Omnibus Law “Cilaka” Diserahkan 21 Januari, Bisakah Dikebut

281 views

Dalih rezim penguasa yang menyatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dirancang untuk membantu kesejahteraan pekerja dinilai bagaikan pepesan kosong dan hanya mengelabuhi. Organisasi serikat pekerja menganggap beleid sapu jagat itu sebagai “malapetaka Januari” yang akan diserahkan kepada DPR pada 21 Januari besok.

Reaktor.co.id – Pemerintah menekan parlemen agar pembahasan RUU itu bisa dikebut dan segera disahkan. Dilain pihak pembuatan RUU itu justru melecehkan pekerja, karena tidak melibatkan serikat pekerja/buruh yang jumlah anggotanya puluhan juta.

Padahal RUU itu cenderung mendegradasi hak-hak pekerja yang menyebabkan kesejahteraan pekerja semakin merosot. Sejauh ini baru Fraksi PKS DPR RI yang telah mendengar secara mendalam lewat RDP dari pihak organisasi pekerja.

Kalangan pekerja menilai ada sinyal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) justru memperlemah kedudukan pekerja. Mereka khawatir, RUU ini justru membuat kalangan pekerja tertimpa celaka atau malapetaka.

Demikian terungkap dalam audiensi Gerakan Kesejahteraan Nasional 9Gekanas) dengan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pada Hari Aspirasi, Selasa (14/1/2020) di ruang Rapat Pleno Fraksi PKS. Gekanas terdiri atas serikat pekerja, LBH, akademisi dan peneliti, dipimpin oleh Arif Minardi dan Indra M.

“Para pekerja sebagaimana disampaikan Gerkanas, berharap RUU Cipta Lapangan Kerja tidak memasukan klaster tenaga kerja dalam pembahasannya. Mereka khawatir, jika diundangkan, RUU ini menjadi sangat merugikan bagi kaum pekerja,” ungkap Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS yang menerima audiensi Gerkanas bersama Netty Prasetiani dan Alifuddin, dikutip laman DPP PKS.

Arif Minardi mengungkapkan, audiensi pada hari Selasa yang merupakan hari aspirasi Fraksi PKS DPR RI ini dilakukan sebagai sarana menyampaikan usulan dan harapan dari aliansi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Gerkanas tersebut sehubungan rencana penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam pandangan pekerja, jelas Arif, Omnibus Law ini mengandung banyak kelemahan.

“Teman-teman Pekerja menyampaikan harapannya, jika RUU ini tetap dibahas dan akan disahkan, maka jangan sampai ada degradasi hak-hak pekerja yang menyebabkan kondisi kesejahteraan pekerja menurun. Sampai saat ini, komisi IX dan Fraksi PKS belum menerima draft resmi dari pemerintah tentang RUU ini, kita masih menunggu,” Mufida menjelaskan.

Gekanas dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, beredar info bahwa pengaturan yang terdapat di RUU ini malah memperlemah kedudukan pekerja. Di antaranya munculnya usulan penggajian berdasar jam, penghilangan pesangon dan belum lagi pengaturan upah minimum yang dihilangkan.

“Karena itu, para pekerja berharap, RUU Cipta Lapangan Kerja ini tidak memasukan klaster tenaga kerja dalam pembahasannya. Jangan sampai UU ini menjadi UU Cilaka bagi pekerja. Kami berharap Fraksi PKS menolak RUU ini, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,” tegas Indra, menutup penyampaiannya.

Insentif Semu

Dalam RUU tersebut pemerintah berencana untuk memberikan insentif berupa uang saku bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam RUU Omnibus Law dengan jargon cipta lapangan kerja, padahal esensi yang sebenarnya adalah memanjakan para pengusaha.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nama insentif tersebut adalah unemployment benefit yang menjadi tambahan manfaat pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan). Namun, kalangan pengurus serika pekerja/buruh menilai insentif itu semu.

Dengan jargon unemployment benefit diberikan kepada mereka yang sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semua yang sudah ikut kepesertaan aktif, sekarang ada 34 juta, selain jaminan hari tua, jaminan meninggal, nanti ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Menko Perekonomian pekan lalu.

Bentuk manfaatnya, berupa uang tunai (cash benefit) selama 6 bulan pasca PHK diberlakukan. Benefit cash ini berlaku hanya kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Nantinya, benefit cash menjadi tambahan manfaat dari yang selama ini diberikan seperti jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.

“Artinya bagi mereka dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan, apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, jaminan dari tenaga kerja ini Jamsostek, akan melakukan cash benefit,” jelasnya.

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa mengenai besaran benefit cash yang didapat bagi para korban PHK masih dibahas lebih lanjut. Dalam proses pemberian manfaat tambahan ini nantinya akan merevisi aturan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Meskipun rumus baru pesangon dinyatakan oleh Menko Perekonomian tidak menambah beban iuran BPJS Ketenagakerjaan, namun hal itu justru terjadi semacam manipulasi keringat buruh, demikian pendapat tokoh nasional organisasi serikat pekerja/buruh, Arif Minardi.

Menurut Arif, rumusan itu adalah lagu lama yang sering didengungkan oleh para pengusaha.Kalau pemerintah tidak ingin dituding manipulasi keringat buruh, mestinya rumusan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS) anggarannya diperoleh dari APBN.

“Mestinya masalah insentif JKP dan JPS itu diambil dari APBN, bukan dari memeras keringat buruh. Pemerintah sih enak saja, pengin populis dengan cara membuat isu yang seolah-olah hebat, seolah-olah korban PHK dapat uang dan pelatihan, pengangguran akan digaji, ternyata semua itu dananya didapat dari kantong buruh sendiri,” tegas Arif.

