Pelatihan Vokasi Dongkrak Daya Saing Pekerja Indonesia yang Masih Rendah

84 views

Reaktor.co.id — Tingkat daya saing pekerja/buruh Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Survei Institute for Management Development (IMD) pada 2018 menyebutkan, daya saing tenaga kerja Indonesia berada pada peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Daya saing tenaga kerja Indonesia secara global berada di peringkat 47 dari 63 negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, pendidikan pekerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 52,40 juta pekerja. Problem mismatch mencapai 63 persen.

Masih rendahnya akses pendidikan bagi seluruh warga negara menjadi faktor utama rendahnya daya saing pekerja Indonesia. Kurang sesuainya antara pendidikan dan pekerjaan (profesi) juga menjadi faktor penentu.

Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing pekerja Indonesia dengan menggalakan pelatihan vokasi melalui pemagangan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Vokasi adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang pemberian insentif super tax deduction bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi diyakini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil.

Menteri Tenaga Kerja  Hanif Dhakiri  menilai kebijakan itu sangat penting untuk meningkatkan keterampilan pekerja secara masif untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri akan pekerja terampil, serta meningkatkan daya saing.

“Saya yakin pelaku industri akan menyambut baik kebijakan ini,” ujarnya melalui rilis tertulis dikutip laman resmi Kementerian Tenaga Kerja, Rabu (10/7/2019).

Dijelaskan, perbaikan akses dan mutu pelatihan vokasi dilakukan melalui triple skilling, yakni skilling, upskilling, dan re-skilling.

Skilling diperuntukkan bagi pekerja atau calon pekerja untuk memperoleh keterampilan. Upskilling diperuntukkan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan guna peningkatan karier. Reskilling diperuntukkan bagi pekerja korban PHK dan pekerja yang ingin melakukan alih skill dan profesi.

Perbaikan akses pelatihan dilakukan dengan melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah, Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta, Training Center milik industri, Training Center milik kementerian/lembaga pemerintah, program pemagangan dan sertifikasi kompetensi.

Selain mendapatkan materi, peserta pelatihan juga harus mengikuti on the job training dan uji kompetensi.

Selain insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi, PP tersebut juga mengatur kebijakan insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 300 persen. Insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

PP No. 45/2019 merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.*

 

Daya Saing Pekerja Kompetensi Pekerja

Related Post

Leave a reply