Peluncuran Kartu Prakerja : Pengusaha Dapat Dagingnya, Pencari Kerja Tulangnya

582 views

Program populis Kartu Prakerja diluncurkan pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 yang mencekam kehiduan rakyat. Ironisnya, program populis  yang menelan anggaran negara hingga 10 triliun rupiah itu justru dinikmati oleh pengusaha startup unicorn untuk kegiatan pelatihan pencari kerja. Sedangkan pencari kerja atau pengangguran hanya menerima sedikit uang tunai setelah pelatihan usai.

Reaktor.co.id- Anggaran sepuluh triliun rupiah dikucurkan secara tergesa-gesa untuk program kartu prakerja. Lalu sebagian besar anggaran itu masuk kantong pengusaha startup unicorn. Anggaran yang super jumbo itu untuk melakukan training online dengan konten yang hingga kini belum jelas seperti apa bobot dan relevansinya dengan kondisi terkini.

Mencermati postur mitra kerja yang telah ditunjuk, jenis pelatihan yang akan diberikan sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga vokasi dunia industri saat ini.

Melihat profil startup yang ditunjuk sebagai mitra kerja seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain maka konten pelatihan online itu cenderung kearah mencetak tenaga kasar/lapangan dibidang jasa dan logistik. Keterampilan yang diajarkan kepada pencari kerja semacam pekerjaan ojek online.

Padahal kebutuhan dunia industri membutuhkan kurikulum konten pelatihan kerja nyata yang tidak sekedar pelatihan online. Melainkan konten pelatihan vokasi yang setara dengan jenjang Diploma 3 (D3) yang lebih sesuai dengan kebutuhan era Industri.4.0.

Sungguh disayangkan, pemerintah terlalu tegesa-gesa meluncurkan program Kartu Prakerja pada Jumat (20/3). Peluncuran langsung dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Publik khawatir program yang menelan anggaran yang sangat besar ini nantinya gagal total, karena para pencari kerja tetap saja kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Apalagi kondisi dunia indutri pada saat ini sangat sulit.

Program kartu prakerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi. Airlangga Hartarto mengatakan program ini akan diuji coba di empat wilayah, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Surabaya.

Sayangnya, pemerintah belum melakukan pemetaan kompetensi atau keahlian secara tuntas seperti apa yang dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas.

Namun karena sebagai taktik untuk meredam gelombang besar aksi massa dimana-mana yang melakukan penolakan keras terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka program yang masih mentah itu dipaksakan bergulir.

Program dijalankan dengan anggaran senilai Rp 10 triliun untuk 2 juta orang yang sedang mencari pekerjaan sebagai insentif.

Insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk membiayai pelatihan Rp3-7 juta, dan dana ini langsung masuk ke kantong pengusaha yang menjadi mitra program kartu prakerja.
Kedua, untuk biaya sertifikasi. Untuk sertifikasi, diberikan sebanyak Rp0- Rp900 ribu. Ketiga, insentif setelah pelatihan, peserta diberikan uang saku Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar atau mencari pekerjaan.

Mitra kerja (startup unicorn) yang telah mendapatkan keuntungan besar dari pelatihan daring itu tidak menjamin peserta pelatihan bakal mendapatkan pekerjaan usai pelatihan. Peserta pelatihan disuruh mencari pekerjaan sendiri-sendiri disektor apa saja.

Sungguh ironis, Startup unicorn Indonesia yang notabene sudah mulai mengalami kesulitan usaha dan sudah ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya justru digerojok dana triliunan oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan ala kadarnya untuk pencari kerja.

Dilain pihak pada saat ini banyak Balai Latihan Kerja (BLK) milik negara yang tersebar diberbagai daerah kondisinya justru hidup segan mati tak mau,  ironisnya tidak diperankan dengan baik untuk program tersebut.

Menko Airlangga menyatakan setelah program diatas diluncurkan, pemerintah akan segera melangsungkan sosialisasi dalam dua minggu ke depan. Setelah itu, pendaftaran akan dibuka melalui situs www.prakerja.go.id.

“Kami harap masyarakat sudah bisa memilih, mempelajari, dan memutuskan akan ikut pelatihan di mana,”ungkapnya dikutip CNN Indonesia.

Kendati begitu, pemerintah membatasi akses pelatihan hanya satu kali bagi peserta. Artinya, usai mengikuti pelatihan, peserta tidak bisa mendaftar lagi untuk pelatihan yang lain karena pemerintah ingin lebih dulu memberikan kesempatan ke peserta lain.

“Karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah menggandeng 11 mitra kerja, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolah.mu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Kemudian, mitra di bidang pembayaran, yakni BNI, OVO, dan LinkAja. (*)

kartu prakerja diluncurkan peserta pelatihan tidak dijamin dapat kerja

Related Post

Leave a reply