Sedangkan 5 jaminan sosial yang sudah ada yakni JKN ( BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jkm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) hingga saat ini pelaksanaannya masih amburadul.

Kelima jaminan itu masih sarat masalah dan sebagian perusahaan belum melaksanakan jamsos itu, atau hanya melaksanakan sebagian saja. BPJS Kesehatan kian amburadul karena dilanda defisit anggaran yang berkepanjangan, BPJS Ketenagakerjaan juga belum memuaskan pekerjaa dan jumlah kepesertaan masih belum menggembirakan.Sementara gaji, fasilitas dan bonus para direksi dan pengawas BPJS jumlahnya sangat fantastis.

Masih ada satu lagi program jaminan terkait pekerja yang hingga kini masih mangkrak dan tidak jelas penerapannya. Yakni program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2016. Program Tapera yang baru lahir bagaikan hilang ditelan bumi. Pasalnya pihak pengusaha dan serikat pekerja juga menolak adanya iuran bulanan yang harus dipikul keduanya.

Seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, simpanan atau iuran Tapera akan dibebankan oleh pemberi kerja dan bagi pekerja sendiri. Persentase simpanan Tapera sebesar 3 persen dari gaji, terbagi atas 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja dan 2,5 persen merupakan beban pekerja (swasta/pegawai negeri).

Tidak Dilibatkan

Kalangan pekerja menilai Omnibus Law UU tentang Cipta Lapangan Kerja jelas akan merugikan kaum pekerja.

Kekhawatiran itu diperkuat dengan tidak dilibatkannya para serikat pekerja/buruh dalam Satuan Tugas (Satgas) yang membahas draf RUU tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, kekhawatiran kaum buruh terhadap Omnibus Law sangat wajar. Reaksi mereka harus didanggap sebagai peringatan dini bagi parlemen dan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan.

“Saya pahami betul suasana kebatinan teman-teman buruh. Tahun 2006 pagar DPR RI roboh (akibat aksi demonstrasi), jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Suara buruh ini hanya mitigasi atau early warning. Jangan sampai Omnibus Law berdampak kepada buruh,” sebut politisi Fraksi PKS itu. Ia menambahkan, para serikat buruh berharap DPR RI dapat mengawal agar tidak ada degradasi terhadap hak-hak pekerja.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, ia mengatakan Komisi IX DPR RI akan mengawal pembahasan Omnibus Law, tak terkecuali UU tentang Cipta Lapangan Kerja agar isinya sesuai dengan UUD 1945. “Omnibus Law jangan sampai melanggar UUD. RUU-nya juga harus memperhatikan hak dan kewajiban semua stakeholder khususnya terkait pekerja. Jangan sampai ada pengurangan hak-hak para pekerja, kami akan kawal,” katanya, dikutip laman resmi DPR RI.

Serikat buruh juga melontarkan berbagai kritik terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka mengatakan akan beraliansi untuk mengawal tentang rencana pengubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembentukan Omnibus Law. Pasalnya, ada keresahan yang dirasakan secara kolektif oleh serikat buruh. UU Cipta Lapangan Kerja dianggap selayaknya rancangan yang hanya mengutamakan kepentingan kapital.

Pada RDP ini, para serikat buruh merekomendasikan beberapa hal yaitu, pertama, memberikan ruang bagi para serikat pekerja/buruh. Mereka ingin pemerintah secara aktif berdialog dan menerima masukan dari para buruh agar tidak terjadi ketimpangan. Kedua, para serikat buruh merekomendasikan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak perlu dimasukkan ke dalam Omibus Law.

Ketiga, serikat buruh akan mendukung Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja apabila tujuannya untuk menguatkan kepentingan buruh. Tetapi apabila tujuannya untuk mendegradasi kualitas kesejahteraan tenaga kerja saat ini, maka mereka secara tegas akan menolak.

Susiwijono Moegiarso (Foto Businesstoday)

Diserahkan 21 Januari

Pemerintah telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, Rabu (15/1).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, naskah akademik dan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam pembahasan internal untuk finalisasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan stakeholders terkait, termasuk akademisi dan dunia usaha. Draft yang telah dibahas selama 2,5 bulan ini akan diselesaikan pada hari minggu besok, dan akan dapat diserahkan kepada DPR pada Selasa (21/1).

Sesuai hasil pembahasan terakhir per 17 Januari 2020, telah diidentifikasi sekira 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan rincian:

1)Penyederhanaan Perizinan: 52 UU dengan 770 pasal;
2)Persyaratan Investasi: 13 UU dengan 24 pasal;
3)Ketenagakerjaan: 3 UU dengan 55 pasal;
4)Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M: 3 UU dengan 6 pasal;
5)Kemudahan Berusaha: 9 UU dengan 23 pasal;
6)Dukungan Riset dan Inovasi: 2 UU dengan 2 pasal;
7)Administrasi Pemerintahan: 2 UU dengan 14 pasal;
8)Pengenaan Sanksi: 49 UU dengan 295 pasal;
9)Pengadaan Lahan: 2 UU dengan 11 pasal
10)Investasi dan Proyek Pemerintah: 2 UU dengan 3 pasal; dan
11)Kawasan Ekonomi: 5 UU dengan 38 pasal.

Menurut Sesmenko, isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama yaitu Penyederhaan Perizinan Berusaha. Karena dalam klaster 1 sendiri telah terbagi atas 18 sub klaster, yakni: Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat & Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos & Telekomunikasi, Sektor Pertahanan & Keamanan. Dalam pembahasan terakhir terdapat 52 UU dan 770 pasal terdampak yang termasuk dalam klaster pertama ini. (TS).*

RUU Cipta Lapangan Kerja

Related Post

Leave a reply