Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Ketenagakerjaan

115 views

PANCASILA DAN UUD 1945 YANG DIEJAWANTAHKAN DALAM UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 1 AYAT (19)
SEBAGAI “HUKUM FORMIL” DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

Makalah oleh  Tim Kajian Gekanas

LATAR BELAKANG

Rencana pemerintah yang akan merevisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan telah sedang menuai penolakan dari mayoritas serikat pekerja di Indonesia, pasalnya kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia masih memprihatinkan.

Ini bukan sekedar argumen tentang perlunya revisi atau penolakan, tetapi ada yang lebih mendasar dari itu. Semua pihak yang meminta revisi maupun yang menolak pasti mempunyai alasan yang argumentatif dan rasional, masing-masing tentu saja akan mempertahankan argumennya, dan kedua argumentasi tersebut belum pernah bertemu dalam satu forum, malahan akhirnya berujung unjuk-rasa besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 2006, dimana dalam peristiwa tersebut pagar Gedung DPR/MPR roboh, dan beberapa kali rencana revisi UU 13 Tahun 2003 berakhir dengan kegagalan.

Apakah pengalaman masa lalu akan terulang lagi, apakah tidak ada terobosan dalam mencari solusi dari permasalahan yang selalu berulang, mengapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, berapa biaya dan sumber daya yang terkuras hanya untuk peristiwa yang sama dan berulang-ulang tersebut, pengusaha kehilangan jam kerja, puluhan ribu sampai dengan jutaan pekerja mengeluarkan biaya untuk unjuk-rasa, apakah memang harus begitu – harus dengan cara kuat-kuatan – , kita ini bangsa beradab, negara hukum, menjunjung tinggi falsafah sila ke 4 Pancasila yaitu musyawarah.

Padahal kita mempunyai Lembaga Kerja SamaTripartit (LKS Tripartit) yang anggotanya adalah seluruh pemangku kepentingan atau stake-holder di wilayah dunia usaha dan dunia ketenaga-kerjaan/perburuhan, dan lembaga ini diketuai langsung oleh Menteri sebagaimana dalam PP Nomor 5 Tahun 2005.

Lalu apa yang menjadi masalah yang mendasar tersebut ialah kurangnya semangat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

IDENTIFIKASI MASALAH

Kurangnya semangat memaknai Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,”

PEMBAHASAN MASALAH

1. Beda Kepentingan Antara Pengusaha Dan Pekerja

Selalu ada beda kepentingan dalam kehidupan ini, setiap individu, kelompok, komunitas, bahkan negara mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini akan selalu ada dan tidak akan hilang selama dunia ini berputar.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, penjajahan, penindasan, hingga peperangan, dan dominasi individu terhadap individu, dominasi kelompok terhadap kelompok, dominasi negara terhadap negara, dan sering kita dengar istilah “Exploitation De Long Parlong”.

Begitupun antara pengusaha dengan pekerja, kita dapati sejarah yang kelam dengan korban meninggal ratusan demonstran di Amerika Serikat pada demonstrasi besar-besaran buruh pada tanggal 1 – 4 Mei 1886 yang diikuti 400 ribu buruh.

Apakah kita mau set back lagi ke jaman lalu, harusnya kita dapat belajar dari kejadian-kejadian masa lalu untuk perbaikan kedepan. Budaya Bangsa Indonesia adalah musyawarah yang kemudian diejawantahkan dalam Sila ke-4 Pancasila, sudah pada tempatnya apabila ada hal-hal yang berbeda diselesaikan dengan musyawarah apalagi perbedaan tersebut sudah menjadi perselisihan.

Seperti halnya rencana revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selalu menuai protes yang berujung unjuk-rasa besar-besaran yang menguras dana dan sumberdaya yang sangat besar. Belajar dari pengalaman tersebut semestinya rencana revisi ini disampaikan dengan komunikasi yang baik dan transparan kepada seluruh stake-holder dan musyawarah.

Secara hukum ketatanegaraan sah-sah saja pengusaha mengusulkan melalui pemerintah mengajukan rencana revisi UU 13 Tahun 2003 langsung ke DPR, dan pekerja melalui serikat pekerjanya secara hukum sah-sah juga melakukan aksi unjuk-rasa penolakan revisi UU 13 Tahun 2003. Disinilah letak permasalahan yang sebenarnya yaitu “Persepsi” yang berkembang liar di kedua belah pihak ditambah bumbu-bumbu penyedap yang efektif yang semakin memanaskan dan memperdalam jurang pemisah diantara keduanya, celakanya lagi peran pemerintah yang seharusnya menyiramkan percikan air kedalam tungku yang sedang membara, malah ikutan menyiramkan bensin, maka meledaklah tungku tersebut. Persepsi yang berkembang adalah persepsi saling curiga dan saling tidak percaya, inilah penyebab utamanya.

Alasan pengusaha, revisi diperlukan untuk mengurangi biaya-biaya yang menurut pengusaha sudah tidak rasional lagi, contoh yang sering diungkapkan adalah pesangon di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia oleh karena itu harus ada penyesuaian yaitu dengan dikurangi besarannya dan bila perlu dihapuskan karena sudah ada program BPJS yang mengcover pekerja yang terkena PHK yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Begitupun dengan upah, proses PHK, hubungan kerja, pekerja kontrak atau outsourcing, pemagangan, tenaga kerja asing, dan lain-lain.

