Pegawai RS Al-Ihsan Bandung Jabar Gelar Aksi Demo

47 views

Aksi Demo RSUD Al-Ihsan Bandung

Reaktor.co.id, Bandung — Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggelar aksi demonstrasi, Senin (4/11/2019).

Mereka menuntut kesejahteraan kepada Pemprov Jawa Barat. Dalam aksinya di halaman gedung RS Al-Ihsan, para pegawai membentangkan sejumlah spanduk tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Pak Gubernur kami sudah lelah, Pak Kadis kami sudah lelah, Pak Direktur kami sudah lelah,” kata Ketua Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan, dr Ahmad Husaeni dilansir detik.com.

Ia menegaskan aksi akan berlanjut jika Pemprov Jabar tidak menemui para karyawan. Mereka menuntut transparansi dan kejelasan status kepegawaian.

Aksi para pegawai ini membuat ratusan pasien kecewa. Para pasien pulang karena tidak ada kejelasan pelayanan. Ahmad Husaeni mengatakan, seluruh pegawai hadir dalam aksi tersebut. Hanya perawat di ruangan ICU yang tidak ikut.

Menurutnya seluruh karyawan RSUD Al-Ihsan hadir dalam aksi tersebut. Hanya perawat di Ruangan ICU yang tidak ikut.

“Perawat yang di ruangan ICU mau turun, tapi kami tahan. Tapi kalau perawat rawat jalan (ikut aksi) kita sudah kompromi dengan keluarga pasien. Semoga aksi hari ini memberikan dampak yang baik buat kita,” ujarnya.

Massa ditemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti. Ia bahkan menandatangani surat pernyataan bermaterai supaya tuntutan karyawan disampaikan kepada gubernur.

“Kami sebagai pemberi fasilitas, mediasi dan pembinaan karyawan RSUD Al Ihsan, sangat menghargai dan mengapresiasi. Keinginan mereka sudah tersampaikan dan akan kami tindaklanjuti,” tutur Berli.

Berli mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi.

“Tidak ada yang tidak mungkin, asal berusaha dan serius. Kami akan kaji aturan, karena masalah ini sudah berlangsung lama, sehingga masalahnya sudah kompleks seperti kanker yang sudah berdampak ke mana-mana,” ujarnya.

Permasalahan yang terjadi di RSUD Al Ihsan Bandung bermula dari pemindahan status pada 2006. Saat itu, Pemprov Jabar mengambilalih pengelolaan rumah sakit yang dibangun Yayasan Al-Ihsan dari dana zakat dan bantuan Pemprov Jabar tersebut.

“Rumah Sakitnya dialihkan, tapi terlupakan pegawainya, makanya yang menjadi salah satu tuntutan karyawan itu kejelasan status,” katanya.

Kejelasan status bisa diselesaikan oleh dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan ke depan pegawai akan dibagi menjadi dua yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk masalah penggajian, bisa diatur melalui Pergub yang mengatur renuminasi sesuai Undang-undang nomor 70 tahun 2018 tentang BLUD. Yang diberikan bukan gaji, tapi tunjangan kinerja. Pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan kinerja,” paparnya.

RSUD Al-Ihsan Bandung

Dibangun Yayasan Al-Ihsan

Dilansir laman resminya, RS Al-Ihsan Bandung didirikan Yayasan Al-Ihsan yang dibidani tokoh masyrakat Jawa Barat yaitu Drs. H. M. Ukman Sutaryan, H.M.A. Sampoerna, H. Agus Muhyidin, K.H. R. Totoh Abdul Fatal, Drs. K.H. Ahmad Syahid, dan Drs. H.M. Soleh, MM.

Mulai dibangun pada 11 Maret 1993, operasional kegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Al Ihsan dimulai 12 November 1995.

Dalam perkembangannya, Rumah Sakit Islam Al Ihsan yang tadinya dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Al Ihsan dari tahun 1993 hingga tahun 2004, beralih kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004 hingga saat ini.

Pada 19 Nopember 2008 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No: 23 Tahun 2008 Rumah Sakit Islam Al Ihsan berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

Pada 10 Juli 2009 RSUD Al Ihsan ditetapkan untuk Menerapkan PPK-BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 900/Kep.921-Keu/2009.*

 

Aksi Demonstrasi RSUD Al-Ihsan Bandung

Related Post

Leave a reply