling santer disebut akan menggantikan Jakarta menjadi ibu kota negara. Nama Kalteng bahkan sudah disebut sejak lama, mulai dari presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalteng itu kerap disebut oleh menteri-menteri Soekarno.

Menurut dosen Jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya, Wijanarka Arka, Bung Karno mempunyai rencana besar terkait Palangka Raya.

Penulis buku Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya itu memaparkan, Presiden Soekarno merancang dari awal tata kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang diresmikannya pada 1957.

Dengan kondisi Kota Palangka Raya yang sangat luas, Sukarno merancang tata kota tersebut mulai dari poros tiang pancang dan bundaran besar di depan Istana Gubernur.

Wijanarka meyakini, ada alasan tersendiri kenapa pembangunan pertama Kota Palangka Raya bukan dilakukan dengan peletakan batu pertama, melainkan pemancangan tiang. Hal ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal suku Dayak yang membangun rumah harus ditancapkan tiang terlebih dulu.

Selain itu, Sukarno juga menginginkan tiang tersebut menjadi analogi pembangunan yang modern, sesuai dengan konsep pembangunan kota di Washington DC dan negara-negara besar lainnya.

Washington DC merupakan ibu kota Amerika Serikat setelah New York City. AS memindahkan pusat pemerintahannya ke DC untuk memisahkan antara pusat bisnis dan pemerintahan.

Kalimantan Dinilai Paling Aman

Berdasarkan peta bencana, menurut Bambang Brodjonegoro, Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling aman dilalui jalur bencana.

“Coba lihat peta Pulau Jawa banyakan merahnya, Sulawesi ketutupan merah, Maluku, Papua semua merah, yang hijau cuma di Kalimantan. Akhirnya kita memutuskan dari peta strategis adalah Kalimantan, karena risiko gempa kecil yang ada bencana asap kebakaran hutan, itu pun hanya beberapa area lahan gambut,” jelasnya.

Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kaltim punya delapan keunggulan untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

Pertama, Kaltim dekat dengan dua bandar udara (bandara) besar di Balikpapan yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan bandara besar di Samarinda yaitu Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Kedua, Kaltim dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sepanjang 99,35 kilometer (km).

Ketiga, Kaltim dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Kelima, Kaltim memiliki struktur demografi heterogen. Maksudnya, sebagian besar penduduk Kaltim merupakan pendatang, sehingga dapat lebih mudah menerima hal-hal baru atau juga bertemu dengan pendatang-pendatang baru lainnya. Perlu diketahui, dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim maka sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta juga turut pindah ke Kaltim.

Keenam, lokasi delineasi Kaltim dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. Keunggulan tersebut membuat Kaltim bebas dari bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.

Ketujuh, letak Kaltim tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

Terakhir, Kaltim memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi, keunggulan ini menjadi bekal pemerintah untuk mempermudah pengadaan lahan ibu kota baru.

Meski begitu, Kaltim memiliki dua kelemahan. Pertama, Kaltim masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kedua, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim masih rendah.

Menuai Kritik

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan menuai kritik dari berbagai pihak. Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menyataan pesimistis dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Pemindahan tidak masuk diakal. Duit tidak ada (ibu kota) mau dipindahkan,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan pemerintah boleh saja mempunyai rencana memindahkan ibu kota ke wilayah manapun. Namun, ia ragu langkah tersebut tidak akan terealisasi karena tidak didukung rakyat. “Kalau gagasan yang jumpalitan biasanya kagak bakal jalan.”

Menurut Ridwan, rencana pemindahan ibu kota telah ada sejak lama. Namun, hingga sekarang rencana itu belum terealisasi. “Tidak mudah. Dan tidak akan pindah-pindah saya rasa. Saya sih silahkan saja mau pindah ke mana,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prof. Emil Salim.

Guru Besar Universitas Indonesia yang dikenal sebagai ahli ekonomi ini mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Melalui akun Twitter pribadinya, @emilsalim2010, Sabtu (17/8/2019), ia menulis, “Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibukota Negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dgn biaya Rp.466 trilliun ? Bagaimana nasib gedung2 DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia dll. ?” tulisnya di cuitan pertama.

“Bila urusan bisnis-keuangan tetap di Jakarta dan dipisahkan dari urusan Pemerintah yg pindah ke Kalimantan, bukankah biaya bangun bisnis di Indonesia semakin mahal ketika perlu wara-wiri mengurus izin2 Depdagri, Dephub, Dephukum di Kalimantan?” lanjutnya.

“Jika dari 237,6 juta penduduk (sensus 2010) mayoritas penduduk sebanyak 136,4 juta jiwa (57,4%) bermukim di Jawa, kelirukah pola pembangunan jadi “Jawa-centris” karena memenuhi kebutuhan hidup mayoritas ini? Bijakkah ini jadi alasan pindah ibukota dari Jawa?”

Emil Salim juga meminta Presiden Jokowi memperhitungkan penggunaan alternatif dari anggaran pemindahan ibu kota baru yang akan memakan anggaran sekitar Rp466 triliun.

Ia mengingatkan, anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota juga bisa digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Salah satunya, pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, rencana pemindahan ibu kota nyaris tidak masuk akal.

“Itu tidak masuk akal. Menurut saya, jangan pindahkan ibu kota, tapi pindahkan lokasi kantor pemerintah saja,” ujar Fahri.

Argumentasi Fahri Hamzah itu didasari beberapa pertimbangan. Selain buang-buang anggaran, ujar Fahri, DPR harus mengubah banyak undang-undang terkait rencana pemindahan ibu kota ini. “Ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini. Panjang ceritanya,” ujar Fahri.

Fahri juga menuturkan, sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota karena terlalu banyak sejarah Jakarta yang dulu didesain oleh presiden pertama Soekarno. Dia berharap pemerintah memahami muasal bagaimana tanah Betawi ini menjadi ibu kota.

“Jakarta sebagai ibu kota itu sudah jadi puisi, sudah jadi lagu, sudah jadi novel, sudah jadi macam-macam, enggak bisa dihilangkan,” ujarnya. (detik.com/tempo.co/liputan6.com).*

Ibu Kota Kalimantan Timur

Related Post

Leave a reply