Sedangkan alasan pekerja/buruh menolak revisi adalah karena sampai saat ini tidak ada dokumen resmi dari pemerintah maupun LKS Tripartit yang menjadi dasar bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu di revisi, yang mana dokumen tersebut haruslah berisi seluruh argumen, kajian, data-data yang digunakan, analisa dan parameter ekonomi yang digunakan secara nasional, perbandingan dengan negara-negara tetangga/negara maju/negara berkembang, analisa dari akademisi, praktisi, pakar, keterwakilan SP/SB (apakah cukup representatif?), pendapat/analisa lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan ketenagakerjaan khususnya maupun ekonomi nasional secara umum.

Mengapa harus komprehensif seperti itu, karena undang-undang ini sangat menentukan 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50% penduduk Indonesia, makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati dalam menentukan suatu kebijakan.

Alasan penolakan yang kedua adalah beredarnya draft dikalangan SP/SB yang walaupun bukan draft resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau LKS Tripartit, akan tetapi isinya identik dengan draft yang beredar pada tahun 2006 yang merupakan hasil dari kajian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan 5 universitas ternama di Indonesia, yang mana draft yang beredar tersebut isinya sangat merugikan pekerja/buruh.

Meskipun dikatakan bahwa belum ada draft yang resmi tetapi faktanya bahwa draft revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang beredar dikalangan SP/SB dibenarkan oleh beberapa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan dari berbagai sumber lainnya. Hal ini tentu saja membingungkan SP/SB, dan untuk mengantisipasinya sikap SP/SB tegas menolak revisi tersebut.

Alasan penolakan yang ketiga adalah mekanisme pengambilan keputusan untuk merevisi undang-undang tersebut belum dijalankan dengan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya dokumen resmi sebagai hasil pembahasan didalam LKS Tripartit, yang ada adalah bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan telah disetujui oleh LKS Tripartit, itupun LKS Tripartit tahun 2016 tetapi sekali lagi tanpa dokumen yang resmi.

Adapun saat ini SP/SB bereaksi dengan keras adalah karena berulangnya cara-cara lama yang dilakukan oleh Apindo dalam mengupayakan revisi undang-undang tersebut, sebagai bukti berikut cuplikan-cuplikan pernyataan dari pengurus Apindo maupun dari Presiden RI Bapak Joko Widodo pada pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Apindo Kamis 13 Juni 2019 di Istana Negara, yang diambil dari berbagai media ;

1.1 Pernyataan Ketua Umum Apindo Bapak Haryadi Sukamdani,

“Para pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar industri padat karya dapat bertumbuh di Tanah Air.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah perlu meninjau kembali undang-undang tersebut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini dan membuat industri padat karya beralih ke negara lain seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan lainnya.

“Beliau (Presiden) menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan dalam waktu 6 bulan ini memang akan direview kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan itu karena kondisinya sudah cukup mendesak,” ujar Hariyadi seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).”
(Sumber ; di Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/06/13/bertemu-jokowi-di-istana-apindo-minta-undang-undang-ketenagakerjaan-direvisi)

“Perlu kiranya pemerintah untuk melihat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini,” ujar Hariyadi, Kamis (13/6/2019).

Saat ini, kata dia, investor padat karya beralih ke negara-negara lain seperti Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, dan Kamboja. Hal itu membuat investasi dan ekspor negara-negara tersebut terdongkrak. “Bahkan Laos sekarang sudah mulai bersiap-siap. Nah kita tentunya jangan sampai berkonsentrasi ke padat modal tapi padat karyanya tidak ditangani dengan baik,” ucap dia.

Selain itu, Hariyadi juga menyoroti dana promosi yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, bahkan di instansi yang tidak ada relevansinya dengan ekspor. Hal tersebut mencerminkan masih adanya ego sektoral. “Presiden bilang kalau dikumpulkan dana promosi kita itu ada Rp26 triliun. Lalu juga dana riset yang juga tersebar padahal kalau dikumpulkan dana riset itu bisa mencapai Rp27 triliun,” kata dia.
(Sumber; iNews.id, https://www.inews.id/finance/makro/bertemu-jokowi-apindo-minta-uu-ketenagakerjaan-ditinjau-ulang, Kamis, 13 Juni 2019 – 16:01:00 WIB)

1.2 Pernyataan Presiden ;

“ Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dunia usaha jadi prioritas pada periode kedua pemerintahannya. Lantaran itu, Jokowi meminta masukan dari pengusaha termasuk dari sisi regulasi.

Hal itu dijanjikan Jokowi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

“Dunia usaha terlebih dahulu karena memang kita ingin 5 tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (13/6).

Masukan dari dunia usaha tersebut diungkapkan Jokowi perlu menjadi terobosan yang berdampak kuat bagi ekonomi. Dari sisi regulasi pun Jokowi menjanjikan bisa dilakukan revisi bila diperlukan.
Bahkan Jokowi juga berjanji akan mengeluarkan peraturan pengganti undang undang (Perpu). Hal itu bila diperlukan regulasi yang bersifat mendesak.

