Pemerintah Janjikan Bantuan Tunai untuk 2,1 Juta Pekerja Korban PHK

233 views

Pemerintah bikin janji manis yang akan memberi bantuan tunai bagi para pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan mereka yang terkena dampak PHK.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto Istimewa)

Reaktor.co.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah menyusun berbagai program untuk menggairahkan lagi perekonomian Indonesia. Mengingat, pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32 persen.

Salah satu rencana yang mengemuka adalah pemberian santunan berupa bantuan tunai bagi para karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan mereka yang terkena dampak PHK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini tercatat ada 2,1 juta korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan diprioritaskan. Data tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan RI.

“Jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK, data updater dari Kemenaker ada 2,1 juta orang,” jelas Airlangga saat melakukan konferensi pers, Rabu (5/8/2020).

Mengenai dukungan pemerintah kepada para pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan korban PHK, kata Airlangga pihaknya saat ini masih terus melakukan proses pendataan, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Lewat BP Jamsostek

“Support ke mereka yang bekerja, sedang dimatangkan dan dimatangkan baik dari BPJS Ketenagakerjaan . Sehingga akan bisa sesuai by name by address, by rekening. Jika sudah ketemu dan program baru akan difinalkan,” tuturnya.

Sebelumnya, mengenai adanya subsidi atau santunan bagi para korban PHK diutarakan oleh Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede.

Menurut Raden pemberian subsidi gaji kepada pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta untuk membantu mereka untuk menjaga mereka dalam daya beli.

“Yang jelas kita ingin membantu saudara-saudara kita berpenghasilan rendah untuk tetap punya daya beli. Juga para pegawai yang dipotong gajinya pada saat covid-19 ini,” jelas Raden kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/8/2020).

Saat ini kata Raden, skema dan aturannya masih dalam proses pembahasan. Begitu juga dengan jumlah masyarakat yang akan mendapatkan stimulus subsidi gaji ini.

“Kita sekarang sedang bekerja untuk membuat skema dan aturannya. Data-datanya sedang disisir untuk kemudian dibuat satu program secepatnya,” jelas Raden.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8), di Jakarta.

Dalam paparan yang disampaikan secara daring, Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” ujar Airlangga.

Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.

Menko Airlangga juga menuturkan, Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga. (*)

Bantuan Tunai Korban PHK

Related Post

Leave a reply