Pejabat Kemenkeu : Harusnya Iuran BPJS Kesehatan Naik Lebih dari 300 Persen

163 views

Iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen saja rakyat sudah megap-megap, tidak sanggup, kok malah pihak Kementerian Keuangan lewat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) bermaksud menaikkan iuran hingga 300 persen.

Sri Mulyani dan Nufransa Wira Sakti

Reaktor.co.id – Sebagai pejabat negara, mestinya tidak boleh mengeluarkan pernyataan untuk publik yang berkonotasi sembrono alias ugal-ugalan.

Apalagi pernyataan pejabat itu bisa dikatakan mewakili sikap resmi kementerian. Disaat kondisi rakyat sekarang tengah klenger dihimpit beban ekonomi yang kian berat. Mestinya pejabat humas yang berfungsi sebagai komunikator tidak bersikap melukai hati rakyat.

Dilansir laman resmi Kementerian Keuangan RI (9/9), Kepala Biro KLI Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menyatakan mengapa pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Nufransa menyatakan, sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, klaim rasio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen. Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300 persen.

Ironisnya, menurut penelusuran Reaktor.co.id, Nufransa sebagai pejabat humas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 2018 pernah mendapatkan penghargaan Gold Winner sebagai Insan Public Relations (PR) Indonesia kategori Kepala Biro Humas dan Ani Natalia (Kepala Subdit Humas, Direktorat P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak) meraih Gold Winner sebagai Insan PR Indonesia kategori Kepala Bagian Humas. Penghargaan PR Indonesia Best Communicator of The Year diperoleh dari pemberitaan 17 media cetak mainstream nasional sepanjang 2018.

Lebih lanjut Nufransa menyatakan pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak 2016 s.d 2018, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun.

Ia mengatakan, diantara penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri.
“Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dan usulan untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya, khususnya peserta mandiri,” jelasnya.

Masih dilansir laman Kemenkeu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para stakeholders di bidang kesehatan untuk memanfaatkan teknologi di era industi 4.0 secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Menkeu menekankan perlunya kolaborasi seluruh stakeholders dan perbaikan data sehingga alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara The 3rd Faculty of Public Health Universitas Indonesia (UI) Science Festival 2019 dengan tema “Public Health Challenges Towards Disruptive Technology Era” di Gedung A, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI, Depok, Jawa Barat, Senin (09/09).

“Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat).

Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medisnya.

Jika kita mampu mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia maka kita akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya),” tambahnya.

Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.

Ia menerangkan, rata-rata, jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari. Selama tahun 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 233,9 juta layanan. Layanan tersebut terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan rawat jalan RS, dan 9,7 juta layanan rawat inap RS.

Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (PBI Daerah).

Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD. Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. (Totoksis).*

BPJS Kesehatan Kementerian Keuangan

Related Post

Leave a reply