Jokowi menekankan sisi investasi dan ekspor dari dunia usaha. Pasalnya posisi Indonesia saat ini sudah kalah bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

“Kita ini negara besar yang memiliki kekuatan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM),” terang Jokowi.

Dua hal tersebut dapat menjadi modal utama ke depan. Namun, potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal mengingat saat ini Indonesia masih mengalami defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan.
Masalah tersebut dinilai Jokowi dapat diatasi ke depan. Salah satunya adalah kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Namun memang ada regulasi, ada beberapa UU yang harus memang kita revisi,” jelas Jokowi.
Asal tahu saja, sebelumnya Jokowi juga telah bertemu dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mendapatkan masukan terkait perekonomian Indonesia. “
(Sumber; KONTAN.CO.ID, https://nasional.kontan.co.id/news/bertemu-apindo-dan-hippindo-ini-janji-jokowi)

Dari cuplikan media diatas Apindo mencoba menggulirkan kembali keinginan untuk merevisi undang-undang ini dengan membuat opini kepada Presiden bahwa undang-undang ini termasuk yang menghambat dunia usaha dan perekonomian Indonesia, dan alasan-alasan yang dikemukakan kepada Presidenpun belum teruji karena kenyataannya LKS Tripartit tidak pernah mengeluarkan dokumen resmi, padahal melalui lembaga inilah harusnya keinginan pengusaha untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan disampaikan dengan segala alasannya, dan apabila telah dibuktikan bahwa pembahasan didalam lembaga ini mengalami deadlock, maka prosedur berikutnya adalah bisa melalui jalur hukum dengan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi atau melalui jalur politik yaitu mengadu ke Presiden.

Jadi Apindo dalam upaya untuk mencari penyelesaian yang win-win solution, belum sepenuhnya menjalankan mekanisme sesuai dengan makna dan semangat seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

2. Kurang Maksimalnya LKS TRIPARTIT

LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sebagaimana telah dinyatakan diatas, secara filosofi lembaga inilah yang diharapkan dapat berperan aktif membantu negara demi tercapainya cita-cita founding fathers yang termaktub di dalam Pancasila dan Preambule UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga inilah yang sangat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita mulia tersebut khususnya di dalam masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha (businessman) dengan menciptakan iklim usaha yang bergairah, kondusif, nyaman untuk investasi, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang, pekerja/buruh sejahtera dan pengusahanya untung.

Frasa ”komunikasi, konsultasi dan musyawarah” bermakna sangat luas dan frasa “masalah ketenagakerjaan” jangan dipersempit seolah-olah hanya perselisihan atau dispute. Amanah yang yang terkandung didalamnya sangatlah luas, lembaga ini harus dapat menampung dan mengolah gagasan/ide, saran, masukan, atau apapun hal-hal yang dapat membawa seluruh stake holder-nya merasakan manfaat langsung dari adanya LKS Tripartit ini.

Manakala ada perselisihan dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tatkala ada gagasan atau ide-ide cemerlang lembaga ini dapat menindaklanjutinya dengan segera mengingat seluruh stake holder dan pengambil keputusan incharge didalamnya.

Demikian pula berkenaan dengan UU 13 Tahun 2003, apabila pengusaha merasa ada permasalahan apalagi masalah yang dianggap sangat penting, segera bawa dan diskusikan, rundingkan, bicarakan permasalahan tersebut di dalam lembaga ini, ribut-ributlah di sini, bicarakan dengan kepala dingin dan gunakan metode-metode ilmiah dan akademis dalam mencari solusi jika diperlukan undang para pakar, spesialis, akademisi, dan praktisi, musyawarahlah sampai ada titik temu, masa sih tidak dapat menemukan solusinya.

Sekarang, isu revisi undang-undang ini tengah bergulir di ranah publik dan yang terjadi adalah saling klaim saling beropini, saling unjuk kekuatan, publikpun terpecah dalam menyikapinya, kondisi ini sungguh sangat tidak sehat, seakan-akan permasalahan ini sudah tidak ada titik temu, kondisi ini diperburuk oleh rasa saling curiga. Pengusaha merasa bahwa telah menggunakan cara-cara ilmiah dengan menjadikan LIPI dan 5 universitas dalam membuat draftnya dan telah dibicarakan di dalam forum LKS dan telah mendapatkan persetujuan forum LKS Tripartit, sedangkan SP/SB berdasarkan draft yang beredar diluaran dan dirasakan draft tersebut sangat merugikan pekerja/buruh, serta menganggap bahwa LKS Tripartit belum mewakili aspirasi seluruh SP/SB.

Sementara pemerintah meng-claim telah meminta pendapat SP/SB, hanya saja apakah telah maksimal dalam menyerap aspirasinya, sebab fakta lapangan menunjukkan masih terjadinya penolakan revisi undang-undang tersebut dari sebagian besar SP/SB.

Selain itu ada beberapa alasan lain yang secara legalitas dan opini dapat mempengaruhi pengambil keputusan dan masyarakat secara umum yaitu bahwa undang-undang ini telah mengalami 32 kali yudicial review, menghambat pertumbuhan investasi yang mengakibatkan hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya seolah-olah permasalahan utama negeri ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang harus segera di revisi.

