Pelayanan Tak Memuaskan, Kok Iuran BPJS Dinaikkan

226 views

Kabar buruk bagi masyarakat, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan meskipun kondisi dan pelayanan badan itu masih amburadul. Pelayanan BPJS Kesehatan yang belum memuaskan menyebabkan masyarakat frustrasi lalu mogok bayar iuran.

Unjuk rasa masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan (foto istimewa)

Reaktor.co.id – Pemerintah menyetujui kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan yang pahit bagi rakyat itu diambil pemerintahan Jokowi saat rapat terbatas terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7).

Namun, pemerintah masih ragu berapa besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan demi untuk menutup defisit alias kerugian akibat salah urus pengelola. Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan untuk ruang perawatan kelas III sebesar Rp 25 ribu per orang, Kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan kelas I sebesar Rp 80 ribu.

Defisit Melulu

BPJS Kesehatan diprediksi akan tekor alias rugi hingga Rp 28 triliun pada akhir 2019 ini. Prediksi tersebut diperoleh berdasarkan total besaran iuran yang diterima perseroan dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan para peserta.
Selain itu, BPJS Kesehatan belum membayar klaim rumah sakit sebesar Rp 9,1 triliun untuk periode 2018.

Sementara, pada 2019, defisit BPJS mencapai Rp 19 triliun. Tak hanya itu, utang klaim rumah sakit yang jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp 6,5 triliun.

Persoalan defisit BPJS Kesehatan ini adalah kejadian berulang. Pada 2014, saat program ini mulai berjalan, terjadi defisit keuangan sebesar Rp 3,3 triliun. Pada 2015, defisit melonjak menjadi Rp 5,7 triliun, lalu Rp 9,7 triliun pada 2016 dan Rp 9,75 triliun pada 2017.

Mestinya pemerintah yang berkewajiban menutup defisit BPJS. Bukan malah rakyat yang disuruh berkorban dan harus menerima kenyataan pahit kenaikan iuran.

Masih hangat dalam ingatan publik, saat kampanye pemilu, petahana gembar-gembor akan menyuntik anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Nyatanya suntikan itu jumlahnya kurang berarti untuk mengatasi krisis BPJS.

Suntikan pemerintah pada 2017 hanya sebesar Rp 3,7 triliun. Tidak sesuai dengan gembar-gembor saat kampanye pemilu yang katanya akan segera menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan tuntutan perbaikan mutu pelayanan sering terjadi. Unjuk rasa besar-besaran terkait BPJS Kesehatan terakhir terjadi pada 7 Pebruari 2019. Demo besar-besaran itu dikoordinir oleh Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI dan dilakukan di depan Kementerian Kesehatan RI.

Dalam aksi diatas pekerja/buruh sebagai pejuang produktivitas bangsa menuntut perbaikan layanan BPJS kesehatan secara total. Juga menolak tegas kenaikan iuran dalam bentuk apapun.

Unjuk rasa menuntut pengelola BPJS Kesehatan (foto istimewa )

Tolak Kenaikan Iuran

Pengelola dan pemerimtah sepanjang waktu selalu bernafsu menaikan premi atau nilai iuran peserta BPJS Kesehatan. Karena terjadinya defisit atau kerugian BPJS Kesehatan.

Kaum pekerja dan masyarakat melihat kondisi carut-marut manajemen BPJS Kesehatan dan terjadi defisit atau kerugian besar tidak lantas solusinya dibebankan kepada peserta.

Mismanajemen juga menyangkut dengan alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Perlu pemutakhiran dan validasi data terkait PBI yang disesuaikan dengan data aktual tentang penduduk miskin penerima kartu.

Dimana dalam APBN alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS didasarkan pada cakupan jumlah penduduk miskin, ternyata tidak klop dan sarat masalah. Cakupan alokasi tersebut dilapangan datanya masih tumpang tindih dan terjadi kerancuan disana-sini. Sehingga data tidak akurat dan rawan penyelewengan.

Masyarakat menentang keras langkah sepihak pemerintah yang menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan. Apalagi kenaikan iuran tersebut untuk mengatasi terjadinya salah urus manajemen dan modus-modus penyelewengan yang selama ini terjadi.

Masyarakat juga menuntut agar biaya pengobatan antara standar yang diberlakukan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan biaya faktual di lapangan. Pemerintah harus segera menerapkan standar biaya pengobatan penyakit, sehingga tidak ada lagi dokter yang merasa dibayar terlalu kecil oleh BPJS Kesehatan.

Unjuk rasa terkait buruknya layanan BPJS Kesehatan ( foto istimewa )

Fasilitas Kesehatan Masih Buruk

Masyarakat menuntut agar segera dilakukan pembenahan total terhadap BPJS Kesehatan. Badan ini mengalami ketidaksesuaian (mismatch) antara perolehan premi dengan pelayanan klaim. Besarnya angka defisit/kerugian yang dialami oleh BPJS Kesehatan sangat ganjil dan tidak bisa diterima oleh masyarakat.

Masyarakat berharap agar salah urus dan modus korupsi yang telah menggerogoti BPJS segera segera ditangani oleh KPK. Apalagi sistem klaim dari pelaksana faskes tingkat pertama hingga rumah sakit sangat mudah dimanipulasi. Untuk itu perlu audit isvestigasi dari hulu hingga hilir, dari aktivitas faskes tingkat pertama hingga manajemen rumah sakit dan manajemen BPJS Kesehatan.

Karena buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di tingkat bawah, maka kaum pekerja/buruh tidak mengambil pelayanan tersebut dan terpaksa ketempat lain. Dengan demikian iuran mereka dan pihak perusahaan menjadi sia-sia dan merupakan pemborosan.

Serikat Pekerja menuntut agar Faskes I dengan pelayanan yang bermutu diarahkan ke perusahaan atau kawasan permukiman kaum pekerja/buruh. Sebisa mungkin diperbanyak dokter perusahaan atau pendirian polikinik hingga rumah sakit pekerja/buruh yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap kaum pekerja.

Pada saat ini terlihat jumlah dokter dan poliklinik yang merupakan fasilitas BPJS di daerah masih sedikit. Bahkan poliklinik yang ditunjuk rata-rata kondisisnya buruk dan tidak buka praktek selama 24 jam. Mutu obat yang diberikan untuk pasien BPJS masih buruk.

Poliklinik yang bermutu dan memiliki pelayanan baik masih enggan menjadi pelaksana BPJS Kesehatan. Sebagian besar peserta BPJS kecewa dengan buruknya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mereka juga kecewa karena poliklinik dan rumah sakit yang berkualitas baik belum diikutkan menjadi Faskes I dan lanjutan (rujukan). Selain itu masih banyak desa yang belum memiliki dokter yang ditunjuk sebagai Faskes I.

Kini karyawan perusahaan swasta dan BUMN sangat kecewa menjalani perawatan lewat faskes BPJS. Sebelum pemberlakuan BPJS sebagian karyawan swasta dan BUMN sudah mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup layak. Tentunya mereka berkebertan memakai faskes BPJS yang seperti kondisi sekarang ini. Tidak ada jalan lain bagi BPJS untuk segera membenahi faskes dan menambah jumlah dokter dan poliklinik, serta memberikan obat yang bermutu baik. (Arif Minardi, Totoksis).*

BPJS Kesehatan fasilitas kesehatan Iuran BPJS

Related Post

Leave a reply