Mimpi Hapus Kemiskinan, Penghasilan Per Kapita Rp 27 Juta Per Bulan

135 views

Catatan  Arif Minardi

Arfi Minardi

Presiden Joko Widodo punya mimpi agar Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

Mimpi menghapus kemiskinan lalu menjadi kaya raya mestinya disertai dengan konsepsi dan strategi yang autentik dan mesti sesuai dengan realitas sosial ekonomi saat ini.

Lewat mimpi itu mestinya ada orientasi dan strategi baru terkait dengan APBN. Kalau perlu ada revolusi pelaksanaan APBN. Karena tanpa semua itu mimpi itu akan kandas dan hanya menjadi bahan sinisme publik.

Reaktor.co.id – Mimpi Jokowi menuju tahun 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS. Dengan kondisi seperti itu Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Sebagian publik menganggap bahwa mimpi itu kurang realistis dan kelewat bombastis jika ditilik dari realitas yang terjadi saat ini.

Penghasilan per kapita 27 juta per bulan mestinya disertai dengan analisa tahapan dari tahun ke tahun dengan berbagai kondisi sosial dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga angka diatas tidak terkesan main tembak begitu saja.

Mestinya mimpi itu juga disertai dengan konsep dan strategi pembangunan yang lebih konkrit dan bisa diterima oleh pikiran rakyat.

Untuk mewujudkan mimpi diatas tentunya amat sulit dan perlu kerja keras. Menurut kaedah yang dianut internasional, Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki klasifikasi sebagai negara berpendapatan tinggi (High Income Contrry/HIC) dengan pendapatan perkapita 15 ribu dollar AS.

Genjot Produktivitas

Salah satu masalah penting yang langsung menghadang Pemerintahan Jokowi periode kedua adalah tentang produktivitas bangsa yang masih rendah dibanding dengan bangsa lain.

Negara perlu gerakan produktivitas sebagai upaya bersama seluruh rakyat. Melalui pengembangan jejaring kelembagaan yang terstruktur dari tingkat penggerakan, pembinaan dan pelaksanaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kedepan mesti bisa mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera membentuk Komite/tim penggerak Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS).

Ada tiga strategi gerakan produktivitas. Pertama, peningkatan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pemangkut kepentingan akan arti pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Kedua, peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan program peningkatan produktvitas dan daya saing nasional. Ketiga, pengukuran, pemeliharaan dan pelembagaan keberhasilan serta pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Hingga kini, dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja di Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.
Tiada agenda bangsa yang lebih penting selain menggenjot produktivitas tenaga kerja, jika ingin mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Alokasi anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 harus tepat sasaran dan menyentuh masalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini.

Peran SDM sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Tantangan dalam pembangunan SDM saat ini meliputi produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat.

Hingga kini institusi pendidikan/ pelatihan belum mampu menjawab tantangan meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Selain itu, gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar, sehingga terjadi mismatch antara institusi pendidikan dan dunia kerja. Kemudian, di era baru ekonomi yang warnai disrupsi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja.

Dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga. Jika melihat mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini, hampir 60 persen tepatnya 58,78 persen pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan rendah yaitu, SMP ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan skill, sehingga akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.

Perlu terobosan untuk mengatasi pekerja yang 58,26 persen tersebut. Sementara itu, industrialisasi dan digitalisasi tentunya memerlukan tingkat keahlian dan produktivitas yang lebih baik. Jika industrialisasi tidak disokong dengan kualitas SDM yang memadai maka proses transformasi struktural bisa gagal.

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor yang menjadi kontributor PDB terbesar yaitu industri dengan kontribusi 19,66 persen, hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 14 persen. Sedangkan, tenaga kerja terbesar masih di sektor pertanian yaitu, 29 persen, namun kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 13 persen.

Beberapa program pelatihan/sertifikasi yang dilakukan pemerintah belum efektif. Dari profil yang ikut pelatihan, masih banyak angkatan kerja yang telah mengikuiti pelatihan/ sertitikasi yang justru belum bekerja. Hal ini mengingatkan kita pada rencana program kartu pra kerja, bagaimana jika pemegang kartu tersebut tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, maka reputasi program pemerintah dimata rayat bisa jatuh.

Hakikat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja menghasilkan produk dan jasa. Berbagai faktor mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga faktor kesejahteraan sosial pekerja.
Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas tenaga kerja di Tanah Air masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.

Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia sejak 2016, yaitu sekitar 121,9 dolar AS, sementara Indonesia hanya sekitar 21,9 dolar AS. Posisi Indonesia masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka.

