Meningkatkan Daya Guna Remitansi Buruh Migran

136 views

Masih banyak aliran remitansi buruh migran yang menggunakan cara informal. Hal itu tergambar dalam pola aliran remitansi buruh migran di Malaysia. Dimana aliran remitansi dari Malaysia ke Indonesia melalui pengiriman formal mengalami penurunan. Buruh migran menentukan pilihannya dalam cara mengirimkan dan memanfaatkan remitansi yang mereka kirimkan melalui jalur informal.

Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa membuat jalur-jalur pengiriman menjadi lebih formal bisa memperbaiki keamanan dan reliabilitas yang lebih baik, penurunan biaya,dan perbaikan pilihan investasi dengan hasil yang lebih baik bagi keluarga buruh migran.

Untuk itu, dibutuhkan pendekatan agar buruh migran mau kembali memilih jalur pengiriman formal. Pendekatan diatas sebaiknya berdasarkan nilai-nilai budaya dan memposisikan buruh migran agar bisa berinteraksi dengan pasar secara nyaman dan leluasa. Pendekatan diatas sebaiknya juga menyangkut buruh migran yang berstatus ilegal. Karena jumlah mereka juga cukup besar.

Remitansi global telah mengalami peningkatan selama dekade terakhir. Remitansi menurut tidak hanya berupa pengiriman uang dan barang tetapi juga ide ide pembangunan dari perkotaan ke pedesaan dan merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dari segi ekonomi keberadaan remitan sangatlah penting karena mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan untuk pembangunan desa. Pemanfaatan remitansi buruh migran berimplikasi pada pentingnya mendapatkan cara terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaannya agar berkelanjutan. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi migran dan keluarganya dalam jangka pendek tetapi juga bagi desanya dalam jangka panjang.

Workshop kompetensi oleh Bank Mandiri untuk buruh migran ( Foto Istimewa )

Hingga kini pemanfaatan remitansi secara efektif bagi pengembangan usaha-usaha produktif di desa belum terwujud dengan baik. Aliran remitansi yang dikirim oleh buruh migran kurang terkelola dengan baik, justru oleh keluarganya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif bahkan untuk foya-foya. Pentingnya para buruh migran membuat asosiasi atau paguyuban di negara tempat mereka bekerja untuk kemudian bergotong royong mengirimkan dana untuk pembangunan desanya.

Studi sosial menunjukkan ternyata secara de facto buruh migran yang bersangkutan justru banyak yang tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan uang yang dikirimkannya. Justru orang tua atau suami merekalah yang menjadi penentu atas pilihan untuk bekerja dan cara memanfaatkan remitansi tersebut. Selama yang bersangkutan bekerja di luar negeri, pemanfaatan remitansi sepenuhnya diatur oleh dua pihak diatas. Sayangnya, dua pihak diatas kurang memiliki kompetensi untuk mengelola keuangan dengan baik. Dengan demikian pendidikan mengelola uang itu penting diberikan mengingat ada kecenderungan keluarga buruh migran tidak memanfaatkan remitansi secara bijak. Ada kecenderungan buruh migran atau keluarganya membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.

Aksi unjuk rasa buruh migran Indonesia ( Foto BMI Hongkong )

Perlu rekayasa sosial dan pendekatan budaya untuk mengoptimalkan aliran remitansi agar lebih berdaya guna untuk pembangunan desa. Rekayasa itu bisa melalui jejaring sosial, melalui artis idola dan tokoh masyarakat. Sebaiknya kita belajar kepada salah satu negara yang dinilai berhasil mengembangkan model pengelolaan remitansi. Negara itu antara lain Filipina, dimana aliran remitansi di negeri itu difokuskan untuk program peningkatkan human capital investment. Karena permasalahan terkait dengan buruh migran menyangkut tingkat pendidikan dan kompetensi yang memadai.  Hasilnya, standar kompetensi buruh migran asal Filipina rata-rata lebih tinggi dibanding negara lain. Selain itu sistem sertifikasi dan standar kompetensi disana lebih kredibel, cepat berkembang dan tertata dengan baik.

Pemerintah perlu mengalokasi anggaran yang memadai untuk layanan dan perlindungan terhadap buruh migran. Termasuk bagaimana cara mengoptimalkan aliran remitansi sehingga lebih berdaya guna bagi keluarga dan pembangunan desa. Pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi kantong-kantong buruh migran harus bisa mewujudkan infrastruktur layanan informasi buruh migran secara online.  Kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan buruh migran sulit berjalan dengan baik tanpa pembenahan sistem pelayanan secara mendasar. Program citizenship services yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri juga belum secara detail menyangkut aspek perlindungan buruh migran dan dukungan untuk memudahkan aliran remitansi. Program diatas baru sebatas tahap pembenahan adminstratif bagi WNI diluar negeri. (Totoksis)

buruh migran Pekerja remitansi

Related Post

Comments are closed.