Pemerintah Buat ‘Omnibus Law’, SP Perlu Menata Strategi dan Arah Perjuangan

197 views

Catatan  Arif Minardi

Akan muncul kerisauan baru dikalangan pekerja jika yang digemborkan sebagai ‘Omnibus Law’ itu isinya ternyata identik dengan draft revisi UU Ketenagakerjaan yang selama ini telah beredar. Yang mana draft yang beredar tersebut isinya sangat merugikan pekerja/buruh.

Presiden Joko Widodo berpidato usai pelantikan  (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho)

Reaktor.co.id- Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019.

Pemerintahan baru mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Adapun dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

Akhir-akhir ini pemerintah tengah menyusun rancangan perubahan terhadap 72 Undang-Undang (UU) yang memiliki pasal dan ketentuan mengenai perizinan sebagai upaya memperbaiki ekosistem investasi di dalam negeri. Seluruh perubahan UU tersebut direncanakan akan tertuang dalam Omnibus Law yang kabarnya bakal terbit dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Bahkan dikalangan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) istilah Omnibus Law sudah tidak asing lagi dan merupakan kehendaknya terkait dengan pemangkasan berbagai macam perizinan yang tertuang dalam beberapa UU dan peraturan.

Menurut Audrey Obrien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).

Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

SP Perlu Menata Strategi dan Arah Perjuangan

Akan muncul kerisauan baru dikalangan pekerja jika yang digemborkan sebagai Omnibus Law itu ternyata identik dengan draft revisi UU Ketenagakerjaan yang selama ini telah beredar. Dimana draft tersebut merupakan kehendak sepihak para pengusaha.

Selama ini ada draft yang merupakan hasil dari kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 5 universitas ternama di Indonesia, yang mana draft yang beredar tersebut isinya sangat merugikan pekerja/buruh.

Lima prioritas Pemerintahan Jokowi jilid II merupakan pertanda bahwa UU terkait ketenagakerjaan akan direvisi sekaligus. Jelas sudah, yang akan direvisi bukan hanya UU Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga UU lain yang terkait.

Dengan demikian organisasi serikat pekerja/buruh perlu segera menata strategi dan arah perjuangan selanjutnya untuk mengantisipasi langkah pemerintah diatas. Karena tatanan yang akan dibongkar spektrumnya bertambah luas. Pemerintah tentunya akan “ngebut” membuat UU baru yang belum tentu sesuai dengan aspirasi dan tuntutan serikat pekerja/buruh selama ini.

Dalam pidato perdananya setelah pelantikan, Jokowi menyampaikan lima prioritas pemerintah ke depan. Salah satu prioritas adalah segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Selanjutnya pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Prioritas pemerintahan baru tentang Omnibus Law merupakan jawaban yang selama ini masih remang-remang terkait rencana pemerintah yang akan merevisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana rencana itu telah menuai penolakan dari mayoritas serikat pekerja di Indonesia. Pasalnya kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia masih memprihatinkan.

Semua pihak yang meminta revisi maupun yang menolak pasti mempunyai alasan yang argumentatif dan rasional, masing-masing tentu saja akan mempertahankan argumennya, dan kedua argumentasi tersebut belum pernah bertemu dalam satu forum, malahan akhirnya berujung unjuk-rasa besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 2006, dimana dalam peristiwa tersebut pagar Gedung DPR/MPR roboh, dan beberapa kali rencana revisi UU 13 Tahun 2003 berakhir dengan kegagalan.

Apakah pengalaman masa lalu akan terulang lagi, apakah tidak ada terobosan dalam mencari solusi dari permasalahan yang selalu berulang, mengapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, berapa biaya dan sumber daya yang terkuras hanya untuk peristiwa yang sama dan berulang-ulang tersebut, pengusaha kehilangan jam kerja, puluhan ribu sampai dengan jutaan pekerja mengeluarkan biaya untuk unjuk-rasa, apakah memang harus begitu. Apakah mesti dengan cara unjuk kekuatan, kita ini bangsa beradab, negara hukum, menjunjung tinggi falsafah sila ke-4 Pancasila yaitu musyawarah.

Padahal kita mempunyai Lembaga Kerja SamaTripartit (LKS Tripartit) yang anggotanya adalah seluruh pemangku kepentingan di wilayah dunia usaha dan dunia ketenagakerjaan/perburuhan, dan lembaga ini diketuai langsung oleh Menteri sebagaimana dalam PP Nomor 5 Tahun 2005.

Lalu apa yang menjadi masalah yang mendasar tersebut ialah kurangnya semangat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

Jangan sampai pembuatan Omnibus Law justru menipiskan semangat memaknai Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,”

Demo Buruh Istana Negara

Karangan bunga Serikat Pekerja untuk Presiden Jokowi (Gekanas)

Beda Kepentingan antara Pengusaha Dan Pekerja

Selalu ada beda kepentingan dalam kehidupan ini, setiap individu, kelompok, komunitas, bahkan negara mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini akan selalu ada dan tidak akan hilang selama dunia ini berputar.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, penjajahan, penindasan, hingga peperangan, dan dominasi individu terhadap individu, dominasi kelompok terhadap kelompok, dominasi negara terhadap negara, dan sering kita dengar istilah “Exploitation De Long Parlong”. Begitupun antara pengusaha dengan pekerja, kita dapati sejarah yang kelam dengan korban meninggal ratusan demonstran di Amerika Serikat pada demonstrasi besar-besaran buruh pada tanggal 1 – 4 Mei 1886 yang diikuti 400 ribu buruh.

