Negeri Autopilot, Derita Kaum Pekerja Makin Berlipat Ganda

314 views

Catatan  Arif Minardi

Kondisi Indonesia kini bagaikan negeri autopilot. Pertumbuhan ekonomi yang rendah analog dengan fungsi pemerintahan tak banyak berguna bagi denyut perekonomian rakyat. Pemerintah cuma sibuk mengatur kepentingannya sendiri. Celakanya dalam situasi autopilot, justru membuat bluder besar berupa pembuatan hukum “pokrol bambu” yakni omnibus law RUU Cipta Kerja.

Reaktor.co.id – Tanpa terjadi wabah virus Corona (Covid-19) sekalipun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terindikasi kuat hanya tumbuh kurang dari 5 persen. Kondisi ini jelas membuat rakyat klenger,dan daya beli kaum pekerja/buruh melemah signifikan dengan upah yang mereka terima selama ini.

Terjadinya wabah Covid-19 para pakar ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibawah 4 persen.Kalau sudah demikian bisa dibilang ini merupakan negara autopilot. Kerja pemerintah tak cukup berarti. Karena ekonomi jalan menurut kehendak dan daya juang rakyat sendiri.

Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi pertumbuhan ekonomi akan terpuruk turun di tahun 2020.
“Corona datang itu sebenarnya baru saja. Memang berpengaruh, tapi dari sebelumnya ekonomi Indonesia sudah bermasalah,” kata Rizal di Surabaya baru-baru ini.

Rizal memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan mentok di angka 4%. Namun dia tidak yakin, angkanya bisa lebih dari itu. “Kalau ada pejabat ngomong lebih dari 4% itu pejabat ngibul. Coba kita lihat aja, jangan ngibul,” ucapnya.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman tersebut melihat, bila wabah corona menjadi sangat serius, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali tergerus.

“Kalau corona ini serius banget, ekonomi kita turun lagi 1 persen. Bisa-bisa ekonomi kita tumbuh di angka 3 persen saja,” tegasnya.

Ia melihat, pemerintah Indonesia saat ini terlalu jumawa dalam mengambil setiap kebijakan. Padahal, menurutnya, pemerintah tidak benar-benar mengerti persoalan yang terjadi.

“Ya kalau terus begini, tidak lama sesuatu yang besar akan terjadi. Krisis ekonomi akan menciptakan suatu perubahan, ya tentu saja perubahan politik,” katanya.

Ekonom senior Rizal Ramli menilai Indonesia tengah dalam kondisi ketidakpastian. Mulai dari sisi kondisi hukum, politik hingga ekonomi.Dari sisi ekonomi yang menimbulkan kondisi ketidakpastian adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Autopilot Tapi Neko-neko

Meminjam asumsi Destry Damayanti yang kini menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait fenomena autopilot. Orang nomor dua di BI itu pernah mengemukakan teorinya bahwa

“Pemerintah diam pun, masyarakat tetap lakukan kegiatan konsumsi karena potensinya memang besar sekali, investasi tetap datang karena prospeknya masih bagus. Tetapi pertumbuhan itu tidak akan optimal,” katanya dalam kesempatan penganugerahan ILUNI FEUI Award tahun lalu.

Hampir senada dengan Destry, mantan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana juga pernah menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh dibilang autopilot, jika pertumbuhan hanya dikisaran 5 % – 5,5%.

Sungguh ironis, Indonesia kini bagaikan autopilot namun pemerintah justru neko-neko alias bikin langkah-langkah aneh seperti membuat omnibus law RUU Cipta Kerja dan memindahkan ibukota negara yang memakan anggaran luar biasa besarnya.

Pembuatan RUU Ciptaker merupakan kontraproduktif bangsa yang tiada taranya dalam sejarah. RUU itu sangat merugikan pekerja dan merusak sumber daya alam serta menyengsarakan generasi yang akan datang.

