MK Ajarkan Pekerja/Buruh Teknik Penyusunan Permohonan ‘Judicial Review’

81 views

Dinamika proses penyusunan Judicial Review di antara peserta Diklat Konstitusional MK

Reaktor.co.id — Permohonan Judicial Review (JR) adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Kalangan pekerja/buruh berkepentingan mengajukan permohonan JR atas UU Ketenagakerjaan atau UU terkait lainnya kepada MK  lainnya jika keberadaannya dinilai merugikan pekerja/buruh.

Dalam kegiatan Diklat Konstitusionel yang digelar MK, sejumlah hakim dan panitera MK memberikan pembekalan praktis berupa Teknik Penyusunan Permohonan JR kepada perwakilan serikat pekerja/buruh yang menjadi peserta Diklat Konstitusional.

“Kami menyampaikan materi ini kepada serikat pekerja agar jika suatu saat mengajukan permohonan uji materi atau Judicial Review atas suatu undang-undang terkait pekerja/buruh, maka permohonan tersebut diterima dan disidangkan oleh hakim MK. Dan putusan MK nantinya cenderung menguntungkan pekerja/buruh,” ungkap Panitera MK, Santhy Kustrihardiani, yang menjadi narasumber kelas diskusi.

Santhy menambahkan, pengujian materi undang-undang tersebut tentu saja berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP KSPSI, HM Jusuf Rizal, mengungkapkan, beberapa masalah ketenagakerjaan seperti outsourcing, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pemutusan hubungan Kerja (PHK), tenaga kerja Indonesia (TKI), penatalaksana rumah tangga (PRT), dan yang terbaru tentang BPJS Kesehatan serta tenaga kerja asing (TKA) sangat berkaitan erat dengan UU Ketenagakerjaan. Muatan-muatan dalam undnag-undang itu dinilai  sangat kontroversial bahkan cenderung merugikan pekerja/buruh selama ini.

“Di sini, pekerja/buruh diajarkan di Diklat Konstitusional ini agar tidak melulu mengedepankan aksi unjuk rasa di jalan dalam menyuarakan aspirasi. Namun ada sarana perjuangan lainnya yakni mengajukan JR ke MK sebagai sarana perjuangan alternatif manakala suara jalanan diacuhkan,” ucap Jusuf Rizal.

Dalam Diklat Konstitusional yang digelar MK itu, lanjut Rizal, pekerja/buruh didorong membuat permohonan JR sebagaimana prakteknya sesuai hukum acara yang selama ini berlangsung di MK.

Bahkan MK juga mengajarkan tentang cara bagaimana mengajukan permohonan JR secara online dan mekanisme sidang by teleconference jika pemohon berada jauh di luar daerah melalui Universitas Negeri yang berada terdekat dari kediaman pemohon. (AF/DSK)*

Dewa Sukma Kelana FSP LEM SPSI Revisi UU Ketenagakerjaan Serikat Buruh Serikat pekerja

No related post!

Leave a reply