Pemerintah Ngebut Bikin RUU Cipta Lapangan Kerja, Gekanas Pasang Kuda-kuda

172 views

Pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam gugus tugas Omnibus Law menyatakan bahwa masalah upah menjadi masalah yang alot dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja. Organsiasi pekerja tidak tinggal diam, mereka pasang kuda-kuda antisiapsi berbagai aspek yang bisa merugikan kaum pekerja.

Reaktor.co.id- Jangan sampai Omnibus Law menjadi buldoser yang bisa mendegradasi kepentingan dan kesejahteraan buruh. Demikian asumsi yang berkembang dikalangan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan forum bersama federasi serikat pekerja/buruh, LSM, dan pakar ketenagakerjaan.

Untuk itu  presidium dan aktivis Gekanas akan mengadakan pertemuan pada 19 Desember 2019 yang membahas tentang Omnibus Law bidang Cipta Lapangan Kerja terkait dengan implikasinya terhadap nasib dan kesejahteraan kaum pekerja.

“Jangan sampai serikat pekerja/buruh kecolongan dan tertinggal kereta, sehingga RUU Cipta Lapangan Kerja menjelma menjadi monster bagi pekerja”, ujar presidium Gekanas, Arif Minardi.

Ironisnya Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah justru anteng-anteng saja terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Padahal hal ini sangat terkait dengan portofolionya dan bisa menyebabkan gejolak yang sangat luas.

Ida Fauziyah menyatakan dengan entengnya bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan masuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja alias direvisi secara otomatis. Pasal dari UU 13 Tahun 2003 yang direvisi antara lain yang berkaitan dengan upah dan pesangon.

Gekanas merasa khawatir karena Omnibus Law hanya covernya saja, sementara isinya adalah pasal-pasal yang memberikan berbagai insentif, keuntungan dan kemudahan bagi pengusaha terkait ketenagakerjaan.

Setelah langkah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan No.13/2003 kandas, nampaknya pihak pengusaha dan pemerintah menempuh jalan berputar untuk menggolkan kepentingannya terkait degradasi aturan ketenagakerjaan yang selama ini mereka anggap menjadi beban.

Ketentuana tentang zonasi industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) naga-naganya akan menjadi alat untuk mengatur upah, jam kerja, outsourcing, status karyawan, pesangon dan tenaga kerja asing sesuai dengan kemauan dan kepntingan pengusaha dan investor yang selama ini merasa terbebani dengan UU Nomor 13/2003.

Kekhawatiran Gekanas sangat logis, karena ketua dana anggota task force omnibus law didominasi oleh para pengusaha. Bahkan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani telah ditunjuk langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartato sebagai Ketua Task Force Omnibus Law Lapangan Kerja.

Airlangga Hartarto

Rampung Januari 2020

Dalam konferensi pers (13/12/2019), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan faktor yang menjadi hambatan mengapa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Lapangan Kerja.

Airlangga mengatakan hal diatas terhambat pada pembahasan di aspek lapangan pekerjaan. Di dalamnya terkait definisi jam kerja, prinsip easy hiring dan flexibel hour, upah, dan pesangon.

Menurutnya, berkas RUU Cipta lapangan Kerja dipastikan  rampung Januari 2020.
Dengan hal diatas, maka  pemerintah mengamendemen 82 Undang-undang dan 1.194 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Kita kan mesti ada surat dari Presiden. Kan ada mekanisme di DPR dan harus ada konsultasi publik, kesepakatan dua pihak,” jelas Airlangga.

Omnibus law perpajakan itu mencakup Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas. Substansi perpajakan dan kebijakan fiskal yang terdapat di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan masuk ke dalam Omnibus Law Perpajakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih memfinalisasi draf penyederhanaan aturan undang-undang dalam skema omnibus law. Salah satunya omnibus law soal cipta lapangan kerja.

Sri Muyani mengatakan tak hanya berisi soal tenaga kerja, tapi ada 11 masalah yang saling terkait untuk disederhanakan. Ia mencontohkan akan ada soal zona ekonomi, riset dan pengembangan dan lainnya yang nantinya akan dalam satu sistem.

Dalam Kesempatan terpisah, dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman sempat menyatakan bahwa persoalan upah khususnya sistem pengupahan yang berbasis produktivitas masuk dalam omnibus law.

Hal ini akan menjadi usulan dari pengusaha soal pengganti sistem pengupahan yang ada saat ini berbasis upah minimum.Namun, pengusaha melalui Apindo meminta tidak dibahas dulu ke publik soal sistem pengupahan berbasis produktivitas tersebut.

Rosan Roeslani

Task Force

Dikutip CNBC Indonesia, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan dirinya akan mengajak para pengusaha yang lainnya untuk bisa memberikan masukan untuk omnibus law.

“Akan panggil pelaku-pelaku industrinya juga asosiasi. Kita sosialisasikan dulu. Kemudian juga baru minta beri masukan mereka semua. Sebelum ini (omnibus law) diberikan kepada DPR,” tutur Rosan.

Menurutnya, sosialisasi tidak hanya di Jakarta, tetapi akan dilakukan sosialisasi ke seluruh jaringan Kadin yang ada di seluruh tanah air.

Kendati gugus tugas baru dibentuk, tidak lantas kemudian rancangan undang-undang (RUU) Omnibus law UMKM dan Lapangan Cipta Kerja ini dirancang dari awal. Tugas Rosan dan pengusaha yang lainnya hanyas untuk memberikan masukan dan melengkapi apa yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Secara prosentase, kata Rosan RUU Omnibus law UMKM dan Lapangan Cipta Kerja sudah terancang dengan cukup matang.

“Iya, udah berjalan cukup besar lah ya. Nanti kami akan go detail selama sebulan ini,” tuturnya.

Diharapkan pada Januari rancangan undang-undang omnibus law UMKM dan Lapangan Cipta Kerja ini akan selesai dan bisa langsung diserahkan kepada Badan Legislasi DPR. “Iya dibawa ke DPR dan keinginannya April bisa selesai,” ungkapnya. (TS).*

 Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibagi dalam 11 klaster :

1. Perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan ekonomi khusus

 

Gekanas RUU Cipta Lapangan Kerja

Related Post

Leave a reply