Omnibus Law Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing

47 views

Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja via Omnibus Law akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing dan mengatur upah buruh berdasarkan jam kerja.

TKA

Ilustrasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Reaktor.co.id — Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja via Omnibus Law yang disiapkan pemerintah akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

Rancangan UU tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Januari 2020.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah poin terkait ketenagakerjaan yang masuk dalam RUU tersebut. Salah satu poin penting berkaitan dengan TKA yang akan dipermudah masuk ke Tanah Air.

“Agar tenaga kerja ekspatriat bisa masuk tanpa proses yang panjang,” kata Airlangga dalam paparan akhir tahun di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Menurut Airlangga, selama ini, TKA kerap kesulitan mendapatkan izin Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan UU Imigrasi. Oleh karena itu, akan ada kemudahan terkait hal tersebut.

Hal senada dikemukakan Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi.

Ia mengungkapkan, kemudahan-kemudahan itu berupa proses perizinan visa untuk para investor yang sudah melakukan investasi dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

“Seringkali untuk dapatkan visa izin tinggal sementara, ada RPTKA [Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing] segala macam. Persoalan dengan keimigrasian, dan sebagainya,” jelas Elen.

Menurutnya, investasi itu sebagai jaminan. Karena selama ini dalam undang-undang imigrasi, tenaga kerja asing, seringkali sulit untuk mendapatkan izin Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

“Misalnya dia [tenaga kerja asing] melakukan investasi Rp 100 miliar. Itu akan jadi pertimbangan dia, untuk kemudahan RPTKA. Sehingga gampang mendapatkan visa dan KITAS,” terang Elen.

Selain soal TKA, isu lain yang turut dibahas di dalamnya adalah penghitungan pengupahan tenaga kerja. Jam kerja dan pengupahan buruh mengalami perubahan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan membuat jam kerja menjadi fleksibel. Di samping itu, besaran upah dihitung berdasarkan basis jam kerja dan harian.

“Kesepakatan kerja dan tentu hak pekerja dijamin dan terkait jenis pengupahannya untuk berbasis jam kerja dan harian. Jadi kita akan memberikan fleksibilitas, termasuk definisi jam kerja,” ujar Airlangga dikutip Antara.

RUU Cipta Lapangan Kerja via omnibus law sendiri diharapkan segera dibahas DPR lantaran sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Airlangga juga optimistis Omnibus Law bisa selesai dalam tiga bulan.*

 

Omnibus Law TKA

Related Post

Leave a reply