Bahkan, ada puluhan pasal yang inkonstitusional di RUU Cipta Kerja. Salah satunya, Forum LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mencatat ada 31 pasal inkonstitusional dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja berpotensi bertentangan konstitusi karena sudah dinyatakan inkonstitusional.

“Terdapat 29 UU (putusan pengujian UU, red) dari 79 UU yang telah diubah/dihapus dalam RUU Cipta Kerja pernah diujikan di MK.

Dengan masuknya pasal-pasal dengan sifat inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). KoDe Inisiatif membagi ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan MK itu dalam tiga kategori.

Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti. Putusan MK tidak ditindaklanjuti dalam RUU Cipta Kerja atau norma-norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK tidak diakomodasikan dalam RUU Cipta Kerja.

Kedua, tindak lanjut putusan MK bersifat parsial atau hanya sebagian yang diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja. Ketiga, pasal yang telah dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dihidupkan kembali. Muncul pasal-pasal zombie dimana pasal yang telah dibatalkan MK, dihidupkan kembali oleh pemerintah Jokowi dalam RUU Cipta Kerja.

Beberapa putusan MK yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja. Salah satunya, Putusan MK 005/PUU-I/2003 terkait Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membatakan Pasal 44 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan (2) yang tidak diatur atau dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.

Selain itu, Putusan MK No.003/PUU-VIII/2010 terkait pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang membatalkan/menafsirkan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75. Hanya Pasal 19 angka 22 dan Pasal 50 yang ditindaklanjuti.

Ancaman PHK dan Setengah Gaji

Dalam kondisi negara autopilot, beban hidup dan derita kaum pekerja/buruh menjadi berlipat-ganda. Janji rezim penguasa dalam kampanye pemilu yang katanya ekononi akan meroket, justru nyatanya “nyungsep” ketitik nadir.

Akibatnya kondisi pekerja seperti jatuh tetimpa tangga. Sudah upahnya tidak cukup untuk menghidupi keluarga sehari-harinya selama ini, kini juga mesti menanggung pukulan berat akibat wabah Covid-19.

Banyak kaum pekerja yang terancam PHK dan beberapa sektor hanya menggaji buruhnya cuma setengah upah yang biasa mereka terima.

Salah satu contoh yang nyata adalah Bali yang merupakan salah satu destinasi yang paling terdampak.
Kantor Imigrasi Bali mencatat kedatangan 392.824 wisatawan di bulan Februari. Angka ini turun 33% dari Januari, setelah pemerintah memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari daratan China pada 5 Februari demi menekan penyebaran wabah.

Australia menggantikan China sebagai asal wisatawan asing terbesar bulan lalu, diikuti oleh India dan Jepang.

Hanya 4.820 wisatawan China berada di Bali pada bulan Februari. Jumlah ini menurun secara signifikan dari 113.745 orang pada bulan sebelumnya.Wisatawan China yang mengunjungi Indonesia tahun lalu mencapai 2 juta, kedua terbesar. Namun, angka ini diperkirakan akan sulit dicapai pada 2020.

Sementara, menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di seluruh Indonesia mencapai higga 50 persen sejak awal tahun hingga saat ini.

Tingkat hunian hotel di Bali rata-rata turun hingga 70 persen sejak merebaknya wabah Covid-19. Namun, Pemprov Bali telah mengimbau para pengusaha hotel agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun terjadi penurunan kunjungan wisatawan.

Penurunan drastis kunjungan wisatawan ini berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja sektor pariwisata.
Bali sudah beberapa kali mengalami krisis pariwisata, termasuk saat wabah SARS pada 2002, bom Bali pada 2002 dan 2005, dan erupsi Gunung Agung pada 2017. Dibandingkan krisis sebelumnya, krisis di tengah wabah virus corona sebagai yang terburuk. (*)

Rumah LEM, 9 Maret 2020

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

negara autopilot

Related Post

Leave a reply