Pembahasan Omnibus Law Jalan Terus, Pernyataan Jokowi tentang Penundaan Tanpa Dasar

932 views

Pada saat serikat pekerja sudah membatalkan unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan pada 30 April, Panitia Kerja (Panja) DPR tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja jalan terus sesuai dengan tahapan pembuatan UU. Mereka justru tancap gas, karena pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar penundaan atau penghentian pembahasan RUU tidak ada dasarnya.

Reaktor.co.id – Mestinya Jokowi bikin surat untuk penundaan dengan cara menarik surpres kepada DPR. Jokowi baru sebatas pidato atau omong-omong saja kepada media, belum prosedural langkahnya.

Itulah kenapa pada Senin (27/4) Panja omnibus law DPR dalam suasana yang ceria melakukan tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang beberapa pakar. Salah satu yang diiundang adalah Sarman Simanjorang yang selama ini pendapatnya sangat bertolak belakang dengan serikat pekerja.

Nama lain yang diundang dalam RDPU adalah Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal. Ketiga nara sumber selama ini sangat pro dengan kehendak pengusaha dan pendukung langkah APINDO.

Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja Willy Aditya menjelaskan agenda rapat adalah menerima pandangan para narasumber. RDPU ini disebutkan dalam rangka pembahasan bab Ketentuan Umum, Maksud, dan Tujuan draf RUU Cipta Kerja.
Menurut Panja tidak ada dasar bagi DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKB Sukamto mengatakan, tak dimungkiri bahwa desakan untuk menunda pembahasan RUU masih banyak disuarakan masyarakat. Menurutnya, tidak ada dasar bagi DPR untuk menunda. “Tidak ada dasar pending,” kata Sukamto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan pengusaha.

Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja harus menjadi solusi bagi bagi Indonesia pasca wabah Covid-19 yang menurutnya bakal terjadi persoalan ekonomi besar. “Setelah kami dengarkan paparan pembicara bahwa setelah Covid-19 akan terjadi masalah ekonomi besar, terutama pengangguran, dikatakan harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pertanyaannya, siapa yang akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya?” ucapnya.

Dia menuturkan saat ini sudah menyaksikan banyak usaha menengah dan kecil yang hancur dan gulung tikar. Sukamto berharap mereka menjadi perhatian DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah tegas jika memang ingin menunda pembahasan Omnibus Law. Dia menyarankan, pemerintah menarik draf dan meminta dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja.
“Jadi memang betul kalau pemerintah mau batalkan sesuai aturan yang ada, silahkan tarik draf dan minta dikeluarkan dari prolegnas 2020,” ujar Rieke dalam rapat virtual Panja RUU Cipta Kerja.

Adapun politisi PDIP itu menanggapi cuitan Presiden Joko Widodo yang menyebut Pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, unggahan Twitter Presiden Jokowi itu keburu diralat lalu diunggah kembali bahwa yang ditunda adalah klaster ketenagakerjaan.

Rieke berpendapat, seharusnya tidak perlu pemerintah membuat opini publik sehingga membuat situasi jadi keruh. Sebab, DPR seakan disalahkan karena melanjutkan pembahasan Omnibus Law. Padahal DPR mengikuti tata cara.

“Meski kita harus mengikuti tata cara yang ada tapi opini publik jadi penting. Jangan sampai kemudian seolah DPR sendiri ingin membahas,” kata politikus PDIP itu.

Senada, Wakil Ketua Panja dari Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta harusnya dijelaskan bahwa tak ada kesan DPR memaksakan pembahasan. Hanya saja dia meminta pemerintah tak memberikan informasi berbeda di publik.

Sementara itu, Anggota Panja Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengatakan, surat presiden ke DPR sampai hari ini belum dicabut. Sehingga, pembahasan RUU Cipta Kerja harus diteruskan. “Kita berpegang sampai saat ini Surpres belum ada pencabutan. Ini tetap berjalan tetap pembahasan,” kata Firman kepada media. (*)

Pembahasan Omnibus Law Jalan Terus Ucapan Jokowi tentang Penundaan Tanpa Dasar

Related Post

Leave a reply