Pegawai Tak Perlu Ngantor, Terapkan Metode Telepresensi

87 views

Tuntutan bahwa birokrasi negara tidak boleh absen dan harus fleksibel serta segera hadir dalam berbagai pelayanan publik pada era sekarang ini menemukan solusinya dengan metode telepresensi.

 

Reaktor.co.id- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manuarfa segera menerapkan kebijakan skema kerja pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) bisa kerja dari mana saja. Suharso ingin, skema kerja PNS tidak perlu wajib ngantor.

“Bappenas mulai mengkaji assignment-nya, desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan,” ujar Suharso di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Untuk tahap awal, ia akan mencoba sebanyak 1.000 pegawai di Bappenas untuk bekerja tanpa harus ngantor. Cara ini akan dimulai per Januari 2020. Uji coba ini dilakukan untuk mensukseskan perkantoran pemerintah yang akan dikonsep secara smart office.

“Ke depan bentuknya smart office, tidak hanya dengan cara-cara yang sekarang. 1000 orang kita bisa bekerja flexy job, flexy schedule, semuanya serba flexy, remote working,” paparnya.

Metode Telepresensi

Menurut Harliantara, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo berbagai layanan elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif selama ini infrastrukturnya telah dibangun baik ditingkat pusat maupun daerah. Infrastruktur itu bisa dipakai sebagai metode untuk menerapkan pegawai yang bekerja tanpa harus datang ke kantor setiap harinya.

Apalagi saat ini bermunculan bisnis coworking space di berbagai wilayah. Para pekerja profesional kian menggemari tempat kerja coworking space karena tempatnya nyaman dan murah. Kini hampir 85 persen pemakai jasa coworking space adalah para start up yang membutuhkan tempat kerja yang fun dan lebih produktif. Dan sisanya diisi adalah personal atau traditional company.

“Sayangnya, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun negara dengan biaya yang mahal itu hingga kini kondisinya belum optimal. Bahkan diantaranya ada infrastruktur yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas,” kata Harliantara.

Menurutnya, tuntutan bahwa birokrasi negara tidak boleh absen dan harus segera hadir dalam berbagai persoalan rakyat pada era sekarang ini menemukan solusinya dengan metode telepresensi. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologi yang memungkinkan seseorang eksekutif atau profesional setiap saat bisa hadir dan tanpa terpengaruh pada lokasi dan kesempatan yang berbeda.

Harliantara mencontohkan, telepresensi medis, dimana seorang ahli bedah di Massachusetts General Hospital di Boston bisa berhubungan dan bekerja sama melakukan tindakan medis dengan petugas lapangan di belahan dunia yang lain dengan mobile telepresence surgical equipment.

Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya manajemen yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggaraan negara.

“Telepresensi didorong oleh teknologi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak. Kajian tentang sistem pemerintahan yang diakselerasi oleh telepresensi dipelopori oleh Bill Buxton seorang eksekutif Microsoft,” terang Harliantara.

Coworking space di Jakarta

Mencontoh Korsel

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin perlu meniru bangsa Korea Selatan yang mampu mewujudkan produktivitas yang tinggi buah dari reformasi birokrasi dengan cara memakai metode telepresensi yang sebelumnya dilakukan rasionalisasi yakni pemangkasan jumlah pegawai dan mengurangi organisasi.

Rasionalisasi birokrasi di Korsel sejak 1980 dipelopori oleh Presiden kelima Korsel Chun Doo Wan. Rasionalisasi tersebut diatur dengan beberapa peraturan seperti Civil Servants Ethics Act, Civil Servant Consciousness Reform Movement, Retired Civil Servant Employment Control, Civil Servant Property Registration dan Civil Servant Gifts Control.

Pada tahapan terakhir reformasi birokrasi di Korsel dengan meningkatkan kualitas otonomi pemerintahan daerah dan penerapan e-Government dan layanan elekronik pada seluruh lini penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Angka produktivitas di Korea Selatan  ternyata hasil dari reformasi birokrasi yang sebelumnya dilakukan pencetakan SDM unggul secara besar-besaran. Keberhasilan Korsel  sebaiknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan Jokowi periode kedua untuk tidak ragu-ragu menjalankan program rasionalisasi ASN yang disertai dengan kompensasi yang layak.

Ukuran kinerja dan bobot pekerjaan bagi ASN perlu dirumuskan sebaik-baiknya. Selama ini kinerja ASN tidak pernah terukur secara benar. Padahal, di negara maju sudah dirumuskan standar kinerja ASN secara rinci. Sedangkan untuk ASN di negeri ini baru sebatas kode etik yang sangat normatif dan belum terukur secara obyektif.

Untuk meningkatkan kapasitas ASN perlu dilakukan sistem pembobotan pekerjaan dan evaluasi jabatan dengan metoda Hay Group yang menekankan domain of knowledge and skill. Ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja, kompetensi dan bobot pekerjaan ASN, antara lain : Hay Group, Mercer, Watson & Hyatt, Malcolm Balridge. Tools atau metode diatas sudah diadopsi oleh beberapa lembaga negara dan korporasi kelas dunia. Dan sudah disesuaikan dengan nilai dan tradisi lokal. (TS).*

coworking space telepresensi birokrasi

Related Post

Leave a reply