Pasal-Pasal Kontroversial RUU KUHP

404 views

Pasal Kontroversial RUU KUHP

Reaktor.co.id, Jakarta — DPR siap mengesahkan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP ). KUHP itu akan menggantikan KUHP warisan penjajah Belanda yang selama ini digunakan di Indonesia.

Namun, RUU KUHP itu mendapatkan penolakan, termasuk dari kalangan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (19/9/2019), sekaligus menolak UU KPK yang baru disahkan.

Guru besar hukum pidana UGM, Prof Eddy OS Hiariej, menilai suara-suara yang menolak pengesahan RUU KUHP lantaran beberapa pasal yang kontroversial berarti ingin mempertahankan status quo KUHP warisan kolonial dengan segala ketidakpastian hukum yang diakibatkannya.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP sendiri karena sudah 74 tahun merdeka,” katanya dikutip detik.com.

Menurutnya, ada lima alasan kuat mengapa RUU KUHP itu disahkan DPR sebelum 30 September 2019 ini, yakni KUHP lama tidak menjamin kepastian hukum, KUHP saat ini berorientasi kepada keadilan retributif, sistem pemidanaan yang dalam dalam KUHP sudah out of date dengan perkembangan pemidanaan.

Selain itu, KUHP saat ini tidak bisa menampung perkembangan hukum pidana pasca Perang Dunia II, dan jika RUU KUHP tidak disahkan menjadi UU pada periode DPR 2014-2019, maka menjadi kemunduran karena akan dimulai dari 0 lagi pada periode 2019-2024.

“Oleh karena itu, suara-suara yang ingin menolak pengesahan RUUHP lantaran beberapa pasal yang kontroversial berarti ingin mempertahankan status quo warisan kolonial dengan segala ketidakpastian hukum yang diakibatkannya,” kata Eddy.

Pasal-Pasal Kontroversial

Sejumlah elemen masyarakat menolak RKUHP disahkan. Mereka beralasan, banyak pasal dalam RUU KUHP yang dianggap bermasalah, salah satunya mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 167 tentang makar, pasal 440-449 tentang pengaturan tindak pidana penghinaan, pasal 218-220 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal 240-241 soal penghinaan pemerintah yang sah, dan pasal 353-354 soal penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara.

Pasal-pasal tersebut dinilai kalangan kontra memuat “rumusan karet” yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers.

Berikut ini sebagian pasal yang dinilai kontroversial sebagaimana dikutip detikcom dari draf RUU KUHP versi 15 September 2019, Jumat (20/9/2019).

1. Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Dalam penjelasannya ditegaskan, bila kritikan tidak termasuk penghinaan dan tidak dipidana.

“Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah,” demikian bunyi penjelasan.

Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri’ pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

“Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena ‘menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan’ (menyerang nilai universal). Oleh karena itu, secara teoretik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala perse dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisasi) di berbagai negara.”

2. Pasal Aborsi

Prinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dipenjara. Namun RUU KUHP memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

Selain itu, Pasal Aborsi juga tidak menghapus UU Kesehatan soal aborsi. Pasal 75 UU Kesehatan selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana

RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.”

Dalam penjelasan disebutkan:

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;
3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

4. Pasal Pencabulan Sesama Jenis

Pasal Pencabulan diluaskan maknanya. Dalam draf itu bisa dikenakan kepada pencabulan sesama jenis, sepanjang dilakukan di depan umum.

Berikut bunyi lengkap Pasal 421:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

“Yang dimaksud dengan ‘perbuatan cabul’ adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas,” demikian penjelasan Pasal 421.

5. Pasal Kecerobohan Memelihara Hewan

Pasal 340 RKUHP:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (denda maksimal Rp 10 juta-red), setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.

Selain hal di atas, pemilik hewan juga akan dikenai 6 bulan penjara, apabila:
1. menghasut hewan sehingga membahayakan orang;
2. menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;
3. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
4. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

6. Pelaku Kumpul Kebo Dipidana 6 Bulan

Pelaku kumpul kebo dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp 10 juta).

“Tidak mungkin ya yang namanya UU atau DPR itu alat pemuas yang bisa memuaskan semua pihak. Kan nggak bisa. Pandangannya sudah beda,” kata anggota Panja DPR Arsul Sani.

7. Hukum Adat

Untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, RUU KUHP mengakui adanya hukum adat. Sebab dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa ‘pemenuhan kewajiban adat’ setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

8. Gelandangan Didenda Rp 1 Juta

RUU KUHP mengancam penggelandangan didenda maksimal Rp 1 juta. Selidik punya selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di ibu kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 juta. Adapun di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 50 juta.

9. Tindak Pidana Korupsi

Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP lebih ringan menjadi hanya dua tahun. Padahal, dalam KUHP lama, hukuman pidana bagi koruptor paling sedikit empat tahun penjara.

Menurut anggota Panja RKUHP, Nasir Djamil, fokus penegakan hukum dalam RKUHP adalah untuk mengembalikan uang negara. Jadi, tak perlu memperberat hukuman kepada pelaku korupsi.

10. Hukuman Mati

Pasal 67, pasal 99, pasal 100, dan pasal 101 masih mengatur hukuman mati. Padahal sejumlah kelompok masyarakat menilai hukuman mati melanggar hak hidup manusia.

11. Penistaan Agama

Penodaan agama diatur dalam pasal 313. Setiap orang yang menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik dapat dipidana penjara lima tahun.

12. “Delik Pers”

Kalangan pers menyoroti sejumlah pasal yang berpotensi menjadi “delik pers”, yaitu pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pers, seperti Pasal 281 RUKHP tentang penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) yang merupakan pemidanaan baru.

RUU KUHP memberikan ancaman pidana kepada orang yang dianggap bersikap tidak hormat kepada hakim atau persidangan, serta orang yang dianggap menyerang integritas hakim.

Pasal itu dinilai bisa mengancam jurnalis yang menulis berita tentang persidangan, misalnya dinilai tidak menghormati hakim atau mengkritik tugas hakim.

Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, menyebutkan 10 pasal di Rancangan KUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial.

Dilansir tirto.id, 10 pasal yang dinilai berpotensi mengkriminalkan jurnalis dan media tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden
  2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah
  3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa
  4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong
  5. Pasal 263 tentang berita tidak pasti
  6. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan
  7. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama
  8. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara
  9. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik
  10. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.*

 

Pasal Kontroversial RUU KUHP

Related Post

Leave a reply