Jalan Keadilan Sosial

Pada saat ini para elite bangsa khususnya para politisi semakin tidak berdaya menempuh jalan keadilan sosial. Ketidak berdayaan ini merupakan penyebab utama terjadinya frustasi sosial dan memicu prevalensi gangguan kejiwaan di negeri ini.

Para elite harus sadar bahwa keadilan sosial merupakan faktor yang sangat krusial karena bisa menempatkan Republik Indonesia sebagai negara gagal. Memang, tidak ada jalan pintas menuju keadilan sosial.

Kini para elit politik negeri ini suka menutup suka menutup mata seolah-olah tidak ada persoalan krusial terkait jalan menuju keadilan sosial. Ironisnya elit dan rezim belum memilki konsep yang tepat terkait dengan peta jalan menuju keadilan sosial.

Jalan tersebut mestinya bisa dipetakan lebih konkret lagi di bidang perekonomian misalnya melalui revolusi fiskal dengan merombak APBN. Selain itu juga perlu kebijakan pajak progresif, reforma agraria, redistribusi pendapatan, bahkan redistribusi kekayaan.

Kebijakan-kebijakan diatas, utamanya perombakan APBN dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural.

Menurut Louis Kelso dalam konsep menuju keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya membentuk konstruksi keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya konstruksi keadilan sosial menjadi runtuh.

Diperlukan peran tegas negara sebagai pengendali, karena distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Joseph Stieglitz, selalu ada faktor asymetrical information dalam mekanisme kerja pasar bebas. Yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil dalam dirinya sendiri.

Negara tidak boleh lelah mengelola harapan rakyat ditengah kondisi krisis yang realitasnya sering terlupakan begitu saja. Kini rakyat langsung menuntut perbaikan kondisi secara cepat, padahal sumber daya negara semakin sempit dan persaingan dunia yang semakin sengit.

Sebagai negara sedang berkembang dengan jumlah penduduk lima besar dunia, Indonesia sejatinya masih sarat dengan berbagai krisis. Dari krisis infrastruktur, daya beli, hingga terpuruknya kinerja birokrasi yang melemahkan energi kolektif kebangsaan. Padahal, energi kolektif itu berupa modal sosial untuk mengatasi masalah secara bersama-sama.

Kaum pekerja (buruh) memberikan inisiatif pentingnya semacam new deal kebangsaan atau tawaran baru yang lebih konkrit, realistis dan egaliter kepada rakyat untuk membangkitkan energi kolektif bangsa sekaligus mengatasi krisis.

Serikat Pekerja berpendapat bahwa semacam new deal diatas jangan berupa pernyataan politik “gombal mukiyo” alias murahan yang mudah hilang tertiup angin. Tetapi merupakan langkah terobosan yang menyatukan tekad bangsa guna mengatasi krisis dan secara terus menerus dikomunikasikan dengan seluruh rakyat.

Sejarah telah mengisahkan bagaimana new deal yang digagas Presiden Franklin Delano Roosevelt bisa mengatasi krisis besar atau disebut the great depression yang melanda bangsa Amerika Serikat pada dekade 1930-an.

Meskipun dirinya merupakan penyandang disabilitas, namun langkah Roosevelt sangat memukau mahkamah sejarah dan amat hebat untuk mengatasi ledakan pengangguran dengan berbagai program pembangunan infrastruktur baru.

Seperti program Civilian Conservation Corps, Civil Work Administration, dan Work Progress Administration (WPA). Dengan itu puluhan juta orang yang sebelumnya menganggur dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, lapangan terbang, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan sebagainya.

Hasil new deal dari Roosevelt dibidang infrastruktur tercatat dalam tinta emas. Lima ratus ribu mil jalan raya berhasil dibangun. Selain itu, 100.000 jembatan di seluruh Amerika berhasil dibuat, termasuk jembatan Golden Gate. Juga 110.000 gedung publik, 600 pelabuhan udara kategori besar dan kecil, dan masih banyak lagi jenis infrastruktur yang terbangun.

Salah satu program terpopuler dan mampu merebut hati rakyat dalam new deal adalah program Tennessee Valley Authority (TVA) yakni program untuk merehabilitasi kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.

Untuk menjalankan new deal Roosevelt selalu berkomunikasi secara intens dan terus menerus kepada rakyatnya melalui forum interaktif yang disebut fireside chat atau obrolan santai di samping perapian. Forum itu berupa obrolan radio yang ia gunakan untuk menjelaskan apa saja yang telah dan akan dilakukan pemerintahannya. Dengan forum itu dia bisa memompa semangat dan berbicara dari hati ke hati dengan rakyatnya. (*)

Rumah LEM, 13 November 2019

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

Franklin Delano Roosevelt hapus kemiskinan pendapatan per kapita

Related Post

Leave a reply