Pelibatan Aparat Keamanan untuk Percepat Omnibus Law sebagai Tindakan Inkonstitusional, Ingkari Negara Hukum dan Anti Demokrasi

332 views

Arahan Presiden Jokowi terkait percepatan Omnibus Law dipandang sebagai cara-cara otoriter yang pernah diterapkan pada era rezim Orde Baru yang merespons kritik masyarakat dengan institusi keamanan negara. Pelibatan aparat keamanan berpotensi menjadi praktik maladministrasi yang merugikan publik ketika instansi-instansi tersebut benar-benar dilakukan.

Diskusi Omnibus Law di LBH Jakarta ( Foto Media LBH Jakarta )

Reaktor.co.id – Presiden Jokowi mengambil respon reaksioner setelah mendengar banyaknya penolakan dan tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia terkait cipta lapangan kerja dengan pendekatan RUU Omnibus Law.

Jokowi pun berencana untuk melibatkan jajaran kepolisian, TNI, Badan Intelejen Nasional (BIN), hingga Kejaksaan dalam melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap organisasi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut.

Pelibatan aparat keamanan sebagai langkah untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Law tidak berjalan molor.

Hal tersebut pun direspons oleh LBH Jakarta sebagai tindakan yang melawan hukum atau tindakan inkonstitutional.

Dikutip Siaran Pers LBH Jakarta, bahwa Arahan Jokowi ini dipandang sebagai cara-cara otoriter yang pernah diterapkan pada era Orde Baru yang merespons kritik masyarakat dengan institusi keamanan negara.Pelibatan ini berpotensi menjadi praktik maladministrasi yang merugikan publik ketika instansi-instansi tersebut benar-benar dilakukan.

Jokowi ( Foto Tribunnews)

Reaksioner

Banyaknya penolakan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia atas rencana diundangkannya RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Lapangan Kerja lewat pendekatan Omnibus Law, membuat Presiden RI Joko Widodo mengambil respon reaksioner terhadap situasi ini.

Sebagaimana disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan media beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo justru menginstruksikan kepada jajaran aparat Polri, BIN (Badan Intelejen Nasional), TNI, hingga instansi-instansi lain seperti Kejaksaan untuk “melakukan “pendekatan-pendekatan” dan “komunikasi” terhadap organisasi masyarakat” agar pembahasan dan pengesahan Omnibus Law tidak berjalan molor sesuai target Presiden.

Instruksi Presiden Joko Widodo ini menjadi sangat aneh, karena pelibatan Polri, BIN, TNI, hingga Kejaksaan untuk memuluskan perumusan dan pengesahan rancangan suatu produk perundang-undangan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Selain tidak ada dasar dan alasan hukum yang jelas yang mendasari tindakan seperti ini. Instruksi ini seolah menunjukkan Presiden RI Joko Widodo hendak menggunakan kekuatan negara yang represif seperti Polri, BIN, TNI, hingga Kejaksaan untuk mengancam dan memaksakan agenda kebijakannya di masyarakat.

Selain itu, pelibatan Polri, BIN, TNI, hingga Kejaksaan dalam percepatan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja telah melenceng dari tugas, fungsi, dan wewenang instansi-instansi tersebut sebagaimana yang telah dimandatkan dalam konstitusi dan undang-undangnya sendiri.

Pelibatan instansi-instansi ini juga akan berdampak pada adanya potensi praktik maladministrasi yang merugikan publik ketika masing-masing instansi benar-benar melaksanakan instruksi tersebut.

LBH Jakarta memandang instruksi Presiden RI Joko Widodo tak lebih daripada cara-cara otoriter yang dulu diterapkan pada era Orde Baru, dimana kritik masyarakat atas kebijakan tertentu dari pemerintah justru direspon dengan menggunakan institusi alat represif negara.

Cara ini juga merupakan bagian dari Pemerintah yang hendak menciptakan intimidasi dan ketakutan di masyarakat, agar rakyat sebagai pemilik kedaulatan tunduk dan patuh begitu saja tanpa boleh bersuara kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang akan berdampak pada rakyat.

Di sisi lain, perumusan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja hingga saat ini dilakukan hanya oleh kalangan tertentu secara terbatas dan minim partisipasi dari masyarakat. Tidak ada pelibatan kelompok buruh, tani, masyarakat adat, mahasiswa, pegiat lingkungan hidup, maupun masyarakat sipil lainnya secara penuh dalam proses perumusan RUU tersebut.

Padahal kelompok ini adalah pihak yang sangat terkait, berkepentingan dan berpotensi terdampak dari diterapkannya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Diskriminatif

Pemerintah cenderung diskriminatif dengan lebih memilih untuk melibatkan pihak investor dan pengusaha dalam proses perumusan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sembari “menghilangkan” berbagai ketentuan hukum yang telah menjamin hak-hak buruh dan melemahkan perlindungan atas hak-hak buruh perempuan.

