Pemerintah Mesti Serius Atasi Krisis PT INTI

95 views

Salah satu industri strategis yang merupakan wahana industrialisasi bangsa yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) kini dalam kondisi megap-megap. Serikat pekerja industri telekomunikasi itu melakukan aksi unjuk rasa karena beberapa hak mereka belum dibayarkan akibat perusahaan mengalami krisis keuangan.

Unjuk rasa SEJATI terkait krisis PT INTI ( foto Republika )

Reaktor.co.id – Surat yang dikirimkan Serikat Pekerja PT INTI (SEJATI) kepada Pemimpin Umum Reaktor.co.id menunjukkan bahwa kondisi BUMN itu kini dalam kondisi yang menyedihkan. Krisis PT INTI sudah sedemikian kronis selama lima tahun terakhir.

Ketua SEJATI, Ahmad Ridwan Alfaruq, menyatakan selain masalah gaji yang belum terbayarkan karyawan juga menuntut pembayaran fasilitas kesehatan, tunjangan, dan pesangon.

Kondisi PT INTI saat ini merupakan paradoks bangsa yang sangat memilukan.Sungguh ironis pada era ekonomi digital dan datangnya Industri 4.0, mestinya peran BUMN industri strategis ini sangat penting karena portofolio usahanya sangat relevan.

Tetapi mengapa kondisi BUMN ini justru dibiarkan terpuruk tanpa solusi yang pasti. Sementara industri telekomunikasi dari luar negeri begitu leluasa mengeruk keuntungan lewat berbagai megaproyek infrastruktur, seperti telekomunikasi, transportasi, hingga infrastruktur pendidikan. Bahkan banjir impor peralatan elektronika semakin menenggelamkan PT INTI.

Unjuk rasa Serikat Pekerja PT INTI ( foto istimewa )

Aksi unjuk rasa ratusan anggota SEJATI di halaman perusahaan (29/8) menuntut agar manajemen segera membayarkan gaji seluruh karyawan yang kini berjumlah 450 orang, yang masih ditunggak sejak Juli 2019. Direktur Keuangan PT INTI Tri Hartono Rianto, berjanji pihak manajemen akan segera memenuhi tuntutan karyawan.
Selain gaji karyawan, pesangon atau Imbalan Paska Kerja (IPK) para pensiunan PT INTI yang terhitung telah pensiun sejak 2018 pun belum dibayarkan.

Ahmad Ridwan menyebutkan dalam orasinya bahwa hal ini disebabkan oleh goyahnya kondisi keuangan perusahan yang mulai dirasakan para karyawan sejak lima tahun belakangan.

Dalam satu tahun terakhir, dia mengatakan, kondisi tersebut semakin berdampak pada kesejahteraan para karyawan. Beberapa hak karyawan dan para pensiunan belum sempat terbayarkan.

“Hak-hak karyawan banyak yang belum terbayarkan, seperti gaji Juli dan Agustus 2019, pembayaran fasilitas kesehatan, pembayaran uang pendidikan 2019, uang seragam 2018 dan 2019, uang rapel 2018, uang cuti 2018, dan pembayaran pesangon kepada seluruh karyawan yang sudah pensiun dari tahun 2018,” paparnya.

Kesalahan Strategi Industri

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin, Arif Minardi menyatakan keprihatinannya. Serta menuntut pemerintah mesti serius mengatasi masalah yang membelit PT INTI.

Sejak 18 tahun lalu , Arif memiliki hubungan erat dan bekerja sama dengan pengurus SEJATI. “Selama lima tahun terakhir telah terjadi kesalahan strategi nasional terkait pengembangan klaster industri elektronika nasional.

Kondisinya diperparah dengan ketergantungan impor elektronika yang luar biasa sehingga menenggelamkan industri nasional,” ujar Arif.

Arif Minardi

Dia juga menekankan bahwa banjir impor elektronika, terutama dari Cina serta dominasi proyek infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan oleh perusahaan asing semakin mengubur eksistensi PT INTI dan industri elektronika swasta nasional lainnya.

Arif menyayangkan Menteri BUMN selama ini kurang peduli dengan nasib PT INTI. “Ada kabar santer bahwa BUMN industri strategis yang oleng alias sedang sakit akan digabung dalam satu wadah, yakni dikumpulkan di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Ini jelas bukti kurang seriusnya Kementerian BUMN dalam membina dan mencari solusi PT INTI,” ujar Arif.

Ketum FSP LEM SPSI itu juga mempertanyakaan komitmen Kementerian Perindustrian yang katanya akan serius menumbuhkan klaster industri elektronika dan telekomunikasi.

“ Publik menagih konsistensi Menteri Perindustrian yang katanya dulu mewajibkan seluruh importir ponsel untuk membangun pabrik atau fasilitas produksi di Indonesia,” tegas Arif.

Bahkan pemerintah pernah berkoar jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka ijin importir terdaftar (IT) akan dicabut. Kewajiban diatas penting mengingat nilai impor ponsel mencapai Rp 51 triliun per tahun, dengan memasok 91 % barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Ironisnya, besarnya pangsa pasar ponsel di Indonesia ternyata pabriknya dibangun di negara lain. Selain itu kondisi industri elektronika nasional kini dalam kondisi stagnan bahkan beberapa diantaranya hidup segan mati tak mau.

