Omnibus Law Kerdilkan Sektor Penerbangan dan Pelayaran lokal

501 views

Semangat liberalisme era wild west dicangkokkan ke dalam sektor usaha penerbangan dan kemaritiman nasional melalui omnibus law, padahal aturan main yang ada saat ini sudah sangat liberal. Pemerintah membuka lebar kesempatan kepada asing untuk menjadi pemilik mayoritas perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal di perairan Indonesia.

Reaktor.co.id – Beberapa pasal dalam omnibus law RUU Cipta Kerja cenderung rugikan dan mengkerdilkan masa depan perusahaan lokal sektor penerbangan dan pelayaran. Industri penerbangan nasional bakal terlibas oleh cukong penyewaan pesawat terbang karena pasal tentang UU Penerbangan terkait jumlah kepemilikan pesawat dihapus.

Semangat liberalisme dicangkokkan ke dalam sektor usaha penerbangan dan kemaritiman nasional melalui omnibus law, padahal aturan main yang ada saat ini sudah sangat liberal. Saking liberalnya, bisnis kepelabuhanan domestik misalnya, sudah amat terbuka bagi kalangan swasta.

Bahkan, mereka yang hanya bermodalkan secarik kertas yang menyatakan sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) bisa buka lapak dengan relatif mudah.

Merusak Ekosistem Industri

RUU Cipta Kerja membuat pelaku bisnis dan cukong industri penerbangan dari luar negeri kini tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi ketentuan terkait jumlah pesawat minimal yang harus dimiliki.

Ketentuan jumlah pesawat tertentu untuk maskapai berjadwal yang disebutkan di pasal 60 RUU Cipta Kerja tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan patut dibatalkan oleh DPR.

Pasalnya liberalisasi yang keterlaluan dalam bisnis penerbangan bisa merusak ekosistem industri dirgantara di Tanah Air. Dan juga bisa mengurangi aspek keselamatan penerbangan karena ketentuan bisnis penerbangan sangat longgar.

Penghapusan pasal 118 ayat 2 UU Nomor 1/2009 terkait ketentuan kepemilikan jumlah pesawat bagi maskapai dengan penerbangan berjadwal dihapus. Sebelumnya, pasal tersebut mensyaratkan angkutan udara niaga berjadwal minimal harus memiliki 5 unit pesawat dan 5 unit pesawat dari menyewa.

Berkat omnibus law, maskapai penerbangan berjadwal tidak perlu memiliki jumlah minimal pesawat untuk menjalankan bisnisnya. Ketentuan inilah yang selama ini diharapkan bagi pelaku bisnis yang berafiliasi dengan industri leasing atau sewa armada penerbangan.

Industri leasing pesawat meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kegiatan sewa pesawat ini telah mengalami peningkatan dari 2 persen pada tahun 1980 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2016 lalu.
Menurut penelitian dari Market Research Future, Pasar Leasing pesawat diprediksi melonjak hingga tahun 2023.

Selama ini perusahaan sewa pesawat telah menerima sejumlah insentif dari pemerintah. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 impor pesawat udara dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara (maintenance, repair and overhaul/ MRO) tidak dipungut PPN.

Selain itu, jasa persewaan pesawat udara (leasing) dari luar pabean dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara (MRO) juga tidak dipungut PPN.

Padahal biaya penyewaan pesawat berkontribusi sekitar 20-24 persen dalam pembentukan harga tiket. Jumlah ini kedua setelah biaya bahan bakar avtur yang menyumbang 30-31 persen.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diperjelas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara.

Namun beberapa maskapai belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pemenuhan kepemilikan pesawat dan penguasaan pesawat. Dilain pihak Kemenhub tidak berani membekukan surat izin usaha angkutan udara baik berjadwal maupun tidak berjadwal ketika maskapai melanggar.

Sebenarnya dalam ketentuan disebutkan bahwa maskapai yang punya banyak pesawat tapi statusnya hanya sewa juga bisa dicabut izinnya. Alasan dari regulasi tersebut ialah untuk memberikan jaminan pelayanan bahwa alat produksi tidak bermasalah. Hal ini juga untuk memberikan kepastian tentang status kepemilikan modal.

