Pasal 59 Dihapus, RUU Ciptaker Dorong Pengusaha Gunakan Pekerja Kontrak Semua Jenis Pekerjaan

1772 views

Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak sampai kepalanya dipenuhi uban alias seumur hidupnya.

Reaktor.co.id – Jika RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan diberlakukan begitu saja tanpa koreksi, maka negeri ini akan menjadi bangsa kuli kontrak yang sangat memilukan. Omnibus law memberi peluang pengusaha untuk menggunakan pekerja kontrak (outsourcing) seluas-luasnya. Akibat sistem kontrak menyebabkan para pekerja kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja.

Dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus.

Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pekerjaan bersifat outsourcing melanggar konstitusi atau inkonstitusional. MK juga menilai bahwa UU Ketenagakerjaan Pasal 65 dan Pasal 66 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya akibat sistem kontrak menyebabkan para pekerja kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja.

Dengan dihapusnya Pasal 59, maka penggunaan pekerja kontrak (yang dalam undang-undang ketenakerjaan disebut perjanjian kerja waktu tertentu) bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.

Padahal, dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
(a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
(b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun;
(c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau
(d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Selain itu, pekerja kontrak tidak dapat digunakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, selain pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu harus menggunakan pekerja tetap.

Dengan dihapusnya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak sampai kepalanya dipenuhi uban alias seumur hidupnya.

Dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan jauh lebih manusiawi dan menjaga harkat dan martabat pekerja, karena mengatur pekerja kontrak hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun. Dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Setelah itu, bisa dilakukan pembaharuan sebanyak satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

Begitu RUU Ciptaker nanti disyahkan tanpa ada perubahan, maka para pengusaha bersorak gembira karena bisa seenak udelnya sendiri mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak kerja. Tidak perlu repot-repot mengangkat menjadi karyawan tetap.

Pengusaha sangat diuntungkan, sedang para pekerja nasibnya bakal buntung. Karena pengusaha menggunakan pekerja kontrak, maka tidak ada lagi pesangon jika melakukan PHK buruhnya. Karena pesangon hanya diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai karyawan tetap.

Perlu diketahui, isi pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan dihapus dalam RUU Ciptaker adalah :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling
lama satu tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

 

Outsourcing Kian Marak

Ada dua konvensi ILO yang penting terkait pengawasan ketenagakerjaan yaitu Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konvensi No. 129 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pertanian.Keduanya memiliki relevansi dan telah ditetapkan dalam Deklarasi ILO tahun 2008 tentang Deklarasi Keadilan Sosial.

ILO menekankan bahwa pengawas ketenagakerjaan harus merespons dengan cara yang lebih efisien untuk mengantisipasi berbagai perubahan dunia kerja seperti masalah outsourcing dan meningkatnya pekerjaan yang ilegal atau tidak dinyatakan sebagai jenis pekerjaan. Hal itu karena munculnya model usaha baru dan metode produksi.

Masalah outsourcing selama ini tidak hanya marak terjadi di perusaahan swasta, di BUMN juga banyak mencuat akhir-akhir ini. Ironisnya, banyak BUMN besar yang justru terbelit masalah outsourcing.

Seperti contohnya di PT Krakatau Steel (PT KS) hingga PT Pertamina (Persero). Sebagai perusahaan besar kelas dunia, Pertamina dalam menjalankan praktek produksi dan eksplorasi dan usaha-usaha bisnis lainnya ternyata masih menerapkan praktek kerja outsoursing yang menyebabkan ketidakpastian kerja dan penderitaan bagi kaum buruh.

Modus outsoucing atau alih daya di PT Pertamina dilakukan oleh unit kerja dengan vendor terhadap hampir keseluruhan pekerjaan yang eksis di unit tersebut. Sebagai contoh di Refinery Unit.

Perbandingan pendapatan salary antara pekerja outsourcing dengan pekerja tetap sangat jauh berbeda. Dengan perbandingan hampir 10 kali lipat. Padahal jenis pekerjaan yang dikerjakan sama, baik dari sisi waktu jam kerja dan faktor resiko di lapangan.

Selain itu timbul diskriminasi antara pekerja outsoucing dengan pekerja tetap di Pertamina terkait bonus yang di berikan kepada pekerja. Dalam hal ini pekerja outsourcing pernah tidak menerima bonus tersebut.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga pernah mengalami gejolak ketenagakerjaan terkait outsourcing. Kasus pelaksanaan pelayanan teknik ( Yantek) oleh pihak swasta atau vendor mencuatkan banyak persoalan ketenagakerjaan.

Ironisnya, kasus-kasus yang terjadi justru merupakan core bisnis PLN. Mestinya bagian pemasangan atau penyambungan baru dan tambah daya, pemutusan, catat meter, pemeliharaan atau gangguan, operasi penertiban aliran listrik, tidak boleh di outsourcingkan. Karena karyawan dibagian tersebut wajib memiliki keahlian listrik dan sifat pekerjaan yang terus menerus.

Mestinya Direksi BUMN melek dan wajib menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pekerjaan bersifat outsourcing melanggar konstitusi atau inkonstitusional.

MK juga menilai bahwa UU Ketenagakerjaan Pasal 65 dan Pasal 66 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya akibat sistem kontrak menyebabkan para pekerja kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja. Jangan ada lagi kebijakan Direksi BUMN terkait outsourcing dengan alasan klise bahwa mempekerjakan pekerja kontrak lebih efisien. (AM/TS).*

pekerja kontrak marak RUU Ciptaker

Related Post

Leave a reply