Ditambah lagi bahwa Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TRIPNAS) pada tahun 2016 telah menyetujui untuk merevisi undang-undang ini, sehingga secara hukum telah mempunyai legitimasi. Akan tetapi mengapa pekerja/buruh melalui SP/SB masih tetap bereaksi dengan keras bahkan mengancam akan melakukan unjuk-rasa besar-besaran, dan sebagian SP/SB telah melakukannya seperti unjuk-rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional pada tanggal 30 Juli 2019 lalu, dan di beberapa daerah.

Pertanyaan selanjutnya apabila telah disetujui oleh LKS Tripartit, mana hasil kajian atau hasil rapat persetujuan LKS Tripartit tersebut ? Lembaga sekelas LKS Tripartit apalagi LKS Tripartit tingkat pusat, seharusnya telah membuat kajian secara komprehensif yang tercatat dalam satu dokumen yang berisi seluruh argumen, kajian, data-data yang digunakan, analisa dan parameter ekonomi yang digunakan secara nasional, perbandingan dengan negara-negara tetangga/negara maju/negara berkembang, analisa dari akademisi, praktisi, pakar, keterwakilan SP/SB (apakah cukup representatif?), pendapat/analisa lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan ketenagakerjaan khususnya maupun ekonomi nasional secara umum. Mengapa harus komprehensif seperti itu, karena undang-undang ini sangat menentukan 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja beserta keluarganya, makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati.

Dari fakta diatas, terlihat bahwa LKS Tripartit belum berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dari undang-undang tersebut. Semestinyalah pemerintah mawas diri dan introspeksi atas tidak maksimalnya LKS Tripartit dalam mencari solusi permasalahan, mengapa pemerintah? Karena LKS Tripartit tingkat nasional dipimpin langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, pada tingkat provinsi dipimpin oleh Gubernur, dan pada tingkat kota/kabupaten oleh Wali Kota/Bupati sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

Dari Lembaga ini pemerintah semestinya dapat membuat suatu kebijakan komprehensif, holistik, proporsional, dan adil bagi seluruh stake holder, karena masukannya sangat lengkap yaitu berdasarkan LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Provinsi, LKS Tripartit Kota/Kabupaten.

Begitupun dengan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini, apabila proses didalam LKS Tripartit ini dijalankan dengan benar dan konsekuen, dan keterwakilan SP/SB didalam keanggotaan LKS Tripartit benar-benar mencerminkan keterwakilan secara nasional, maka tidak perlu ada gonjang-ganjing, tidak perlu ada saling curiga, tidak perlu ada unjuk-rasa, tidak perlu ada yang merasa dirugikan dengan permasalahan ketenagakerjaan, dan mungkin tidak diperlukan lagi adanya revisi undang-undang ini.

Yang ada adalah semangat saling membantu dan saling membangun bagaimana kedua belah pihak dapat bergandengan tangan dalam menciptakan dunia usaha yang dapat mensejahterakan pekerja/buruhnya, memberikan keuntungan bagi pengusaha, dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta dapat mengangkat perekonomian nasional yang kompetitif ditingkat dunia.

3. Suasana Psikologis

3.1. Pengusaha

Pengusaha merasa bahwa sudah tertutup dialog dengan SP/SB, dan lebih baik langsung diajukan ke pemerintah untuk disampaikan dan diuji langsung oleh DPR RI. Dengan kekuatan lobi dan akses yang luas yang dipunyai oleh organisasi pengusaha, dengan mudah dapat meyakinkan pemerintah dalam hal ini presiden, dan sudah dibuktikan organisasi pengusaha telah diterima oleh presiden, hingga presidenpun telah memberikan respon yang positif bagi pengusaha.
Argumen yang dibangun untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan oleh pengusaha telah berhasil membuat opini bahwa undang-undang inilah yang menghambat investasi dan tidak kondusifnya dunia usaha yang akibatnya menghambat lapangan kerja baru, dan ini sangat merugikan pembangunan nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

3.2. SP/SB

SP/SB merasa bahwa pemerintah telah terbawa opini dan terpengaruh oleh pengusaha, dan dengan draft revisi yang beredar sangat merugikan pekerja/buruh, sedangkan pintu dialogpun seperti sudah tertutup, maka SP/SB untuk mencegah terjadinya revisi melakukan upaya maksimal yaitu melakukan unjuk-rasa dan berharap rencana revisi tersebut dibatalkan.

1.3. Pemerintah

Pemerintah merasa apa yang sudah dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, segala prosedur sudah ditempuh, LKS Tripartit dianggap sudah sesuai dengan tujuan pendiriannya, akan tetapi realitas yang ada seperti contohnya revisi undang-undang ketenagakerjaan, dimana terjadi dinamika yang tinggi dengan saling curiga diantara stake holder, dan unjuk-rasa penentuan upah minimum yang setiap tahun terjadi baik di tingkat nasional maupun di daerah, terbitnya PP78/2015 dan Kepmen 15/2017 yang banyak menimbulkan kontroversi yang bahkan sampai sekarang ini masih terjadi dispute antara SP/SB di satu pihak dan Apindo di lain pihak, dan banyak kasus ketenagakerjaan lainnya.

