Omnibus Law Ciptaker Ubah Skema Pesangon, Korban PHK Kian Merana

539 views

Jumlah uang pesangon korban PHK dalam draf RUU Ciptaker menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Reaktor.co.id – Sungguh cilaka, dalam bagian kedua soal Ketenagakerjaan Pasal 89, Ayat (45) draf RUU Cipta Kerja (Ciptaker), tidak ada lagi jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Padahal dalam Pasal 156 Ayat (1) dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagajerjaan yang sebelumnya berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Sedangkan dalam Omnibus Law Ciptaker diubah menjadi, “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.”

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagajerjaan Pasal 156 ayat (4), disebutkan, uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:
a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan
d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Selanjutnya, dalam draf RUU Ciptaker, pengaturan uang penggantian hak diserahkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Besaran Aturan Pesangon dalam Draf RUU Ciptaker

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Ciptaker perhitungan pesangon diatur dalam Pasal 156. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Selain pesangon, omnibus law mengatur uang penghargaan masa kerja bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja,” bunyi pasal 156.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya.

Adapun perhitungan pesangon tersebut berdasarkan masa kerja buruh. Semakin lama bekerja maka pekerja bakal mendapat pesangon yang lebih besar. Perolehan pesangon terkecil untuk masa kerja kurang satu tahun dengan mendapatkan hanya satu bulan upah. Yang tertinggi untuk masa kerja lebih dari delapan tahun dengan perolehan sembilan bulan upah.

Berikut tabel perolehan pesangon berdasarkan masa kerja :
Masa Kerja – Jumlah Pesangon
< 1 tahun 1 bulan upah
> 1 tahun, < 2 tahun – 2 bulan upah
> 2 tahun, < 3 tahun – 3 bulan upah
> 3 tahun, < 4 tahun – 4 bulan upah
> 4 tahun, < 5 tahun – 5 bulan upah
> 5 tahun, < 6 tahun – 6 bulan upah
> 6 tahun, < 7 tahun – 7 bulan upah
> 7 tahun, < 8 tahun – 8 bulan upah
> 8 tahun, 9 bulan upah

Adapun perhitungan uang penghargaan masa kerja akan diberikan berdasarkan masa kerja. Jumlah tertinggi untuk masa kerja 21 tahun atau lebih dengan perolehan uang penghargaan delapan bulan upah.
Berikut rincian:

Masa Kerja – Jumlah Uang Penghargaan
> 3 tahun, < 6 tahun – 2 bulan upah
> 6 tahun, < 9 tahun – 3 bulan upah
> 9 tahun, < 12 tahun – 4 bulan upah
> 12 tahun, < 15 tahun – 5 bulan upah
> 15 tahun, < 18 tahun – 6 bulan upah
> 18 tahun, < 21 tahun – 7 bulan upah
> 21 tahun, – 8 bulan upah

 

jumlah pesangon turun RUU Ciptaker

Related Post

Leave a reply