Ngebut Bikin Turunan UU Ciptaker, Namun Tak Siap Beri Keterangan di MK

164 views

Pemerintah dan DPR mengulur-ulur proses persidangan MK. Akibatnya sidang molor terus. Ironisnya pemerintah justru ngebut membuat PP turunan UU Ciptaker. Sementara pihak serikat pekerja menempuh kesabaran ekstra sembari perkuat organisasi.

Persidangaan MK ( foto istimewa )

Reaktor.co.id – Kemenaker tampak tergesa-gesa menyelesaikan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan ketenagakerjaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

Serikat pekerja tak sudi melibatkan diri dalam penyusunan PP turunan, mereka menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dan terus konsolidasi memperkuat organisasi sembari sosialiasi dan antisipasi dampak negatif jika bulan depan PP turunan ini dipaksakan berlaku.

Sebagian pihak pesimis terhadap hasil uji materiil atau judicial review UU Cipta Kerja. Menurut putra Proklamator RI Guntur Soekarnoputra, hasil persidangan di MK tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya.Guntur menyatakan ada beberapa faktor yang esensial yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kemelut UU Cipta Kerja yang notabene adalah perjuangan kesadaran kelas bagi buruh.

Anwar Usman ( Foto istimewa )

Mengulur Waktu

Sungguh ironis, pemerintah dan DPR belum siap serikan keterangan Uji UU Cipta Kerja. Pemerintah kembali meminta penundaan sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) dengan alasan masih mempersiapkan materi untuk keterangan.

Hal ini disampaikan oleh I Ketut Hadi Priatna selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Perekonomian dalam sidang ketiga pengujian UU Cipta Kerja yang digelar pada Selasa (19/1/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mohon perkenan yang Mulia, kami mewakili kuasa dari pemerintah menyampaikan permohonan penundaan sidang, berhubung kami dari tim pemerintah masih memerlukan waktu untuk pendalaman materi judicial review. Mohon perkenan Yang Mulia, kiranya berkenan memberikan penundaan selama 1 minggu,” ujar I Ketut Hadi Priatna di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Menanggapi permohonan pemerintah tersebut, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa MK akan melaksanakan sidang pilkada mulai 26 Januari 2021 hingga 24 Maret 2021.

“Dari DPR juga ada surat pemberitahuan, tidak bisa menghadiri sidang hari ini karena bersamaan dengan Agenda Rapat DPR,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Guntur Soekarnoputra ( Foto Istimewa )

Cara Revolusioner

Menurut Guntur Soekarnoputra dalam artikelnya yang dimuat Suara Pembaruan, masalah UU Cipta Kerja tidak mungkin hanya diselesaikan dengan cara konstitusional. Namun harus dikombinasikan dengan cara-cara revolusioner sesuai ajaran Soekarno.

Menurut Guntur membawa masalah UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Guntur juga menyarankan pentingnya perbaikan organisasi buruh. Merapikan organisasi buruh dan memperkuat ideologinya sangat penting.

“Salah satu pertanyaan mendasar, apakah saat ini revolusi masih berjalan,” tanya Guntur. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa Soekarno pernah mengingatkan bahwa tak ada tindakan revolusioner tanpa teori revolusioner.

Guntur juga mempertanyakan apakah pemerintah saat ini paham teori revolusi Soekarno.
“Sungguh ironis, jika pemerintrah yang melandaskan visi misinya pada Nawacita, bahkan Revolusi Mental, namun belum memahami teori revolusioner Soekarno untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi kelas buruh, dan juga perusahaan tempat buruh bekerja,” kata putra sulung Proklamator RI.

Jika menyimak pemikiran Guntur Soekarnoputra ada benang merah dengan teori atau konsep kesadaran kelas. Pada prinsipnya Kesadaran kelas merupakan kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang kelas sosial atau tingkatan ekonominya di masyarakat, struktur kelas, dan kepentingan kelas mereka.