Belum lagi masalah ketenagakerjaan yang sudah menjadi komoditas politik, sudah banyak terjadi calon kepala daerah menjanjikan dan membuat kontrak politik, yang pada saat terpilih menjadi kepala daerah kesulitan untuk melaksanakan kontrak politik tersebut.

Pemerintah sebagai Ketua LKS Tripartit yang sesungguhnya dapat mengatur dan memanage hubungan industrial diantara para pihak sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang tentang LKS Tripartit. LKS Tripartit sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, sebenarnya dapat menjadi ajang untuk bagaimana seluruh stake holder dapat berkonsultasi, berkomunikasi, dan bermusyawarah untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, bukan menjadi ajang hanya mencari legitimasi dari suatu kebijakan.

Apabila dirasakan ada masalah dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat segera mengevaluasi mengapa masih timbul masalah, apakah masalah keterwakilan atau masalah kemampuan atau masalah lain yang menjadi penyebab masih terjadinya kontroversi di lapangan. Sehingga segera bisa dicarikan solusinya, contohnya apabila dirasakan keterwakilan SP/SB yang bermasalah, pemerintah dalam kondisi tertentu dapat menciptakan forum LKS Tripartit diperluas dengan mendatangkan narasumber dari para akademisi, LSM yang bergerak dibidang ketenagakerjaan, melibatkan kementerian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dicarikan solusinya, atau apa saja yang dapat membantu sedemikian rupa sehingga mendapatkan solusi dari suatu permasalahan.

Sesungguhnya, jika diperlukan pemerintah dapat mengumpulkan seluruh stake holder yang terkait ditambah dengan akademisi, pakar, LSM ketenagakerjaan, lintas kementerian, dalam satu forum (LKS Tripartit diperluas) untuk membahas suatu kasus ketenagakerjaan yang pelik yang dianggap akan berdampak kepada masalah ekonomi nasional seperti yang terjadi saat ini, dimana UU Nomor 13 Tahun 2003 yang oleh para pengusaha dianggap sebagai penghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum inilah seluruh argumen, data, didiskusikan, dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan sampai tuntas untuk mencoba mencari terobosan solusi yang saling menguntungkan para pihak, dengan menggunakan metode ilmiah hingga akan dihasilkan beberapa kemungkinan solusi dan setiap solusi ada manfaat dan mudharat, kemudian dipilihlah manfaat yang maksimal atau jika tidak mendapatkan manfaat, dipilihlah mudharat yang minimal.

Ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa manusia hanyalah diperintahkan berusaha secara maksimal demi tercapainya kesepakatan atau win-win solution, selanjutnya bertawakallah kepada Tuhan dan berharap Tuhan akan membantu memberikan petunjukNya, inilah esensi dari amanah Sila 1 dari Pancasila yaitu bahwa negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Preambul UUD 1945 yang menyatakan “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Dengan model musyawarah mencari mufakat seperti tersebut diatas dan dengan niat baik serta mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara dari seluruh peserta forum, Insya Allah akan didapat kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Seandainya setelah dengan usaha tersebut diatas masih terjadi kebuntuan, bagaimana selanjutnya? Sebaiknya buang jauh-jauh pikiran berandai-andai ini, karena berandai-andai tidak ada batasnya, melemahkan semangat, pesimistis/negative thinking, bukannya penyelesaian yang didapat melainkan perselisihan yang semakin dalam dan saling curiga, yang akan berdampak merugikan bagi seluruh pihak.

Ada kemungkinan inilah yang sedang kita alami kini yaitu suasana saling curiga, tidak ada lagi rasa saling percaya, masing-masing merasa paling benar, ujungnya diselesaikan dengan kuat-kuatan, dapat diperkirakan hasilnya adalah kerugian besar bagi seluruh pihak.

4. Peran Dan Tanggungjawab Pemerintah

UUD 1945 pasal 28D ayat 2 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Peran dan tanggung-jawab pemerintah adalah bagaimana amanah UUD 1945 pasal 28D ayat (2) tersebut dapat terlaksana dan bukan hanya dapat tapi wajib terlaksana, oleh karena itulah pemerintah harus berusaha keras dengan mengerahkan segala daya dan upaya demi tercapainya cita-cita mulia tersebut.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut pemerintah dapat memainkan seluruh instrumen yang dipunyainya, misalnya pemerintah diberikan kewenangan melalui institusi yang terkait dengan suatu permasalahan dalam hal masalah ketenagakerjaan kewenangan berada di tangan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), bukan berarti tanggung-jawab hanya terbatas di Kemnaker saja tetapi institusi/kementerian yang lainpun tetap wajib ikut bertanggung-jawab terhadap demi terwujudnya amanah UUD 1945, jika diperlukan Presiden sebagai penanggung-jawab tertinggi pemerintahan langsung turun-tangan mengkordinasikan antar kementerian atau lembaga yang terkait manakala masalahnya berdampak masif, sistemik, dan berpengaruh luas pada masyarakat seperti pada contoh revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup pekerja/buruh formal yang berjumlah 51 juta orang yang apabila dihitung beserta keluarganya akan menyangkut lebih dari setengah penduduk Indonesia, tidak hanya itu efek derivatifnya atau trickel down effect-nya dapat mencapai hingga 90 % penduduk Indonesia.

