Menjawab Tantangan DPR Supaya Buruh dan Rakyat Turun ke Jalan, Bersiap Hadapi Darurat Sipil

606 views

Catatan  Arif  Minardi

Keniscayaan bagi kami, seluruh elemen pekerja/buruh bersama segenap rakyat untuk totalitas berjuang melawan penindasan rezim lewat rancangan undang-undang pembawa malapetaka bagi bangsa yang tiada lain adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Gelombang penolakan terkait RUU Cipta Kerja semakin meluas. Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19, buruh dan rakyat punya cara tersendiri untuk terus melakukan penolakan lewat berbagai media.

Reaktor.co.id – Mencermati draf RUU Cipta Kerja yang dirancang oleh “invisible hand”, rakyat menemukan kesimpulan bahwa rancangan pasal-pasalnya bagaikan lagu madu dan racun. Memberi madu untuk investor asing dan para komprador serta tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain bagaikan memberi racun untuk anak-anak negeri yang notabene para pekerja/buruh.

Sangat masuk akal jika sosiolog Thamrin Amal Tomagola menyatakan bahwa Omnibus Law adalah gerbang dari berbagai bencana yang sedang dan akan menimpa Indonesia. Itulah mengapa pembahasan dan pengesahan Omnibus Law harus dihentikan.

 

Fakultas Hukum UGM (Foto istimewa)

Ada Pelanggaran Terang Benderang

Argumentasi ilmiah dan bukti-bukti lapangan terkait kelemahan, ketidakadilan dan kebusukan dari pasal-pasal omnibus law telah dikemukan secara gamblang oleh seluruh elemen serikat pekerja/buruh. Argumentasi serupa juga telah disampaikan oleh aktivis lingkungan hidup, petani, nelayan, akademisi, dan mahasiswa.

Dampak negatif dan potensi bahaya bagi negara dan rakyat akibat adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari sudut filosofi dan kajian ilmiah serta implikasinya sudah ditulis oleh para para ilmuwan/pakar yang kredibel dan independen di berbagai media massa. Itulah kenapa, sudah banyak rakyat bersuara bahwa omnibus law jauh lebih berbahaya ketimbang Covid-19.

Bahkan diantara mereka adalah para guru besar yang reputasinya telah teruji dalam lintasan rezim kekuasaan di negeri ini. Mereka semua menyatakan kekhawatiran dan peringatan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja bagi kelangsungan negara dan perikehidupan rakyat kedepan.

Diantaranya adalah Guru Besar Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Maria Farida Indrati, Khairul Fahmi, dosen Hukum Tata Negara dan peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas, Bambang Kesowo, pengajar Sekolah Pascasarjana FH UGM dan ketua Dewan Penasihat IKAL Lemhanas. Zainal Arifin Mohtar pengajar FH UHM dan peneliti PuKAT Korupsi FH UGM, Charles Simabura, dosen dan peneliti Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana FH UGM, Faisal Basri, Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog dan lain-lain.

Dari tulisan-tulisan tersebut, pesannya terang benderang : ada pelanggaran filosofi, pelanggaran konstitusi, ketidakjelasan konsep, inkonsistensi dan ketidaksinkronan dalam rumusan pasal-pasalnya, potensi ketidakadilan dan lemahnya komunikasi publik dalam draft RUU Cipta Kerja.

Selain itu sebagaimana disampaikan oleh tim FH UGM, RUU ini kontradiktif dalam tujuannya untuk menyederhanakan peraturan dan memiliki permasalahan-permasalahan krusial dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan.

Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) telah menyusun kertas kebijakan (policy paper) yang mengkaji raison d’etre, politik hukum, proses legislasinya hingga bidang-bidang prioritas yang diatur. Dekan FH UGM, Sigit Riyanto mengatakan, hasil kajian telah diserahkan ke Kantor Staf Kepresidenan untuk diteruskan ke Presiden RI.

 

Persidangan DPR ( Foto istimewa)

Stop Pembahasan atau Tetap Berkhianat

Dalam kondisi wabah Covid-19 yang menjangkiti seluruh bangsa dan dunia, para elite politik dan oligarki kekuasaan bersama “invisible hand” tega-teganya berkhianat terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka bermaksud mengelabui dan mengebut pembuatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sebenarnya telah mendapat penolakan rakyat luas.

Para elite politik harusnya tidak tergadai hati nuraninya. Draf dan surpres Omnibus Law mestinya jangan begitu saja disetujui oleh Bamus DPR lalu dilanjutkan oleh Baleg DPR. Lebih elok lagi jika ditolak dan dikembalikan kepada pemerintah.

Kini kemarahan kaum pekerja dan eleman rakyat lainnya sudah sampai ubun ubun. Mendengar Baleg DPR yang akal-akalan dan penuh rekayasa akan melakukan uji publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan pihak yang sudah mereka atur.