Apalagi jika terjadi kasus sengketa bisnis akibatnya pesawat bisa ditarik oleh perusahaan leasing tanpa mempedulikan aspek kebutuhan konektivitas daerah dan kepentingan konsumen. Praktik bisnis sewa pesawat saat ini sangat beragam. Yang pasti mereka selama ini menghasilkan keuntungan besar meskipun maskapai yang menyewanya dilanda kerugian.

Sebagai gambaran PT Garuda Indonesia Tbk mengeluhkan soal biaya sewa pesawat dan biaya lain dalam perjanjian kontrak yang dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai pesaing lain.

Manajemen Garuda mengatakan dari total 132 unit pesawat yang dioperasikan sebanyak 91 persen adalah sewa. Adapun, pesawat yang merupakan milik maskapai pelat merah tersebut adalah enam unit Airbus 330 dan enam unit Bombardier CRJ-1000.

Ironisnya biaya sewa pesawat yang dikeluarkan lebih tinggi 1,5 hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan maskapai pesaing lain di kawasan Asia Pasifik menurut mantan Dirut Garuda, Pahala dalam kesempatan rapat dengar pendapat di Gedung DPR.

Selain biaya leasing, Garuda masih diwajibkan menyetor biaya tambahan kepada lessor dengan jumlah yang tidak sedikit. Setiap tahun, Garuda harus membayar US$150 juta—US$200 juta dalam bentuk cadangan untuk biaya pemeliharaan pesawat yang disewa.

Mentorpedo UU Pelayaran

Isu-isu kemaritiman yang masuk dalam RUU Cipta Kerja mencakup beberapa hal seperti kepelabuhanan, pelayaran, kepelautan dan lain-lain.

Dari sisi tubuh/arsitektur undang-undang, isu kepelabuhanan, pelayaran, kepelautan, dan lainnya (kemaritiman) yang terdapat dalam UU Pelayaran ditempatkan pada Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Di bawahnya, terdapat Bagian ke-IV yang diberi judul Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi. Lalu, ada paragraf dan di bawahnya selanjutnya ada pasal.

Topik kepelabuhanan, pelayaran dan kepelautan diplot pada Paragraf 10 tentang Transportasi. Adapun topik terkait kemaritiman lainnya, yakni Kelautan dan Perikanan, terdapat di Paragraf 2.

Lantaran Paragraf 10 menyangkut sektor Transportasi secara keseluruhan, selain mentorpedo/mengubah redaksional UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat pengaturan isu kepelabuhanan, kepelautan, pelayaran dan sebagainya, RUU Cipta Kerja juga menyasar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Khusus untuk UU Pelayaran 2008, Pasal 59 RUU Omnibus Law mengubah Pasal 5, menyisipkan Pasal 8A, mengubah ketentuan-ketentuan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 27 dan Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 51, Pasal 59, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 96, Pasal 129, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 111, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 133, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 163, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 197, Pasal 204.

Pasal 213 juga diubah. Demikian pula Pasal 225, Pasal 243, Pasal 273, Pasal 282, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 310, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 336. Sementara itu, pasal-pasal yang dihapus mencakup Pasal 30, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 97, Pasal 127, Pasal 156, Pasal 157. RUU “Cilaka” juga menghapus Pasal 159, Pasal 161 dan Pasal 162.

Menurut Siswanto Rusdi ada beberapa catatan yang bisa diketengahkan di sini terkait tembakan torpeda yang dilancarkan oleh RUU Cipta Kerja terhadap UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Siswanto Rusdi adalah pendiri dan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), lembaga pengkajian yang fokus di bidang pelayaran, pelabuhan, MET (Maritime Education and Training (MET), dan keamanan maritim.

Menurut Rusdi siapa pun yang mengusulkan ‘tembakan’ itu dapat dipastikan dia/mereka tidak paham sejarah lahirnya UU Pelayaran. Bila semangat liberalisme yang ingin dicangkokkan ke dalam sektor kemaritiman nasional melalui omnibus law, aturan main yang ada saat ini sudah amat liberal kok.

Saking liberalnya, bisnis kepelabuhanan domestik misalnya, sudah amat terbuka bagi kalangan swasta. Bahkan, mereka yang hanya bermodalkan secarik kertas yang menyatakan sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) bisa buka lapak dengan relatif mudah.