Apakah kita mau set back lagi ke zaman lalu, harusnya kita dapat belajar dari kejadian-kejadian masa lalu untuk perbaikan kedepan. Budaya Bangsa Indonesia adalah musyawarah yang kemudian diejawantahkan dalam Sila ke-4 Pancasila, sudah pada tempatnya apabila ada hal-hal yang berbeda diselesaikan dengan musyawarah apalagi perbedaan tersebut sudah menjadi perselisihan.

Seperti halnya rencana revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selalu menuai protes yang berujung unjuk-rasa besar-besaran yang menguras dana dan sumberdaya yang sangat besar. Belajar dari pengalaman tersebut semestinya rencana pembuatan Omnibus Law terkait ketenagakerjaan semestinya disampaikan dengan komunikasi yang baik dan transparan kepada seluruh stake-holder dan musyawarah.

Secara hukum ketatanegaraan sah-sah saja pengusaha mengusulkan melalui pemerintah mengajukan rencana revisi UU 13 Tahun 2003 langsung ke DPR, dan pekerja melalui serikat pekerjanya secara hukum sah-sah juga melakukan aksi unjuk-rasa penolakan revisi UU 13 Tahun 2003.

Disinilah letak permasalahan yang sebenarnya yaitu persepsi yang berkembang liar di kedua belah pihak ditambah bumbu-bumbu penyedap yang efektif yang semakin memanaskan dan memperdalam jurang pemisah diantara keduanya, celakanya lagi peran pemerintah yang seharusnya menyiramkan percikan air kedalam tungku yang sedang membara, malah ikutan menyiramkan bensin, maka meledaklah tungku tersebut. Persepsi yang berkembang adalah persepsi saling curiga dan saling tidak percaya, inilah penyebab utamanya.

Alasan pengusaha, revisi diperlukan untuk mengurangi biaya-biaya yang menurut pengusaha sudah tidak rasional lagi, contoh yang sering diungkapkan adalah pesangon di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia oleh karena itu harus ada penyesuaian yaitu dengan dikurangi besarannya dan bila perlu dihapuskan karena sudah ada program BPJS yang mengcover pekerja yang terkena PHK yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Begitupun dengan upah, proses PHK, hubungan kerja, pekerja kontrak atau outsourcing, pemagangan, tenaga kerja asing, dan lain-lain.

Sedangkan alasan pekerja/buruh menolak revisi adalah karena sampai saat ini tidak ada dokumen resmi dari pemerintah maupun LKS Tripartit yang menjadi dasar bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu di revisi, yang mana dokumen tersebut haruslah berisi seluruh argumen, kajian, data-data yang digunakan, analisa dan parameter ekonomi yang digunakan secara nasional, perbandingan dengan negara-negara tetangga/negara maju/negara berkembang, analisa dari akademisi, praktisi, pakar, keterwakilan SP/SB (apakah cukup representatif ), pendapat/analisa lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan ketenagakerjaan khususnya maupun ekonomi nasional secara umum.

Mengapa harus komprehensif seperti itu, karena undang-undang ini sangat menentukan 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50 % penduduk Indonesia, makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati dalam menentukan suatu kebijakan.

Alasan penolakan yang kedua adalah beredarnya draft dikalangan SP/SB yang walaupun bukan draft resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau LKS Tripartit, akan tetapi isinya identik dengan draft yang beredar pada tahun 2006 yang merupakan hasil dari kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 5 universitas ternama di Indonesia, yang mana draft yang beredar tersebut isinya sangat merugikan pekerja/buruh.

Meskipun dikatakan bahwa belum ada draft yang resmi tetapi faktanya bahwa draft revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang beredar dikalangan SP/SB dibenarkan oleh beberapa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan dari berbagai sumber lainnya. Hal ini tentu saja membingungkan SP/SB, dan untuk mengantisipasinya sikap SP/SB tegas menolak revisi tersebut.

Alasan penolakan yang ketiga adalah mekanisme pengambilan keputusan untuk merevisi undang-undang tersebut belum dijalankan dengan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya dokumen resmi sebagai hasil pembahasan didalam LKS Tripartit, yang ada adalah bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan telah disetujui oleh LKS Tripartit, itupun LKS Tripartit tahun 2016 tetapi sekali lagi tanpa dokumen yang resmi.

Saran untuk Pemerintahan Baru

Berkenaan dengan visi dan prioritas pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua khususnya tentang Omnibus Law terkait ketenagakerjaan sebaiknya pemerintah membentuk suatu forum khusus yaitu LKS Tripartit yang diperluas dan diperkuat.  Dengan catatan :

• Agar forum tersebut keterwakilannya lebih representatif, mesti ada penambahan dari SP/SB atau aktivis pekerja/buruh yang dipilih dan dianggap mempunyai kompetensi untuk ikut mencari solusi permasalahan yang sedang dalam pembahasan.
• Mengikutsertakan Kementerian/Lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, misalnya Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemensos, BPS.
• Mengikutsertakan akademisi, pakar, praktisi berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan ketenagakerjaan, dunia usaha, ekonomi, dan lain sebagainya.
• Dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Semoga perselisihan tentang ketenagakerjaan yang selama ini terjadi dapat segera menemukan titik temu dan pemerintah diharapkan bertindak sebijaksana mungkin dalam membuat kebijakan ketenagakerjaan sehingga seluruh stake holder kembali bergandengan-tangan menghadapi tantangan global yang sudah didepan mata.

Rumah LEM 20 Oktober 2019

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

Omnibus Law

Related Post

Leave a reply