Menteri Tenaga Kerja sebagai ketua LKS Tripartit, dapat menggunakan lembaga ini dalam rangka harmonisasi hubungan industrial pengusaha dengan pekerja/buruh dengan melalui komunikasi dan konsultasi yang terus-menerus, memusyawarahkan segala hal yang berkaitan dengan perselisihan dan permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh, untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan secara komprehensif demi perbaikan kedepan, sebagaimana fungsi dari LKS Tripartit sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah permasalahan ketenagakerjaan.

Dalam memecahkan suatu permasalahan, misalkan ada keluhan dari pekerja/buruh dan/atau dari pengusaha kemudian dipelajari sejauh mana keluhan tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan industrial, jika pengaruhnya sangat signifikan maka Kemnaker sebagai ketua LKS Tripartit membawa keluhan tersebut untuk dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan dalam rapat-rapat LKS Tripartit malahan jika diperlukan Kemnaker dapat membentuk forum khusus, selain anggota resmi LKS Tripartit diperkuat oleh ;

1. Agar supaya forum tersebut keterwakilannya lebih representatif, maka ada penambahan dari SP/SB atau aktifis pekerja/buruh yang dipilih dan dianggap mempunyai kompetensi untuk ikut mencari solusi permasalahan yang sedang dalam pembahasan.
2. Hal yang sama dilakukan terhadap keterwakilan pengusaha seperti pada nomor 1.
3. Mengikutsertakan Kementerian/Lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, misalnya Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemensos, BPS.
4. Akademisi, pakar, praktisi berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan ketenagakerjaan, dunia usaha, ekonomi, dan lain sebagainya.
5. Dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Melihat komposisi peserta dari forum tersebut saja, publik percaya dan optimis bahwa forum tersebut akan membahas secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

Seperti telah disebutkan diatas karena yang menjadi permasalahan berpengaruh terhadap nasib pekerja/buruh, pengusaha, ekonomi nasional secara sistemik dan masif, maka analisa, kajian dan pembahasannyapun meliputi data-data statistik, parameter-parameter ekonomi makro maupun mikro, perbandingan dengan negara tetangga dan negara-negara lainnya, kondisi pekerja/buruh, iklim usaha, dan lain sebagainya yang menambah khasanah analisis yang visioner.

Sehingga forum tersebut menghasilkan solusi yang benar-benar sesuai dengan harapan seluruh stake holder, terlepas apakah dapat memuaskan semua pihak atau tidak, tetapi itulah hasil maksimal yang dicapai dengan usah yang maksimal pula, sambil berharap Tuhan memberikan hasil yang terbaik, adil dan proporsional yaitu pekerja/buruh sejahtera dan pengusaha untung.

Demikian pula tatkala ada gagasan atau ide-ide cemerlang yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada ikilm usaha dan nasib pekerja/buruh lebih baik, maka pemerintah dapat melakukan dan menindaklanjutinya seperti diatas.

Ada satu hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam membantu dunia usaha sekaligus juga membantu pekerja/buruh dan masih merupakan kewenangannya yaitu dengan menggunakan instrumen keuangan. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh pengusaha adalah pesangon yang dianggap terlalu tinggi.

Sedangkan kenyataannya setelah PHK 90 % pekerja menjadi miskin saat ini walaupun telah mendapat pesangon yang kata pengusaha terlalu tinggi, fakta inilah yang sangat menghantui pekerja jika terkena PHK. Ini berarti secara filosofi akar masalahnya adalah keberlangsungan pendapatan pekerja setelah tidak bekerja lagi baik terkena PHK ataupun pensiun.

Pengusaha beralasan dengan adanya BPJS tidak lagi diperlukan pesangon sebab telah tercover oleh BPJS hingga 60 – 80 % gaji tiap bulan, itu bagi yang pensiun normal sementara bagi yang PHK di tengah jalan bagaimana dia menghidupi keluarganya lagi pula aturan BPJS bagi yang terkena PHK belum usia pensiun relatif tidak cukup untuk menanggung beban kehidupan bersama keluarganya, apalagi menurut isu yang beredar sehubungan dengan rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan rencananya PHK tanpa pesangon ataupun bila ada pesangon tapi kecil.

Jika dibandingkan dengan negara-negara maju bagi warga negara yang tidak bekerja atau terkena PHK ada tunjangan biaya hidup dari negaranya, selain itu juga untuk mendapatkan kerja kembali relatif lebih mudah. Inilah mengapa isu revisi ini membuat pekerja/buruh resah sampai-sampai pekerja/buruh yang menjadi anggota SP/SB, apabila SP/Sbnya tidak melakukan unjuk-rasa dianggap mengkhianati perjuangan.