Kesadaran ini merupakan hal yang penting karena menjadi cikal bakal perlawanan untuk membuat kelas proletar naik menjadi golongan yang memimpin.

Nampaknya Guntur cukup memahami pemikiran bapaknya dan juga konsep-konsep Marx, salah satu hal yang sering muncul dalam konsep itu adalah penekanan terhadap kesadaran kelas, terutama bagi golongan pekerja.

Pelatihan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur ( Foto istimewa )

Analisis UU Nomor.11 Tahun 2020

Selain konsolidasi dan penguatan organisasi pihak serikat pekerja juga giat melakukan pelatihan dan kajian. Salah satunya dilakukan oleh DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur yang mengadakan pendidikan bagi PUK dalam rangka penguatan organisasi dengan tema “Analisis UU 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan” dengan pemateri Arifin Sulaiman.

Menurut Arifin yang juga sebagai aktivis buruh dan advokat, bahwa pengetahuan dan pengalaman walaupun sedikit harus bisa memberi manfaat bagi sesama, khususnya anggota Lem Spsi Jakarta Timur dengan jumlah anggota 13.000 orang dari 49 perusahaan besar dan menengah yang bergabung.

Dalam acara diskusi ini yang hadir adalah para pimpinan serikat pekerja di tingkat perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga didalam metode penyampaian yang digunakan adalah interaktif para peserta dengan problem dampak perubahan regulasi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan oleh UU 11/2020 Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Ada 68 pasal yang terkoreksi oleh UU cipta kerja di dalam UU 13. Ada 28 pasal yang di hapus, 12 pasal tambahan dan 26 pasal perubahan, kesemuanya berhubungan dengan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi kaum buruh.

“Apa dan bagaimana strategi pimpinan serikat pekerja ditingkat perusahaan untuk menyikapi perubahan regulasi hubungan industrial tersebut, di dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, di dalam perundingan Bipartit, dan bagaimana upaya advokasi bila timbul perselisihan. In sya Allah akan tersaji dalam diskusi interaktif ini,” tutur Arifin.

 

Ida Fauziyah ( Foto Humas Kemenaker )

Rancangan Aturan Terbaru

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut bahwa pihaknya terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari empat RPP itu, Ia mengklaim tiga di antaranya sudah ada pembahasan dengan kalangan buruh. Selain buruh, ada juga pengusaha dan pemerintah dalam Tim Tripartit sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
Ketiga RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang Pengupahan.

“Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (18/1/2021).

Ida mengklaim sesuai kesepakatan awal, setiap pembahasan RPP, Kemenaker selalu mengajak pembahasan bersama tim Tripartit.
“Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk kembali membahas RPP JKP,” kata Ida.
RPP yang telah selesai pembahasan maka tahap berikutnya akan disampaikan ke Menteri Kordinator Perekonomian untuk dimuat di portal berita milik pemerintah.

“Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu dekat juga akan selesai,” katanya dikutip CNBC Indonesia.

Progres RPP klaster ketenagakerjaan sudah dalam beberapa tahap, mulai dari penyusunan draf awal RPP, penyampaian izin prakarsa kepada presiden, pembahasan bersama tim tripartit, penyampaian RPP kepada Kemenko Perekonomian untuk dimuat di portal pemerintah.

Tahap selanjutnya, sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan uji sahih telah dilakukan pada Desember tahun 2020 lalu, serta pendalaman substansi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Termasuk membahas RPP Pengupahan dengan Dewan Pengupahan Nasional.

“Setelah serap aspirasi dan uji sahih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA. RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP Pengupahan dalam proses penyempurnaan, ” kata Menaker Ida.

Hasil penyempurnaan RPP selanjutnya akan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian.
“Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan minggu ini. Itu progres RPP yang diperintahkan kepada Kemenaker untuk disiapkan,” katanya. (*)

Guntur Soekarnoputra Persidangan MK molor

Related Post

Leave a reply