Di AS, sektor pelabuhan tertutup bagi investor asing karena alasan keamanan nasional. Dan, 14 tahun yang lalu, ketika Dubai Port World asal Dubai, UEA, ingin mengelola enam pelabuhan besar di Negeri Paman Sam, Kongres AS pun menolak mentah-mentah niatan itu. Sekadar mengingatkan, pemain asing berusaha dengan aman damai di Indonesia. Jadi, mau seberapa mudah lagi sektor usaha yang satu ini ingin digenjot oleh RUU Cipta Kerja ?

Dengan adanya Omnibus Law ini, ternyata keliberalan UU Pelayaran makin diliberalkan lagi bagi asing. Mau bukti? Lewat Omnibus Law ini, pemerintah berniat membuka kesempatan kepada asing untuk menjadi pemilik mayoritas perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal di perairan Indonesia.

Caranya, dengan mengubah Pasal 158 ayat 2 UU Pelayaran. Perubahan tersebut sangat radikal. Di UU Pelayaran, kapal yang bisa didaftarkan di Indonesia adalah:

a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pasal 158 huruf c adalah ruhnya dari asas cabotage. Asas ini bermakna kewajiban kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Akan tetapi, di dalam RUU Omnibus Law, Pemerintah menghilangkan ayat 2 huruf c tersebut sehingga berdasarkan RUU tersebut, kapal milik perusahaan hasil joint venture dengan kepemilikan mayoritas asing bisa didaftarkan di Indonesia.

Perubahan ini akan menjadi kabar mengerikan bagi industri pelayaran nasional dan prinsip cabotage menjadi sangat lemah. Padahal cabotage adalah prinsip yang berlaku pada negara-negara pantai seperti China, Kanada, Brazil, Amerika Serikat dan sebagainya.

Dampaknya akan sangat dahsyat. Di sektor pelayaran, dapat dipastikan akan banyak perusahaan angkutan laut nasional yang gulung tikar karena kapal-kapalnya tidak akan mampu bersaing dengan kapal milik perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia menjadi pemain angkutan laut domestik melalui usaha joint venture.

Jika ini dibiarkan terjadi, dampak ekonominya sangat besar. Tidak sedikit bank yang akan gulung tikar karena NPL (Non Performing Loan) dari pembiayaan di sektor perkapalan menjadi bermasalah atau meningkat karena kapal yang dibiayai tidak akan mampu lagi membayar cicilan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mengembalikan pasal 2 huruf c di mana kapal yang bisa didaftarkan di Indonesia antara lain adalah kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

RUU Cipta Kerja banyak mengatur hal-hal yang amat teknis. Urusan tetek bengek begitu sejatinya tidak perlulah diatur dengan UU, cukup melalui aturan setingkat di bawah UU, yaitu PP.

Aturan teknis yang jauh lebih penting malah luput. RUU Ciptaker (singkatan yang lebih lembut dibanding singkatan Cilaka) yang sudah beredar luas di masyarakat, tidak ada menyinggung sedikit pun soal upah minimum untuk pelaut di dalam negeri.

Upah minimum untuk pelaut tak terselesaikan perumusannya selama ini karena pemangku kepentingan (khususnya kementerian dan pengusaha pelayaran) enggan membahasnya karena berbagai alasan. RUU Omnibus Law diharapkan bisa menembus kebuntuan ini. Nyatanya, isu upah minimum sektoral untuk pelaut malah tidak tercantum.

RUU Ciptaker tetap mempertahankan hegemoni pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) dalam mengurusi sektor kepelabuhanan di daerah.

Di satu sisi, urusan kepelabuhanan sebenarnyasudahdiotonomikan, hanya saja UU Pelayaran 2008 tidak menyerahkannya kepada pemerintah daerah dengan sepenuh hati selama ini. Masalah ini seharusnya ditorpedo oleh RUU Omnibus Law. Lagi-lagi, hal ini tidak disentuh, yang ada hampir semua isu kemaritiman malah ditarik ke pusat. (*)

Omnibus law rugikan usaha pelayaran lokal RUU Cipta Kerja Untungkan Bisnis Sewa Pesawat

Related Post

Leave a reply