Instrumen keuangan yang dapat digunakan adalah APBN, sebagaimana contoh bagaimana mempertahankan keberlangsungan pendapatan pekerja yang terkena PHK, bisa saja pemerintah menganggarkan di dalam APBN untuk mensubsidi pekerja yang PHK – tentu saja dengan aturan dan analisa yang matang –, dalam bentuk bantuan iuran tambahan ke BPJS bagi pekerja/buruh yang nilai manfaatnya tidak mencukupi ketika PHK dengan target menaikkan manfaat pensiunnya atau dalam bentuk lain yang harus dikaji bersama yang pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan bersama, termasuk insentif pengurangan pajak misalnya.

Toh ternyata APBN saat ini banyak yang tidak efektif penganggarannya seperti yang dinyatakan oleh Presiden tentang adanya dana promosi dan dana riset di berbagai kementerian yang mencapai Rp 27 Trilyun dan Rp 26 Trilyun, belum lagi dana-dana yang tidak efektif di dalam APBN untuk digunakan seluas-luasnya kemaslahatan rakyat termasuk didalamnya pekerja/buruh sebagai pembayar pajak yang berhak untuk mendapatkan porsi anggaran APBN.

Begitupun dengan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya pemerintah sebelum menentukan undang-undang tersebut perlu atau tidak di revisi melakukan hal-hal sesuai peran dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga didapatkan suatu dokumen yang berisi analisa, kajian, argumen pembahasan yang menyeluruh (komprehensif) dengan kesimpulan yang benar-benar akurat apakah perlu revisi atau tidak perlu revisi, jangan-jangan kesimpulannya malah tidak perlu revisi tetapi ada beberapa rekomendasi yang harus dijalankan kedepan, dan bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada.

Tidak seperti saat ini, ketika Bapak Joko Widodo Presiden RI bertemu Apindo dan Apindo mendalilkan bahwa gara-gara undang-undang ini menyebabkan industri padat karya pada pindah ke Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan lainnya, investasi terhambat yang menyebabkan tidak terbukanya lapangan kerja baru artinya pengangguran bertambah karena anggkatan kerja baru tidak terserap, dan beberapa masukan lainnya.

Dari pertemuan tersebut Bapak Presiden menerima masukan sedemikian rupa bahwa seluruh permasalahan tersebut penyebabnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Presiden mempercayainya, lalu keluarlah pernyataan Presiden bahwa dalam 6 bulan akan direview dan jika diperlukan akan diterbitkan PERPPU, yang berarti bagi Presiden selain mempercayai masukan dari Apindo juga revisi undang-undang ini sudah dianggap mendesak.

Seharusnya sebagai Presiden Bapak Joko Widodo memerintahkan kepada para Menteri yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan pemerintah dengan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan secara mendalam seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga apa yang diargumentasikan oleh Apindo tentang kepindahan pengusaha ke Myanmar, Vietnam, Kamboja, secara data dapat dianalisis kebenarannya bukan hanya opini dan jika itupun memang benar, maka di cari dahulu penyebab kepindahannya, apakah benar karena undang-undang ketenagakerjaan atau ada penyebab lain, serta selain itu juga harus dipertimbangkan dengan matang mengingat undang-undang ini menyangkut hajat hidup 51 juta pekerja formal dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50 % penduduk Indonesia. Dan diharapkan Presiden bijak dalam membuat keputusan dan pernyataan, sehingga tidak meresahkan pekerja/buruh.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kurangnya semangat memaknai Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,” berakibat seringnya timbul perselisihan yang berkepanjangan.

5.2. Saran

1. Berkenaan dengan keluhan pengusaha terhadap UU 13 Tahun 2003 yang sampai minta di revisi, sebaiknya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden memerintahkan kepada para Menteri yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan pemerintah dengan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait untuk dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan secara mendalam dan komprehensif (menyeluruh).

2. Kemudian Menteri Tenaga Kerja membentuk suatu FORUM khusus yaitu LKS Tripartit yang diperluas dan diperkuat ;
• Agar supaya forum tersebut keterwakilannya lebih representatif, maka ada penambahan dari SP/SB atau aktifis pekerja/buruh yang dipilih dan dianggap mempunyai kompetensi untuk ikut mencari solusi permasalahan yang sedang dalam pembahasan.
• Hal yang sama dilakukan terhadap keterwakilan pengusaha seperti pada nomor 1.
• Mengikutsertakan Kementerian/Lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, misalnya Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemensos, BPS.
• Akademisi, pakar, praktisi berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan ketenagakerjaan, dunia usaha, ekonomi, dan lain sebagainya.
• Dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

3. Dalam FORUM inilah permasalahan atau keluhan pengusaha tersebut dibahas, untuk menghindari kegaduhan diluaran, jika perlu ribut-ributlah di sini, musyawarahkanlah dengan kepala dingin dan gunakan metode-metode ilmiah dan akademis dalam mencari solusi sampai ada titik temu karena dalam FORUM ini ada pakar, akademisi, praktisi, dan lintas kementerian.

4. Sebelum menentukan undang-undang tersebut perlu atau tidak di revisi, maka analisa, kajian dan pembahasan dalam FORUM tersebut meliputi data-data statistik, parameter-parameter ekonomi makro maupun mikro, perbandingan dengan negara tetangga dan negara-negara lainnya, kondisi pekerja/buruh, iklim usaha, dan lain sebagainya. Sehingga forum tersebut menghasilkan solusi yang benar-benar akurat apakah perlu revisi atau tidak perlu revisi, dan semuanya terangkum dalam suatu dokumen.

