Nelayan Bela Negara, Dimobilisasi ke Perairan Natuna

292 views

Sebagai profesi yang menggeluti dunia maritim atau bahari, kini nelayan punya peran yang cukup penting untuk bela negara. Mereka segera dimobilisasi menuju Perairan Natuna yang sering kali diteronos dan dijarah oleh pihak asing.

Reaktor.co.id – Dilain sisi profesi nelayan pada saat ini merupaka jenis pekerjaan yang kurang menjanjikan. Jenis pekerjaan ini muai ditinggalkan sehingga jumlah nelayan di negeri ini semakin berkurang. Generasi muda semakin tidak tertarik menggeluti profesi sebagai nelayan.

Sangat menyedihkan melihat data terkait nelayan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terjadi penurunan drastis jumlah nelayan tradisional. Menurut survei BPS pada 2015, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Mahfud mengatakan para nelayan sengaja dikerahkan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China.

“Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Restoran Al-Jazeera, Cikini, Jakarta, Rabu (8/1), dikutip CNN Indonesia.

Mahfud menuturkan 470 nelayan tersebut berasal dari wilayah Jawa. Sementara nelayan dari daerah lain, seperti Makassar hingga Maluku juga sudah mengajukan diri agar bisa bergabung di Natuna Utara.

Lebih lanjut, Mahfud enggan berkomentar secara spesifik mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada nelayan yang melaut ke Natuna Utara. Dia berkata hal itu masih dalam pembicaraan.
“Yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang,” ujarnya.

Terkait biaya operasional pengerahan nelayan, Mahfud juga enggan menyampaikan jumlahnya. Dia hanya memastikan para nelayan itu akan melaut ke Natuna Utara.
“Pokoknya itu akan jalan. Biaya dan sebagainya, dari mananya, hari ini di sana sedang rapat lintas kementerian,” ujar Mahfud.

Akselerasi Inpres Industri Perikanan

Eksistensi Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional seharusnya disertai dengan program nyata untuk memperbaiki kehidupan nelayan.

Nelayan sangat butuh subsidi BBM dan pembangunan cold storage untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan yang berkapasitas hingga 3.000 ton.

Perlu memperbanyak pembangunan infrastruktur industri perikanan oleh pemerintah dioperasikan oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo). Infrastruktur diatas diharapkan bisa mengatasi aksi nelayan asing yang sering merugikan nelayan lokal.

Industri perikanan nasional harus dikembangkan secara progresif dengan catatan pengembangan tersebut bisa mengangkat taraf hidup nelayan lokal dan tidak merusak lingkungan atau ekosistem laut.

Kebijakan Menteri Susi selama ini dituding menyebabkan industri perikanan stagnan. Namun disisi yang lain kebijakan tersebut sangat tepat untuk menata dan memperabiki tata kelola usaha perikanan yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan.

Kinerja industri perikanan yang sempat mengalami mengalami kemunduran sudah mulai bangkit lagi. Seperti di sentra perikanan Bitung, ada 53 unit pengolahan ikan (UPI) dengan total kapasitas terpasang 361.200 ton per tahun utilitasnya mulai naik.

Bitung yang dijuluki Kota Cakalang dalam waktu dekat tidak lagi mengimpor ikan cakalang dari India, Taiwan dan Korea Selatan. Karena menurut FAO potensi cakalang Indonesia terbesar di dunia, yaitu 418.633 ton atau 14% dari total produksi cakalang dunia yang mencapai 3 juta ton.

Keberadaan Inpres No. 7/2016 mestinya harus bisa memperbaiki kehidupan dan usaha nelayan tradisional. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah nelayan tradisional semakin menciut dan usahanya semakin terdegradasi.
Sangat menyedihkan melihat data terkait nelayan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Terjadi penurunan drastis jumlah nelayan tradisional. Menurut survei BPS tahun 2015, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga.

Kondisi itu terjadi akibat praktik illegal fishing dan pembangunan masyarakat pesisir yang selama ini salah sasaran. Subsidi BBM dan bantuan kapal untuk nelayan sering kali terjadi penyelewengan.

Selama ini nelayan tradisional berusaha di laut tanpa perlindungan maksimal oleh negara. Kematian nelayan akibat kecelakaan kerja di laut karena cuaca ekstrem dan faktor kerusakan kapal dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Kini negara jangan lagi membiarkan nelayan mempertaruhkan jiwanya begitu saja. Saatnya pemerintah membenahi secara serius terhadap kondisi 10.666 desa pesisir basis nelayan tradisional yang tersebar di 300 kabupaten/kota di Tanah Air.

Undang Undang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam jangan menjadi pepesan kosong. Esensi dari UU tersebut memberikan hak yang lebih besar untuk mengelola wilayah perairan.

Juga memberi dukungan usaha bagi nelayan, pembudidaya dan petani petambak garam untuk mengakses, mengelola, dan mendapatkan manfaat dari sumber daya perairan. Aspek perlindungan nelayan sesuai dengan standar minimum perlindungan nelayan sesuai dengan regulasi internasional.

Implementasi UU Pemberdayaan Nelayan yang dijalankan dengan Peraturan Pemerintah (PP) diharapkan menambah insentif kepada nelayan kecil untuk memperbaiki alat tangkap dan peremajaan mesin kapal. Perlu merumuskan kembali jenis insentif dalam paket kebijakan optimasi subsidiperikanan. Yang diikuti dengan pengaturan kembali zona penangkapan ikan bagi nelayan lokal. (AM/TS).*

Inpres No. 7/2016 tentang Pembangunan Industri Perikanan Nasional Profesi Nelayan

Related Post

Leave a reply