Pekerja Bebas Pajak Selama 6 Bulan, Berkat Rekomendasi IMF dan Bank Dunia 

540 views

Paket stimulus fiskal diberikan selama 6 bulan mendatang, pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia meminta pemerintahan seluruh negara membuat stimulus yang substansial serta koordinasi internasional untuk mencegah dampak ekonomi dari penyebaran virus Corona.

Sri Mulyani ( foto Antara )

Reaktor.co.id – Para pekerja/buruh bisa sedikit bernafas lega. Pada saat mereka sedang berjuang keras menentang dan membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan kemudahan terkait pembayaran pajak kepada masyarakat, khususnya untuk dunia usaha dan karyawan/pekerja.

Hal ini dilakukan agar para karyawan dan dunia usaha tidak tertekan dengan adanya pandemi virus Corona.

“Setelah mendengar dan melaksanakan rekomendasi lembaga dunia, Mestinya Pemerintahan Jokowi juga bisa lebih mendengarkan rakyatnya sendiri, yang kini tengah bergerak masif dan sporadis menentang omnibus law RUU Ciptaker. Alangkah baiknya Jokowi segera mencabut dan membatalkan omnibus law RUU Ciptaker yang terbukti meresahkan rakyat semesta dan RUU telah diboncengi penumpang gelap,” Kata M Sidarta, tokoh buruh senior yang baru saja menjalani operasi matanya di RS Mata Cicendo.

Lebih lanjut Sidarta menyatakan bahwa jika Jokowi mencabut omnibus law itu tidak akan kehilangan muka terhadap rakyatnya, justru akan menuai simpati. Tetapi sebaliknya jika pemerintah ngotot dan menghalalkan segala cara untuk tergesa gesa menggolkan UU sapu jagat itu, niscaya akan timbul malapetaka atau cilaka bangsa berupa perpecahan dan kondisi bangsa yang bisa ribut terus hingga berpotensi chaos karena tiada hari tanpa gelombang unjuk rasa dari segenap rakyat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Paket Stimulus

Tak lama setelah IMF menyatakan titahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 sendiri diketahui sebagai pajak penghasilan yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan serta jabatan.

“Pada dasarnya tadi disampaikan untuk paket-paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang sudah sampaikan tadi yang mencakup mengenai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri,” kata dia di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).

Kemudian, Ani, sapaan akrabnya juga menyebutkan kalau PPh Pasal 22 yang mengatur pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan impor, serta Pasal PPh Pasal 25 yang mengatur WP yang melakukan suatu kegiatan usaha akan ditangguhkan.

“PPh Pasal 22 impor juga ditangguhkan juga. Semua paket ini Pak Menko (Airlangga Hartarto) berharap dilakukannya untuk jangka waktu 6 bulan, kemudian untuk PPh Pasal 25 juga sama untuk 6 bulan untuk industri, dan PPN yang direstitusi (permohonan pengembalian pembayaran pajak) dipercepat,” tambah dia.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada pihak industri agar dapat menjalankan operasional secara maksimal di tengah perekonomian yang sedang tidak stabil. Rencananya, insentif ini akan diresmi diterapkan pada 1 April mendatang. “Beban mereka betul-betul diminimalkan dari pemerintah. (Mulai) 1 April kalau tidak salah,” tutupnya.

Koordinasi Internasional

Mewabahnya virus Corona atau COVID-19, mengharuskan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia memilih menggelar Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia 2020 secara virtual.

“Seperti orang lain di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan situasi yang berkembang dari virus corona dan tragedi manusia di sekitarnya,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Presiden Kelompok Bank Dunia David

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia meminta pemerintah seluruh negara membuat stimulus yang substansial dan koordinasi internasional untuk mencegah dampak ekonomi dari penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Dikutip dari AFP, Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath mengungkap virus corona menjadi guncangan akut bagi perekonomian dunia.

“Para pembuat kebijakan perlu menerapkan langkah fiskal, moneter, dan keuangan yang ditargetkan secara substansial untuk membantu rumah tangga dan bisnis yang terpengaruh,” ujar Gopinath.

Kebijakan tersebut termasuk transfer tunai, subsidi upah dan keringanan pajak. Serta pemotongan suku bunga dan dukungan pasar keuangan oleh bank sentral. Gopinath pun mengingatkan koordinasi internasional dibutuhkan mengingat wabah virus corona telah ‘menginfeksi’ dunia.

Namun begitu rekomendasi IMF yang dijalankan di Indonesia ada yang kontraproduktif. Contohnya adalah diskon tiket pesawat untuk wisatawan lokal sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan. Kemudian, pemerintah juga mengucurkan dana untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp 298 miliar.

Dana itu diberikan kepada influencer sebesar Rp72 miliar, kebutuhan promosi sebesar Rp103 miliar, kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar, dan paket untuk maskapai serta biro perjalanan sebesar Rp98,5 miliar.

Ada pula paket yang positif seperti pembebasan pajak untuk hotel dan restoran di 33 kabupaten/kota selama enam bulan ke depan.

Dengan kebijakan itu, pemerintah pusat akan mengucurkan subsidi sebesar Rp3,3 triliun kepada pemda yang terkena dampak dari aturan tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kartu sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk insentif fiskal tersebut. Dana itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. (*)

paket stimulus bebas pajak 6 bulan Rekomendasi IMF dan Bank Dunia

Related Post

Leave a reply