5. Sampai saat ini tidak ada dokumen resmi dari pemerintah maupun LKS Tripartit yang menjadi dasar bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu di revisi, yang mana dokumen tersebut berisi seluruh argumen, kajian, data-data yang digunakan, analisa dan parameter ekonomi yang digunakan secara nasional, perbandingan dengan negara-negara tetangga/negara maju/negara berkembang, analisa dari akademisi, praktisi, pakar, keterwakilan SP/SB (apakah cukup representatif?), pendapat/analisa lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan ketenagakerjaan khususnya maupun ekonomi nasional secara umum.

Mengapa harus komprehensif seperti itu, karena undang-undang ini sangat menentukan 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50% penduduk Indonesia., makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati dalam menentukan suatu kebijakan.

6. Akibat tidak adanya dokumen resmi seperti yang telah disebutkan pada poin 5 diatas, opini yang berkembang ditengah masyarakat pekerja/buruh timbullah kecurigaan kecurigaan bahwa revisi undang-undang tersebut akan menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja/buruh, selain itu beredar pula draft revisi undang-undang yang isinya memperkuat kecurigaan tersebut.

7. Begitupun pengusaha berprasangka bahwa jika rencana revisi undang-undang disampaikan melalui mekanisme SP/SB, sudah tidak ada gunanya karena SP/SB akan menolaknya, oleh karena itu lebih baik langsung diajukan ke pemerintah untuk disampaikan dan diuji langsung oleh DPR RI.

Dengan menggunakan kekuatan lobi dan akses yang luas yang dipunyai oleh organisasi pengusaha, dengan mudah dapat meyakinkan pemerintah, dan sudah dibuktikan organisasi pengusaha telah diterima oleh presiden, hingga presidenpun telah memberikan respon yang positif bagi pengusaha.

8. SP/SB merasa bahwa pemerintah telah terbawa opini dan terpengaruh oleh pengusaha, dan dengan draft revisi yang beredar sangat merugikan pekerja/buruh, sedangkan pintu dialogpun sepertinya sudah tertutup, maka SP/SB untuk mencegah terjadinya revisi melakukan upaya maksimal yaitu melakukan unjuk-rasa dan berharap rencana revisi tersebut dibatalkan.

9. Berkembangnya saling ketidak-percayaan antara SP/SB di satu pihak dengan Apindo dan Pemerintah dipihak lain bahkan sudah mengarah pada saling mencurigai, sebagaimana pada poin 6, 7, 8, harus disikapi oleh pemerintah dengan segera mewujudkan FORUM seperti pada poin 2 agar seluruh pihak saling mempercayai kembali.

10. Ada satu hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam membantu dunia usaha sekaligus juga membantu pekerja/buruh dan masih merupakan kewenangannya yaitu dengan menggunakan instrumen keuangan. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh pengusaha adalah pesangon yang dianggap terlalu tinggi.

Sedangkan kenyataannya setelah PHK 90 % pekerja menjadi miskin saat ini walaupun telah mendapat pesangon yang kata pengusaha terlalu tinggi, fakta inilah yang sangat menghantui pekerja jika terkena PHK. Ini berarti secara filosofi akar masalahnya adalah keberlangsungan pendapatan pekerja setelah tidak bekerja lagi baik terkena PHK ataupun pensiun.

11. Instrumen keuangan yang dapat digunakan adalah APBN, ini contoh saja bagaimana mempertahankan keberlangsungan pendapatan pekerja yang terkena PHK, bisa saja pemerintah menganggarkan di dalam APBN untuk mensubsidi pekerja yang PHK – tentu saja dengan aturan dan analisa yang matang –, dalam bentuk bantuan iuran tambahan ke BPJS bagi pekerja/buruh yang nilai manfaatnya tidak mencukupi ketika PHK dengan target menaikkan manfaat pensiunnya atau dalam bentuk lain yang harus dikaji bersama yang pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan bersama, termasuk insentif pengurangan pajak misalnya.

Toh ternyata APBN saat ini banyak yang tidak efektif penganggarannya seperti yang dinyatakan oleh Presiden tentang adanya dana promosi dan dana riset di berbagai kementerian yang mencapai Rp 27 Trilyun dan Rp 26 Trilyun, belum lagi dana-dana yang tidak efektif di dalam APBN untuk digunakan seluas-luasnya kemaslahatan rakyat termasuk didalamnya pekerja/buruh sebagai pembayar pajak yang berhak untuk mendapatkan porsi anggaran APBN.

Penutup

Demikian tulisan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan sekedar mengingatkan kembali bahwa seluruh permasalahan sebaiknya dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan dengan transparan, adil, proporsional sebagaimana semangat dalam Pancasila dan UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

Semoga perselisihan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini dapat segera menemukan titik temu dan pemerintah diharapkan bertindak sebijaksana mungkin dalam membuat kebijakan ketenagakerjaan sehingga seluruh stake holder kembali bergandengan-tangan menghadapi tantangan global yang sudah didepan mata.

( Makalah ini disusun oleh tim Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dan diresumekan oleh Arif Minardi)

Kajian Gekanas Ketenagakerjaan Revisi UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply