Pemerintah Buka Kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia

180 views

Pekerja Migran

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.  Pengiriman PMI akan dilakukan secara bertahap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Ida Fauziyah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Keputusan itu resmi ditandatangani pada 29 Juli 2020.

“Kami memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk dapat bekerja kembali di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Kamis.

Kemnaker juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di kantong-kantong asal TKI, terkait persiapan penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru.

Ida menegaskan, pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia karena telah melihat kesiapan menyeluruh pihak-pihak terkait.

Penundaan pengiriman itu sendiri sebelumnya dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia terutama CPMI akibat pandemi Covid-19.

“Setelah semuanya dirasa siap, baik negara penempatan maupun di daerah tempat CPMI berasal baru kemudian kita lakukan pembukaan kembali,” kata Ida dikutip Antara.

Berdasarkan hasil rapat virtual dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri, pemerintah melihat kesiapan semua pihak termasuk negara-negara penempatan dinyatakan kondusif untuk menerima CPMI.

Namun, dia menegaskan tidak semua negara akan dibuka penempatannya untuk 88.973 CPMI yang telah terdaftar di sistem Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tidak hanya itu harus dipenuhi juga syarat-syarat jika CPMI ingin diberangkatkan.

Pengirimannya akan dilakukan secara bertahap ke negara-negara yang menyatakan siap menerima TKI. Selain itu pengiriman juga mempertimbangkan jenis pekerjaan untuk menghindari tipe yang rentan terjangkit COVID-19.

Penempatan di era adaptasi kebiasaan baru akan memprioritaskan CPMI yang sudah memiliki visa, terdaftar di sistem BP2MI dan berasal dari perusahaan penempatan yang berizin.

Proses penempatan sendiri akan menggunakan protokol kesehatan. Tapi, Menaker menegaskan CPMI tidak akan terbebani dengan biaya akibat dari penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan ke negara-negara tujuan.

Ida mengatakan izin pengiriman TKI ke luar negeri diberikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi corona. Saat ini, pemerintah setidaknya sudah membuka izin pengiriman TKI ke 14 negara.

Negara-negara tersebut yaitu Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. Total ada sekitar 88.973 TKI yang siap diberangkatkan ke 14 negara tersebut.

Di sisi lain, Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) memperingatkan pemerintah untuk tidak mengirim TKI ke luar negeri, meskipun aturan resmi telah diterbitkan Menaker.

Alasannya, aturan yang mengizinkan pengiriman TKI ke luar negeri masih digugat oleh FKPMI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 soal Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Memang, aturan itu sudah dicabut oleh Ida dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Namun, Kuasa Hukum FKPMI M Zainul Arifin menuturkan Permenaker 151 masih jadi objek sengketa di dalam gugatan yang diajukan oleh lima orang PMI, yaitu Desi Riyanti dan kawan-kawan (dkk) yang mengatasnamakan FKPMI.

“Permenaker 151 telah dicabut, namun tidak serta merta langsung bisa melakukan proses penempatan PMI, karena permenaker itu dijadikan objek sengketa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/7).

Saat ini, sambung dia, proses pengadilan atas gugatan itu masih berjalan di PTUN Jakarta. Gugatan itu didaftarkan sejak 12 Juni 2020 dengan tergugat Ida Fauziyah.

“Kami yang tergabung di dalam FKPMI belum berpikir untuk mencabut gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta,” katanya dikutip CNN Indonesia.

Menurut Zainal, saat ini proses pengadilan berjalan lancar. Bahkan, rencananya sidang lanjutan akan digelar pada 5 Agustus 2020.

“Kami ingin melihat seperti apa jawaban duplik menteri di persidangan PTUN Jakarta terkait keputusan yang dibuat sendiri dan dicabut sendiri di tengah jalan sebelum putusan PTUN,” tuturnya.

Zainal berpandangan, aturan itu seharusnya tidak bisa tiba-tiba dicabut Ida dan diganti yang baru saat masih menjadi objek sengketa di PTUN. Aturan baru bisa dicabut bila sudah ada putusan perkara dari PTUN.

“Kami akan menunggu dan jalan terus seperti apa nantinya. Yang jelas, pemerintah maupun swasta belum bisa melakukan proses penempatan PMI ke luar negeri sebelum ada penetapan PTUN Jakarta, jika tetap melakukan bisa dikatagorikan penempatan PMI ilegal dan aparat penegak hukum dapat bertindak,” jelasnya. (R1)

 

Kemnaker Pekerja Migran TKI

Related Post

Leave a reply