Adopsi Nilai dan Transformasi Cisco

Visi Kabinet Kerja untuk mengembangkan klaster industri elektronika masih gagal. Kabinet mendatang sebaiknya terfokus kepada transformasi untuk industri yang pada saat ini sebagian besar produknya sekedar merakit atau assembling.

Kemudian bagi industri yang sudah bersifat semi manufaktur, karena sebagian komponennya masih impor perlu diberi insentif sehinga bisa meningkatkan jumlah komponen lokalnya. Hal itu seperti poduk kulkas, dimana komponen utama seperti kompresor hingga kini masih diimpor.

Selama ini kluster industri elektronika di dalam negeri kurang didukung secara totalitas oleh pemerintah. Beberapa klaster industri elektronika, seperti di kota Bandung dan sekitarnya telah mati suri. Padahal klaster tersebut menyimpan kebanggaan sebagai klaster industri elektronika nasional subsektor industri perangkat telekomunikasi dan subsektor industri komponen. Namun, kebanggaan itu semakin tipis karena perkembangan kluster tersebut kurang kondusif dan tidak align dengan apa yang berkembang di dunia.

Pengembangan industri elektronika nasional sebaiknya ditempuh dengan membenahi BUMN yang terkait yakni PT INTI dan PT LEN Industri. Perlu dipikirkan alternatif merger untuk dua BUMN yang berlokasi di Kota Bandung itu.  Untuk mensinergikan portofolio usaha. Dengan merger itu kedua BUMN bisa menghasilkan industri elektronika nasional yang tangguh yang mampu memproduksi komponen dasar untuk bermacam produk elektronik.

Strategi dan orientasi pengembangan klaster industri elektronika pemerintahan Jokowi-KMA sebaiknya mengadopsi nilai dan transformasi bisnis perusahaan jaringan dan telekomunikasi terkemuka di dunia yakni Cisco. Didirikan pada tahun 1984, jika ditilik usia Cisco lebih muda dibandingkan dengan usia LEN dan INTI.

Gedung Cisco (istimewa)

Namun, skala usaha dan aktivitas inovasinya sangat jauh berbeda seperti bumi dan langit. Cisco didirikan oleh para ilmuwan dan teknolog dari Universitas Stanford, kini menjadi perusahan yang mampu merubah cara dunia berkomunikasi dan berkolaborasi.

Perusahaan yang berkedudukan di Silicon Valley California itu sebetulnya praktisinya memiliki latar belakang yang mirip dengan LEN-INTI yang berlatar belakang ilmuwan dan teknolog dari LIPI dan ITB.

Kita bisa menyimak portofolio usaha Cisco yang kini terdiri dari 300 famili produk, yang merepresentasikan 23.500 produk, termasuk switch canggih dan produk jaringan kelas menengah, IP Phone, router equipment, hingga set-top box TV kabel.

Sementara itu, LEN Industri telah mengembangkan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Yakni peralatan penyiaran, jaringan infrastruktur telekomunikasi, elektronika untuk pertahanan, sistem persinyalan kereta api, sistem elektronika daya untuk kereta api listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya.

Sedangkan PT INTI fokus memberikan jasa engineering bidang informasi dan telekomunikasi.
Terjadinya dominasi vendor asing dalam industri elektronik sector telekomunikasi nasional saat ini merupakan tantangan Menteri Perindustrian yang baru. Kabinet baru sebaiknya totalitas melakukan pengembangan industri perangkat atau komponen telekomunikasi beserta produk turunannya.

Hingga kini proyek infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih sedikit kandungan lokalnya. Mestinya industri elektronik nasional setidaknya bisa menyerap 25 % total belanja operator telekomunikasi. Usaha lokalisasi komponen telekomunikasi semakin sulit oleh ketentuan sistem tender yang satu paket dalam satu proyek infrastruktur. Dalam konteks tersebut semua perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan proyek infrastruktur yang dimenangkan oleh pihak asing semua bisa di impor.

Saat ini perangkat elektronik telekomunikasi seperti BTS, switching, antena, hingga jaringan serat optik sebagian besar diimpor dari Cina. Mestinya pemerintah sekuat tenaga mempertahankan potensi dan kemampuan LEN-INTI sebagai industri elektronik bersama jaringan telekomunikasi serta operator telekomunikasi dan aplikasi.

Pentingnya visi pemerintah membentuk kota-kota seperti Bandung, Kudus, Karawang, Surabaya menjadi klaster industri elektronika nasional. Kota Bandung dan sekitarnya bisa diproyeksikan menjadi sub sektor industri perangkat telekomunikasi dan subsektor industri komponen. Kudus, Karawang, Surabaya menjadi sub sektor industri televisi, kulkas, pendingin ruangan dan home apliance lainnya. (Totoksis).*

Cisco klaster industri elektronika PT INTI

Related Post

Leave a reply