Ini menunjukkan hanya kepentingan investor dan pengusaha lah yang diakomodir oleh Pemerintah ketimbang membela dan mengakomodir kepentingan kelompok buruh, tani, dan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling terdampak dari diberlakukannya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ketimbang melakukan akrobat politik intimidasi lewat pengerahan Polri, TNI, BIN, dan Kejaksaan dalam percepatan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, LBH Jakarta mengigatkan dan mendesak Presiden RI Joko Widodo agar mengubah sikapnya dengan tidak anti kritik, dan mematuhi prinsip konstitusi, demokrasi dan negara hukum.

LBH Jakarta juga mendesak Presiden RI Joko Widodo agar patuh pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan adanya transparansi dan membuka seluas luasnya proses partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk partisipasi bagi masyarakat yang menolak atau tidak setuju terhadapnya dengan dialog dengan institusi yang tepat seperti kementrian kementerian terkait.

Tidak transparan dan minimnya proses partisipasi masyarakat dalam perancangan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja serta upaya-upaya pemaksaan-represif-intimidatif di balik perancangannya akan membuat Indonesia semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan republik itu sendiri.

Negara Demokrasi, Negara Hukum, dan Republik hanya akan hadir sejauh pemerintahnya tunduk dan berjalan dalam koridor hukum, serta mendengar dan mengabdi untuk kepentingan dan suara rakyat serta publik, bukan mengabdi pada aspirasi segelintir kelompok elit tertentu semata.

Menindas Warga Negara

Diskusi bertema ‘Omnimbus Law, untuk Siapa?’ diselenggarakan di LBH Jakarta pada Minggu 19/012020, dikutip situs resmi LBH Jakarta.

Diskusi diisi oleh pembicara Arif Maulana (LBH Jakarta), Merah Johansyah (JATAM), Ellena Ekarahendy (SINDIKASI), Mutiara Ika Pratiwi (Perempuan Mahardika), dan Fajar Adi Nugroho (BEM UI).

Kelima pembicara ini dimoderatori oleh Bire dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Kelima narasumber mengkritisi Omnimbus Law dari beberapa perspektif yaitu hukum, lingkungan, pekerja, perempuan dan mahasiswa/pelajar.

Pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah dalam Omnibus Law, yakni Undang-undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dalam diskusi ini dijelaskan, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sehingga menjadi lebih sederhana.

Arif Maulana menjelaskan bahwa Omnibus Law belum memiliki payung hukum yang jelas. Mengingat Indonesia hanya memiliki Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

“Undang-undang tersebut merupakan satu-satunya payung hukum untuk membuat suatu naskah peraturan perundang-undangan dan tidak mengatur mengenai Omnibus Law,” kata Arif.

Arif Maulana juga menolak dengan tegas dan mengkritik Omnibus Law. Menurutnya, Omnibus Law sejak dalam perancangan sudah tidak transparan serta minim partisipasi masyarakat.

“Dalam perancangan Omnibus Law seperti RUU Cipta Lapangan Kerja, ada upaya-upaya pemaksaan, represif-intimidatif di balik perancangannya. Hal itu akan membuat Indonesia semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan republik itu sendiri,” tambahnya.

Sementara ketua Serikat Sindikasi Ellena Ekarahendy mengatakan adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, potensi PHK ini bukan hanya terjadi bagi para pekerja muda saja, tetapi bagi mereka para pekerja lama juga akan menghadapi potensi ini.

“RUU Cipta Lapangan Kerja melalui Omnibus Law akan berdampak pada pengurangan upah minimum, berpotensi diskriminasi, dan penghilangan jaminan sosial,” ujar Ellena.

Mutiara Ika Pratiwi yang mewakili Perempuan Mahardika memberikan pandangannya tentang Omnibus Law yang menurutnya tidak ada satu katapun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap produksi.

Jika dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini masih berlaku saja masih belum secara menyeluruh memenuhi hak-hak perempuan, maka dengan adanya Omnibus Law Ia semakin khawatir hal itu akan semakin mengeliminasi hak-hak perempuan.

Selain itu, Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga menolak Omnibus Law dari perspektif lingkungan. Menurutnya dengan Omnibus Law akan ada penambahan pasal soal tidak adanya batas waktu untuk proyek tambang yang terintegrasi pemurnian atau hilirisasi.

“Omnibus Law juga akan mengganggu lingkungan. Salah satunya hutan. Hal itu terlihat dari banyaknya pasal dalam undang-undang terkait lingkungan yang dihilangkan dalam Omnibus Law”. Tutur Merah.

Kebijakan Omnibus Law yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo  mendapat sorotan dari banyak pihak. Mulai dari proses perencanaan hingga implementasi yang dikhawatirkan justru akan melahirkan ketimpangan. (TS/LBH Jkt).*

Diskusi Omnibus Law LBH Jakarta Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja

Related Post

Leave a reply