Nihilkan Label Halal, Permendag 29/2019 Tabrak UU

167 views

Reaktor.co.id – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan menuai protes dan penolakan dari berbagai pihak, mulai dari anggota DPR RI hingga pengamat halal.

Poin utama yang disorot dari Permendag 29/2019 itu adalah ketentuan yang menihilkan kewajiban label halal dalam produk ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang dipasarkan di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah segera mencabut Permendag 29/2019 itu. Menurut Nasim, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kurang mempertimbangkan aspek agama, sosial, hukum dan ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita

“Kalau label halalnya ditiadakan, pemerintah (Kemendag) sepertinya kurang mempertimbangkan kondisi mayoritas rakyat indonesia. Kita tahu, mayoritas rakyat indonesia adalah pemeluk agama Islam, tentunya mereka membutuhkan jaminan makanan yang halal, karena ini menyangkut keyakinan, jangan nabrak-nabrak,” tegas politikus PKB itu, dilansir republika.co.id.

Terlebih lagi, daging impor sering digunakan oleh industri-industri olahan daging dan juga oleh masyarakat secara langsung. Selaku konsumen, kalangan umat muslim tentu berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari setiap barang yang dikonsumsi, termasuk informasi jaminan halal.

Jazuli Juwaini, ketua Fraksi PKS DPR RI, juga memprotes keras penerbitan Permendag 29/2019. Ia menyebut, aturan baru itu ngawur dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yakni UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Jazuli yang pernah memimpin Panitia Kerja (Panja) UU JPH sangat menyesalkan dihapusnya pasal tentang label halal dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016.

“Kenapa sekarang pasal itu dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Permendag ini bisa dipahami menunjukkan pemerintah telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” ucap Jazuli di Jakarta, Minggu (15 September 2019).

Permendag 29/2019, bagi Ketua Halal Institute, Subyakto Ahmad jelas-jelas bertentangan dengan aturan jaminan halal bagi umat Islam. Ia mengatakan, Permendag itu diterbitkan sebagai penyesuaian atas kekalahan pemerintah Indonesia atas gugatan negara Brazil dalam sidang badan penyelesaian sengketa WTO (World Trade Organization).

Permendag 29/2019, kata Subyakto, menunjukkan pemerintah telah mengorbankan ketentuan halal yang diwajibkan pada impor hewan dan produk hewan (sebagaimana telah diatur pada Permendag sebelumnya). Pemerintah dinilai tidak melindungi hak konsumen muslim di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menganggap enteng atau meremehkan ketentuan halal yang telah diundangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 31/2019 tentang Pelaksanaan UU 33/2014.

“Penghapusan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 16 Permendag Nomor 59 Tahun 2016 yang mewajibkan pencantuman label halal untuk impor produk hewan pada Permendag Nomor 29 Tahun 2019 adalah bukti nyata kekalahan dan kepatuhan Indonesia kepada WTO. Sebab Permendag merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri pasca kekalahan di WTO,” beber  Subyakto, dalam keterangannya, Minggu (15 September 2019).

Subyakto mengingatkan, ketentuan halal justru menegaskan kedaulatan nasional dalam perdagangan dunia. Pengilangan ketentuan label halal malah menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perdagangan dunia.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendag, tidak memahami prioritas nasional dan tidak peka pada perkembangan pesat ekonomi halal dunia, apalagi di saat ketentuan UU No.33 Tahun 2014 akan diluncurkan pada 17 Oktober 2019 mendatang.

“Atas dasar pertimbangan tersebut, Halal Institute menuntut pencabutan segera Pemendag Nomor 29 Tahun 2019. Ketentuan halal dan pencantuman label halal harus menjadi prioritas dalam tata niaga impor hewan dan produk hewan. Sudah saatnya kedaulatan nasional dalam perdagangan dunia ditegakkan,” tandas Subyakto.  (AF)* 

daging hewan impor daing halal halal institute jaminan produk halal label halal Permendag 29/2019 produk ekspor dan impor hewan reaktor

Related Post

  1. author

    […] BACA JUGA: Nihilkan Label Halal, Permendag 29/2019 Tabrak UU […]

Leave a reply