Selanjutnya Baleg dengan kacamata kudanya segera melakukan pembahasan RUU lewat Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari sembilan fraksi yang ada di DPR secara daring dan akal-akalan supaya bisa dikebut.
Rakyat sudah bisa menebak semua, RUU itu akan buru-buru disyahkan dengan dalih semu seolah-olah pembahasan telah melewati musyawarah serta dengar pendapat publik secara jarak jauh.

Langkah dan keputusan DPR diatas dengan sadar menantang kaum pekerja/buruh untuk meninggalkan rumah dan pabrik agar turun ke jalan melakukan aksi massa. DPR mengira bahwa para pekerja/buruh tentunya takut dan tidak berdaya karena sedang berjangkit Covid-19. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penanganan pandemi corona (Covid-19).

Pembatasan itu tentunya bisa membuat nyali serikat pekerja/buruh menjadi ciut. Perkiraan DPR dan para “invisible hand” sponsor perancang Omnibus Law RUU Cipta Kerja diatas SALAH BESAR. Karena saat ini seluruh serikat pekerja/buruh justru memiliki energi perlawanan yang makin besar. Semuanya sudah berkoordinasi dan suatu saat nanti jika “wis wayahe” sudah datang semua itu, akan menjadi gelora aksi massa yang bisa meruntuhkan para penindas dan penjajah.

Meskipun stigma pengkhianat rakyat sudah disandang oleh pimpinan DPR, tetapi masih ada waktu untuk bertobat. Pada saat pandemik Covid-19 tiada jalan yang lebih tepat bagi bangsa Indonesia, selain jalan keselamatan rakyat. Niscaya, pandemik Covid -9 bisa semakin meluas dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari tragedi kemanusiaan ini hanya karena pemerintah dan DPR berhasil dikendalikan oleh “invisible hand” yakni kepentingan asing dan sekelompok komprador hitam yang memang menginginkan bangsa ini menjadi budak kepentingan mereka.

Sebelum terjadi penyesalan dan kehancuran bangsa dikemudian hari, saatnya DPR dan pemerintah membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Jangan memaksakan kehendak, jangan berkhianat terhadap rakyat. Sungguh mulia jika fokus perang melawan Covid-19, jangan malah menantang pekerja/buruh agar turun ke jalan.

Print

 

Tak Gentar Darurat Sipil

Perlu dicatat bahwa buruh memiliki tradisi perjuangan dan perlawanan yang panjang, jauh sebelum Indonesia Merdeka, pergerakan kaum buruh sudah menjadi inspirator bagi bangsanya untuk melawan penjajah.

Meskipun elit politik dan para “invisible hand” telah menyiapkan skenario darurat sipil untuk menghadapi aksi massa besar-besaran dari kaum buruh yang bersatu dengan elemen rakyat, sudah barang tentu hal itu tidak membuat kaum buruh gentar atau ciut nyali.

Dikalangan arus bawah serikat pekerja beranggapan bahwa skenario darurat sipil yang digadang-gadang oleh elit politik penjual bangsa dan para “invisible hand” memang dimaksudkan untuk memukul gerakan perlawanan buruh dan rakyat. Jadi bukan untuk skenaio mengatasi pandemi Covid-19.
Kalau hanya untuk mengantisipasi dan menangani dampak Covid-19 yang semakin meluas, sebenarnya pemerintah sudah punya senjata yang memadai, yakni UU Kekarantinaan Kesehatan.

Namun, rezim dan “invisible hand” sedang menggunakan isu Covid-19 sebagai kuda troya untuk menyasar dan sarana untuk menggebuk hal yang lebih besar lagi, yakni bila terjadi krisis pasca pandemi Covid-19.

Berbicara tentang manajemen krisis, persepsi dan daya kritis kita mau tak mau harus tertuju kepada skenario besar rezim untuk segera menggolkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Narasi yang dibangun sudah sedemikian rupa, dalam kondisi normal saja mereka tidak kuat menahan syahwat untuk mengatakan bahwa Omnibus Law sangat dibutuhkan untuk kepentingannya, apalagi dalam situasi krisis tentunya syahwatnya lebih memuncak.

Apalagi otoritas keuangan pernah menyebut bahwa perlambatan ekonomi sudah terjadi, dan mengarah pada angka minus hingga negatif 0,14 persen dalam skenario terberat yang dibuat pemerintah sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Dalam kondisi krisis dan dengan alasan pemulihan, logikanya dibutuhkan langkah super represif dan otoriter yakni keputusan darurat sipil. Serta dalih semu untuk memulihkan kepentingan the invisible hand dengan bungkus seolah-olah pemulihan perekonomian nasional dengan senjata Omnibus Law RUU Cipta Kerja. (*)

Rumah LEM, 5 April 2020

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)

agar buruh dan rakyat Turun ke Jalan Bersiap Hadapi Darurat Sipil Menjawab tantangan DPR

Related Post

Leave a reply